Tanjungpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menggelar rapat sinergitas Layanan Perseroan Perorangan, Selasa (3/3), sebagai tindak lanjut program prioritas Kementerian Hukum RI tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi publikasi dan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah Kepulauan Riau agar semakin berdaya saing.

Kepala Kantor Wilayah, Edison Manik, dalam paparannya menyampaikan target nasional 80.000 pendirian Perseroan Perorangan tahun ini. Di Kepulauan Riau sendiri, sejak 2021 hingga awal 2026, telah tercatat 5.631 pendirian, dengan target 185 perseroan yang harus dicapai hingga akhir Maret 2026. "Perseroan Perorangan adalah solusi bagi UMK untuk memiliki badan hukum yang sah dengan fleksibilitas modal dan pemisahan harta kekayaan yang jelas, sehingga bisnis lebih terjamin," ungkapnya.

Rapat yang juga dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hot Mulian Silitonga, ini melibatkan pihak eksternal strategis, yakni KADIN Kepulauan Riau dan perwakilan Bank Himbara di wilayah Kepulauan Riau. Ketua KADIN, Mustafa, menyatakan kesiapan untuk mendorong publikasi masif kepada pelaku usaha. Sementara itu, pihak perbankan menegaskan dukungannya melalui sosialisasi legalitas bagi nasabah yang ingin mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan catatan usaha telah berjalan minimal 6 bulan.

Sinergi ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi pelaku UMK untuk melakukan legalitas usaha. Kanwil Kemenkum Kepri berkomitmen penuh mendampingi pembinaan usaha agar para pelaku UMK tidak hanya memiliki status hukum yang kuat, tetapi juga mendapatkan kemudahan akses permodalan perbankan yang lebih luas di masa depan.

Tanjung Pinang, 2 Maret 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) menerima penyampaian hasil penilaian kompetensi pegawai tahun anggaran 2026 dalam rapat daring yang diikuti di Ruang Rapat Utama, Senin pagi. Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar peserta menunjukkan performa yang seimbang antara potensi diri dan kompetensi teknis dengan predikat nilai yang optimal.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Eva Gantini, dan dihadiri oleh jajaran penting lainnya seperti Ibu Nuni Suryani (Asesor Ahli Utama/Penjamin Mutu) serta perwakilan Biro SDM Kementerian Hukum. Dalam sambutannya, Eva Gantini mengapresiasi integritas para pegawai Kanwil Kemenkum Kepri yang mengikuti ujian tanpa praktik kecurangan, meskipun terdapat beberapa kendala teknis saat pelaksanaan yang berhasil teratasi dengan baik.

Penilaian kompetensi ini dilaksanakan sebagai implementasi dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit. Penilaian ini menjadi instrumen krusial bagi organisasi untuk melakukan pemetaan jabatan, kenaikan jenjang, serta perpindahan tugas pegawai secara objektif dan transparan.

Dalam laporan teknisnya, Ibu Nuni Suryani menyoroti bahwa secara keseluruhan nilai potensi dan kompetensi peserta berada pada level yang sangat memuaskan. "Idealnya potensi dan kompetensi harus seimbang, dan hasil ini membuktikan bahwa pegawai kita siap untuk menghadapi rotasi maupun mutasi yang bertujuan memperkuat organisasi. Tercatat ada 5 orang pegawai dengan nilai kemampuan penyelesaian masalah (problem solving) tertinggi," jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah, Edison Manik, menyampaikan apresiasi atas hasil optimal yang diraih oleh 60 pegawainya. Beliau juga berharap 16 pegawai lainnya yang belum berkesempatan mengikuti tes kali ini dapat diakomodasi pada periode selanjutnya guna memastikan seluruh SDM di Kanwil Kemenkum Kepri memiliki profil kompetensi yang terdata secara digital.

Hasil penilaian ini nantinya akan ditindaklanjuti secara personal melalui surat resmi dan akun SIMPEG masing-masing pegawai. Selain itu, pimpinan menekankan akan adanya evaluasi lanjutan atau feedback atas rekomendasi yang diberikan, yang direncanakan akan dilaksanakan pada Agustus 2026 mendatang. Dengan hasil yang positif ini, Kanwil Kemenkum Kepri optimis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui aparatur yang kompeten dan profesional.

Tanjung Pinang, 2 Maret 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) mempertegas komitmennya dalam transparansi publik melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Publikasi Media Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Ismail Saleh ini melibatkan tiga media besar di wilayah Kepulauan Riau sebagai mitra strategis diseminasi informasi hukum.

‎‎Tiga media yang resmi menjalin kolaborasi tersebut adalah Perum LKBN Antara Biro Kepri, Batam Pos, dan Tribun Batam. Prosesi penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepri bersama pimpinan masing-masing media, sebagai simbol sinergi kuat antara pemerintah dan pers.

