TANJUNGPINANG – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menggelar Pertemuan Rutin Perdana di tahun 2026 dengan suasana yang hangat dan edukatif. Bertempat di Aula Kanwil Kemenkum Kepri, Selasa (03/02/2026), kegiatan ini mengusung misi penguatan fondasi keluarga melalui pemahaman hukum dan etika.

Hal yang menarik dalam pertemuan kali ini adalah sesi edukasi hukum bertema "Pembelajaran Hukum Berawal dari Rumah" yang dibawakan oleh Penyuluh Hukum Madya, Siska Sukmawaty. Ia menjelaskan bahwa rumah adalah madrasah pertama untuk mengajarkan cinta, etika, dan ketaatan hukum. "Keluarga yang harmonis akan melahirkan pribadi yang berintegritas di lingkungan kerja dan sosial," ujarnya.

Wakil Ketua DWP Kanwil Kemenkum Kepri, Imelda Mulian Silitonga, dalam sambutannya mengajak seluruh anggota untuk merefleksikan peran penting seorang istri dan ibu. Menurutnya, perhatian kecil di rumah berdampak besar pada performa kerja suami dan tumbuh kembang anak. Ia juga berharap DWP Kepri terus menjadi wadah yang suportif bagi pengembangan diri anggotanya.

Acara yang berlangsung penuh antusiasme ini ditutup dengan sesi ramah tamah dan foto bersama. Ketua Bagian Umum sekaligus pengurus DWP, Rosdiana Evlin Walewangko, menyampaikan bahwa sinergi antar-anggota adalah kunci utama kesuksesan program-program DWP sepanjang tahun 2026 mendatang.

TANJUNGPINANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) kembali menegaskan komitmennya dalam memeratakan akses keadilan hingga ke pelosok daerah. Hal ini ditandai dengan dibukanya Pelatihan Paralegal Serentak (Parletak) Desa/Kelurahan Gelombang III yang berlangsung secara daring, Selasa (03/02/2026).

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian program Parletak yang telah sukses dilaksanakan pada gelombang sebelumnya. Dalam laporannya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) menyampaikan bahwa pelatihan ini dirancang untuk memastikan para Paralegal di seluruh Provinsi Kepulauan Riau memiliki standar kompetensi yang mumpuni dalam memberikan layanan di Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepri, Edison Manik, dalam sambutannya menekankan bahwa Paralegal memiliki peran strategis sebagai garda terdepan negara dalam membantu masyarakat memahami hukum.

"Kegiatan ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk memperluas akses keadilan. Paralegal bukan sekadar pendamping, melainkan jembatan bagi warga desa untuk mendapatkan solusi hukum, terutama melalui jalur nonlitigasi atau musyawarah mufakat yang berkeadilan," tegas Edison.

Pelatihan ini membekali para peserta dengan materi mendalam mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), perspektif gender, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Narasumber yang dihadirkan merupakan para pakar dari berbagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH), di antaranya Abdul Gafar (LBH Yayasan Suara Keadilan), Angga Siagian (LBH Tuah Keadilan Lingga), dan Linda Teresna (LBH Sahabat Anak Indonesia).

Narasumber mengingatkan agar Paralegal mampu menjadi mediator dan berkoordinasi dengan aparat desa untuk menyelesaikan konflik tersebut secara damai.

"Jadikan ilmu yang didapat di sini sebagai bekal nyata. Saya berharap kehadiran Paralegal benar-benar menjadi solusi konkret dan membawa dampak positif bagi warga desa di seluruh wilayah Kepulauan Riau," pungkas Kakanwil.

Kegiatan ditutup dengan kesepakatan sinergi untuk memperkuat peran Posbankum di tiap desa dan kelurahan, guna memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-hak hukumnya secara adil dan merata.

TANJUNG PINANG, 3 Februari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) diwakilkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rosdiana Evlin Walewangko dan didampingi jajaran Ketua Tim Kerja serta Analis SDM Aparatur dari Ruang Rapat Bagian Umum mengikuti kegiatan Evaluasi Penerapan Pola Kerja Fleksibel di lingkungan Kementerian Hukum secara virtual.

