Depok, 9 Maret 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengikuti kegiatan Technical Meeting Sosialisasi Formulasi Manual Indeks Kinerja Utama (IKU) serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Program Kekayaan Intelektual (KI) Tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Senin hingga Selasa, 9–10 Maret 2026, bertempat di Gedung BPSDM Kementerian Hukum, Cinere, Depok, Jawa Barat. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari Sosialisasi Program Strategis Kekayaan Intelektual yang sebelumnya telah disampaikan oleh Direktur Jenderal KI bersama para Pimpinan Tinggi Pratama pada 25 Februari 2026.

Kegiatan difokuskan pada pembahasan teknis antara penanggung jawab capaian kinerja di lingkungan DJKI dengan operator Kantor Wilayah. Rangkaian kegiatan meliputi Sosialisasi Formulasi IKU dalam Perjanjian Kinerja (PK) Program KI serta Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Rencana Aksi Kantor Wilayah. Materi yang disampaikan mencakup penguatan aspek pengukuran kinerja, khususnya terkait Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah serta Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah terhadap Standar Layanan yang telah ditetapkan.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan indikator kinerja utama yang menjadi fokus tahun 2026, yaitu tingkat kepatuhan layanan terhadap standar pelayanan, persentase penyelesaian penanganan pelanggaran KI di wilayah, serta tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI. Indikator tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi Kantor Wilayah dalam melaksanakan program secara terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kegiatan Technical Meeting ini terlaksana dengan baik dan lancar sebagai bahan laporan atensi pimpinan untuk arahan lebih lanjut.

Tanjungpinang, 8 Maret 2026 – Perhelatan Kepulauan Riau Ramadhan Fair (KURMA) 2026 resmi ditutup secara khidmat di pelataran Gedung Dekranasda dan Kantor Lembaga Adat Melayu. Acara puncak ini menjadi sangat istimewa dengan kehadiran Menteri Dalam Negeri, Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D, serta Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, yang disambut langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) turut berperan aktif dalam mendukung suksesnya acara ini. Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Oki Wahju Budijanto, hadir didampingi Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Bobby Briando, beserta jajaran untuk memberikan dukungan penuh melalui penyediaan layanan publik langsung di lokasi acara.

Selama kegiatan penutupan, Kanwil Kemenkum Kepri menghadirkan stan layanan terpadu yang mencakup konsultasi Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), serta Bantuan Hukum. Kehadiran stan ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam menghadirkan pelayanan hukum yang lebih inklusif, luas, dan merata, terutama bagi para pelaku UMKM dan pengunjung yang ingin mengonsultasikan legalitas usaha maupun hak cipta mereka.

Acara diawali dengan lantunan Sholawat Busyro ciptaan Gubernur Kepri dan penampilan para pemenang lomba marawis serta sholawat se-Kepulauan Riau yang menambah kekhusyukan suasana bulan suci. Selain panggung hiburan religi, penutupan KURMA 2026 juga diwarnai dengan Gerakan Pangan Murah oleh UMKM setempat serta peluncuran bantuan pangan sebagai langkah menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.

Partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Kepri dalam rangkaian acara selama sepekan ini menegaskan sinergi kuat antarinstansi dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui pemberian informasi dan layanan hukum di tempat umum, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dan ciptaan semakin meningkat, sejalan dengan visi pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

Rangkaian acara diakhiri dengan momen buka puasa bersama para pejabat tinggi dan seluruh elemen masyarakat, simbol kebersamaan dan harapan akan kesejahteraan bagi seluruh warga Bumi Segantang Lada.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau terus mendorong penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan perguruan tinggi. Melalui kegiatan koordinasi yang dilaksanakan pada 4–6 Maret 2026, Kanwil Kemenkum Kepri melakukan pemetaan, inventarisasi, serta penguatan Sentra KI di sejumlah perguruan tinggi di Kota Batam.

Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa kampus, di antaranya Batam Tourism Polytechnic, Institut Teknologi Batam, Sekolah Tinggi Teologi Real, STEI Ar Rachman, STIE Galileo, Politeknik Negeri Batam, Universitas Riau Kepulauan, STT Injili Indonesia Batam, STIKOM Muhammadiyah, Universitas Internasional Batam, serta STT Basom.

Selain melakukan koordinasi, Kanwil Kemenkum Kepri juga menyerahkan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai bentuk dukungan kerja sama dalam penguatan pengelolaan Kekayaan Intelektual di perguruan tinggi.

Beberapa kampus telah menunjukkan komitmen kuat dalam pengembangan Sentra KI. Sekolah Tinggi Teologi Real misalnya, telah memiliki Sentra KI yang aktif melalui LPPM dengan capaian ratusan pendaftaran HKI dari dosen dan mahasiswa. Sementara itu, Institut Teknologi Batam, Politeknik Negeri Batam, Universitas Riau Kepulauan, dan Universitas Internasional Batam juga telah memiliki Sentra KI yang mendukung proses pendampingan pendaftaran Hak Cipta, Merek, maupun Paten.