‎‎Dalam sambutannya, Kepala Biro Perum LKBN Antara Kepri, Ibu Yunianti Jannatun Naim, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Kepri. Beliau menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi yang akurat dan edukatif. "Kerja sama ini diharapkan mampu membangun komunikasi yang lebih intensif agar kebijakan dan layanan hukum tersampaikan secara tepat kepada publik," ujarnya.

‎‎Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepri, Edison Manik menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan kementerian saat ini menuntut keterbukaan informasi publik yang optimal. Media dipandang sebagai jembatan penting untuk membangun literasi hukum masyarakat, terutama terkait berbagai layanan strategis seperti layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yaitu Kewarganegaraan, badan hukum, fidusia, dan layanan Apostille, Layanan Kekayaan Intelektual : Pendaftaran merek, hak cipta, dan perlindungan inovasi, Bantuan Hukum: Akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu serta Peraturan Perundang-undangan: Harmonisasi regulasi daerah agar selaras dengan aturan nasional.

‎‎Guna menjaga akurasi data, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepri, Edison Manik menekankan bahwa seluruh publikasi akan dikoordinasikan melalui Tim Kerja Humas, Reformasi Birokrasi, dan TI sebagai pintu informasi resmi. Selain itu, sebagai bentuk akuntabilitas, media mitra akan menyampaikan laporan publikasi secara berkala setiap triwulan sebagai bahan evaluasi bersama selama masa kerja sama satu tahun ke depan.

‎Melalui kemitraan strategis ini, Kanwil Kemenkum Kepri optimis dapat menghadirkan informasi hukum yang bermanfaat, akuntabel, dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau melaksanakan koordinasi daring bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Senin (2/3/2026) dalam rangka pembahasan pemenuhan data dukung permohonan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas evaluasi sejumlah permohonan yang masih memerlukan penyempurnaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pembahasan, DJKI memberikan beberapa rekomendasi teknis, antara lain perlunya koordinasi dengan instansi terkait untuk aspek Sumber Daya Genetik dan Ekspresi Budaya Tradisional, penyesuaian klasifikasi objek yang diajukan, serta kelengkapan surat pernyataan bagi objek yang bersifat sakral.

Beberapa permohonan yang dibahas di antaranya Kenduri Kampong Sehidang Setalam, Lagenda Meriam Tegak, Maulud Nabi Muhammad SAW, serta Syair Sultan Mahmud di Lingga. DJKI menegaskan bahwa tidak seluruh objek budaya harus dicatatkan sebagai KIK, khususnya kegiatan yang berkaitan langsung dengan agama. Terhadap permohonan lama yang tidak lagi memungkinkan dilengkapi data dukungnya, disarankan untuk dilakukan evaluasi.

Kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas permohonan KIK dari wilayah Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 2 Maret 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) menggelar koordinasi dan sharing session virtual bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kegiatan ini difokuskan pada penguatan dan pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di lingkungan perguruan tinggi di wilayah Kepulauan Riau.

Pertemuan yang diikuti dari Ruang Rapat Utama Kanwil ini menghadirkan perwakilan DJKI, Ade Yulfianto, sebagai narasumber. Fokus utama diskusi adalah menyamakan persepsi serta mendorong langkah konkret agar perguruan tinggi memiliki wadah resmi dalam mengelola dan melindungi hasil inovasi serta karya intelektual dosen maupun mahasiswa.

Pihak Kanwil Kemenkum Kepri menyatakan akan segera melakukan identifikasi kapasitas awal pada beberapa perguruan tinggi guna memetakan kondisi eksisting. Pendekatan persuasif dilakukan agar kampus memahami peran strategis Sentra KI, bukan hanya sebagai syarat administrasi, tetapi sebagai sarana layanan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual yang efektif. Hingga saat ini, data nasional mencatat telah terbentuk sebanyak 55 Sentra KI di berbagai perguruan tinggi.

Dalam pembahasan tersebut, ditekankan pentingnya landasan hukum yang kuat dalam pembentukan Sentra KI, salah satunya melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). Landasan ini diharapkan dapat memperlancar kolaborasi antara Kanwil dan universitas dalam memenuhi kebijakan Dirjen KI mengenai penguatan perlindungan hukum di wilayah.

Sebagai tindak lanjut, jajaran Kanwil Kemenkum Kepri akan melakukan pemetaan kelembagaan dan struktur pengelolaan di setiap kampus, baik yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) maupun Direktorat Inovasi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendaftaran hak cipta, paten, dan desain industri yang lahir dari rahim perguruan tinggi di Kepulauan Riau.