Evaluasi ini diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI untuk mengukur efektivitas pola kerja baru yang telah berjalan. Perwakilan Biro Perencanaan, Bernitha, menekankan bahwa fleksibilitas bukan berarti kelonggaran, melainkan kebijaksanaan dalam mengelola waktu, tempat, dan tanggung jawab demi hasil terbaik. Fokus evaluasi meliputi empat pilar utama: akuntabilitas kinerja organisasi, kedisiplinan pegawai, pengawasan oleh pimpinan, serta dampak materiil dari pemberlakuan pola kerja tersebut. Dalam sesi "Belanja Masalah", Rosdiana Evlin Walewangko melaporkan bahwa penerapan pola kerja fleksibel, khususnya sistem Work From Anywhere (WFA) berjalan dengan sangat efektif di Kanwil Kemenkum Kepri. Beliau menegaskan bahwa kebijakan ini tidak mengurangi kualitas layanan publik maupun kinerja pegawai. Hal ini dibuktikan dengan berbagai torehan prestasi dan pencapaian target kinerja yang diraih Kantor Wilayah sepanjang tahun 2025.

Kegiatan yang berlangsung melalui aplikasi Zoom Meeting ini menjadi wadah strategis bagi satuan kerja untuk memberikan masukan dan saran perbaikan. Hasil evaluasi dan belanja masalah ini nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Biro Perencanaan dalam menyusun regulasi pola kerja fleksibel yang lebih adaptif dan relevan bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum.

Tanjungpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Lingga tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Layanan Jasa Publikasi dan Produksi Radio Bunda Tanah Melayu, Selasa (3/2). Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Edison Manik, ini dilaksanakan secara daring bersama jajaran Dinas Kominfo dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lingga.

Dalam arahannya, Edison Manik mengapresiasi proaktifnya Pemkab Lingga dalam mengharmonisasikan produk hukum daerah. Beliau menegaskan bahwa proses ini krusial untuk memastikan materi muatan regulasi selaras dengan aturan yang lebih tinggi, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ranperbup ini merupakan mandat dari Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kehadiran aturan ini sangat penting bagi Pemkab Lingga sebagai dasar hukum pemungutan retribusi jasa publikasi dan produksi pada radio milik daerah secara akuntabel.

Dalam sesi pembahasan, Tim Perancang Kanwil Kementerian Hukum Kepri memberikan catatan strategis terkait penyelarasan konsiderans dan penegasan struktur kelembagaan radio. Hal ini bertujuan agar pihak yang berwenang memungut retribusi memiliki kedudukan hukum yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau salah penafsiran di lapangan.

Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Kepri berkomitmen memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan berkualitas, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan demi mendukung optimalisasi pendapatan daerah yang transparan di Kabupaten Lingga.

Tanjungpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menyelenggarakan Rapat Pembahasan dan Penyusunan Standar Pelayanan Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (2/2) bertempat di Ruang Rapat Utama Kanwil Kemenkum Kepri.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Edison Manik, serta dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Oki Wahju Budijanto, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hot Mulian Silitonga, bersama jajaran.

Dalam sambutannya, Edison Manik menegaskan bahwa berbagai capaian dan penghargaan yang diraih Kanwil Kemenkum Kepri sepanjang tahun 2025 menjadi modal penting untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik. Menurutnya, penyusunan standar pelayanan yang adaptif dan responsif merupakan wujud komitmen Kanwil Kemenkum Kepri dalam menghadirkan pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat.

Guna menjaring masukan yang komprehensif, rapat ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain unsur pemerintah daerah dari Bagian Hukum Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, akademisi dari STIE Pembangunan Tanjungpinang, praktisi hukum yang terdiri dari notaris dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi, perwakilan pelaku usaha UMKM Kota Tanjungpinang, unsur media dari Batam Pos, serta unsur internal Kanwil Kemenkum Kepri.

Pembahasan difokuskan pada peninjauan dan penyesuaian prosedur layanan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi terkini, sehingga standar pelayanan yang dihasilkan memiliki kepastian waktu, biaya, serta menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menutup kegiatan, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh stakeholder atas kontribusi, masukan, serta pandangan kritis yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan standar pelayanan yang disusun benar-benar relevan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sebagai puncak acara, dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Penyusunan Standar Pelayanan Tahun 2026 oleh seluruh perwakilan pihak yang hadir. Penandatanganan ini menjadi simbol kesepakatan dan komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung penguatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kemenkum Kepri.