Di sisi lain, sejumlah perguruan tinggi masih dalam tahap pembentukan Sentra KI. Kanwil Kemenkum Kepri memberikan dorongan dan pendampingan agar pembentukan Sentra KI dapat segera terealisasi, sehingga potensi karya intelektual dari dosen maupun mahasiswa dapat terlindungi secara optimal.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kepri juga menyampaikan berbagai program pembinaan dan peningkatan kapasitas yang dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi, termasuk peluang kerja sama dan pelatihan yang difasilitasi oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).

Secara umum, hasil koordinasi menunjukkan adanya variasi tingkat kesiapan Sentra KI di perguruan tinggi, mulai dari yang telah aktif hingga yang masih dalam tahap perintisan. Oleh karena itu, pendampingan berkelanjutan akan terus dilakukan guna memastikan seluruh Sentra KI dapat terinventarisasi, terstandarisasi, dan berfungsi optimal.

Melalui langkah ini, Kanwil Kemenkum Kepri berharap perlindungan serta pemanfaatan Kekayaan Intelektual di lingkungan akademik semakin kuat, sekaligus mendukung peningkatan inovasi dan daya saing daerah.

Tanjungpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau kembali menyambangi generasi muda untuk mendorong kesadaran hukum dalam berwirausaha. Kali ini, sosialisasi terkait legalitas usaha melalui layanan Perseroan Perorangan digelar bagi 127 siswa berbagai jurusan di SMK Negeri 3 Tanjungpinang, Jumat (6/3).

Kepala Sekolah SMKN 3 Tanjungpinang, Samsul Hadi, menyambut baik inisiatif ini dan berharap para siswa dapat memanfaatkan wawasan dari Kementerian Hukum sebagai modal utama dalam membangun usaha yang akuntabel di masa depan.

Dalam paparan materinya, Kepala Bidang Pelayanan AHU Rorif Desvyati menjelaskan bahwa Perseroan Perorangan merupakan terobosan hukum yang memberikan kemudahan luar biasa bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dengan modal awal mulai dari Rp50.000 dan persyaratan cukup menggunakan KTP, pelaku usaha sudah bisa memiliki badan hukum resmi yang terdaftar melalui sistem AHU Online.

"Legalitas usaha bukan sekadar administrasi, melainkan kunci untuk meningkatkan kepercayaan pihak perbankan dalam memberikan dukungan pembiayaan. Apapun jenis usahanya, termasuk bengkel atau jasa lainnya, penting untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan status badan hukum agar terlindungi secara hukum," jelas Rorif dalam sesi materi.

Selain menjelaskan kemudahan pendaftaran, tim Kanwil juga memberikan edukasi mengenai perbedaan badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, serta tantangan nyata yang akan dihadapi pengusaha muda, mulai dari aspek perpajakan hingga penguasaan teknologi.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kepri berkomitmen untuk terus menumbuhkan minat berwirausaha yang sadar hukum di kalangan pelajar. Dengan memahami kemudahan layanan Perseroan Perorangan sejak dini, para siswa diharapkan mampu menciptakan peluang kerja yang legal, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi di pasar lokal maupun nasional.

Tanjungpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) terus berupaya memperluas jangkauan layanan Perseroan Perorangan hingga ke ranah akademisi. Kali ini, Kanwil Kepri menyambangi Kampus STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang untuk mengedukasi mahasiswa mengenai kemudahan legalitas usaha, Kamis (05/03/2026).

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Oki Wahju Budijanto, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi. "Perseroan Perorangan adalah solusi bagi mahasiswa yang ingin membangun bisnis dengan perlindungan hukum yang kuat namun dengan prosedur yang sangat mudah dan murah," jelasnya saat memeberikan sambutan mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Kepri.

Ketua STISIPOL Raja Haji, Ferizone, memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi ini. Menurutnya, edukasi ini penting bagi mahasiswa, terutama bagi yang telah berwirausaha untuk segera mengurus legalitas usahanya agar memperoleh kepastian hukum serta kemudahan dalam pengembangan usaha.

Sementara itu dalam penyampaian materinya, Kepala Bidang Pelayanan Administrsi Hukum Umum, Rorif Desvyati, membedah berbagai keuntungan memiliki Perseroan Perorangan, salah satunya, biaya pendaftaran yang sangat murah yakni sebesar Rp. 50.000,- , selain itu keuntungan lainnya yakni akses pembiayaan perbankan yang lebih mudah.

Antusiasme mahasiswa memuncak saat sesi diskusi dan kuis interaktif, yang menunjukkan tingginya minat generasi muda untuk melegalkan unit usaha yang sedang mereka rintis.