Tanjungpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menyelenggarakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Pemberantasan Pungutan Liar pada Kamis, 3 Juli 2025. Bertempat di Aula Ismail Saleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, kegiatan ini mengusung tema “ASN Bersih Tanpa Gratifikasi, Pelayanan Berkualitas Tanpa Pungli”. Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau sebagai upaya mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Acara diawali dengan laporan ketua panitia yang disampaikan oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rorif Desvyati. Dalam laporannya, ia menjelaskan latar belakang kegiatan sebagai bentuk implementasi nilai integritas dalam rangka pencegahan korupsi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Kegiatan ini juga merupakan bentuk konkret penguatan budaya anti gratifikasi dan anti pungli sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta memastikan seluruh ASN memahami regulasi dan mekanisme pelaporan gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, sebagai pembuka acara. Dalam sambutannya, Edison Manik menyampaikan bahwa gratifikasi dan pungutan liar merupakan persoalan serius yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ia menekankan bahwa pengendalian gratifikasi dan pemberantasan pungli bukan hanya tanggung jawab pimpinan semata, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh ASN untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kepala Kantor Wilayah juga mengingatkan kembali capaian predikat WBK yang telah diraih Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau pada 16 Desember 2024, dan mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut dengan integritas dan profesionalitas dalam pelayanan publik tanpa pamrih.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber yang dipandu oleh moderator, Anggi Setiawan. Dalam pengantarnya, Anggi Setiawan menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar sosialisasi, tetapi juga sebagai ruang edukasi bagi ASN untuk memahami secara utuh ketentuan dan mekanisme pengendalian gratifikasi serta pemberantasan pungutan liar, sehingga dapat diimplementasikan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Narasumber pertama dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Agustri Hartono, S.H., M.H., menyampaikan materi mengenai aspek hukum gratifikasi dan pungutan liar dalam perspektif tindak pidana korupsi. Ia menjelaskan ketentuan Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta perbedaan antara gratifikasi, suap, dan pemerasan dari sisi tujuan, pelaku, serta modus operandi yang sering terjadi dalam pelayanan publik. Agustri Hartono juga menyampaikan bahwa terdapat tujuh jenis tindak pidana korupsi yang perlu dipahami ASN, termasuk gratifikasi yang menjadi delik tersendiri. Ia menekankan pentingnya strategi pencegahan korupsi melalui penerapan sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta keteladanan pimpinan dalam membangun budaya integritas.

Narasumber kedua, Siska Sukmawaty, S.H., M.H., selaku Penyuluh Hukum Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, menyampaikan materi tentang “Membangun Budaya Anti-Gratifikasi dan Anti-Pungli di Lingkungan ASN”. Dalam paparannya, ia menjelaskan definisi gratifikasi dan pungli serta perbedaannya secara detail, termasuk contoh kasus yang sering terjadi dalam pelayanan publik. Ia memaparkan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh ASN, mulai dari sosialisasi dan edukasi, penguatan sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel, penegakan hukum yang konsisten, hingga pentingnya keteladanan ASN dalam memberikan pelayanan publik tanpa pungli dan menolak segala bentuk gratifikasi. Siska Sukmawaty juga menekankan bahwa integritas ASN menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Selanjutnya, narasumber ketiga, Miftah Farid, S.H., M.H., selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, memaparkan materi terkait “Landasan Regulasi dan Inovasi Hukum dalam Pengendalian Gratifikasi dan Pungli”. Ia menjelaskan dasar hukum pengendalian gratifikasi dan pemberantasan pungli, termasuk ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Permenkumham Nomor 58 Tahun 2016, serta kebijakan nasional terkait saber pungli. Miftah Farid juga menyampaikan inovasi-inovasi dalam pelaporan gratifikasi seperti pemanfaatan GOL (Gratifikasi Online) KPK, WBK/WBBM, dan SP4N-LAPOR sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi melalui sistem yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Ia juga membandingkan praktik baik dari negara-negara dengan skor CPI tinggi dalam pengendalian gratifikasi sebagai referensi perbaikan sistem birokrasi di Indonesia untuk membangun pemerintahan yang bersih.

Setelah pemaparan materi dari ketiga narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif. ASN peserta sosialisasi aktif bertanya terkait mekanisme pelaporan gratifikasi, langkah pencegahan pungli dalam pelayanan publik, serta kebijakan yang dapat diambil unit kerja dalam mendukung pembangunan Zona Integritas di lingkungan kerja masing-masing. Narasumber memberikan jawaban dan penjelasan yang aplikatif agar ASN dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan gratifikasi dan pungli dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

 Batam, 2 Juli 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Riau, Edison Manik, turut serta dalam Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Acara penting yang juga menjadi agenda kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI dalam fungsi legislasi ini berlangsung di Aula Gedung Pemerintah Kota Batam. Rapat konsultasi publik ini dihadiri oleh Komisi XIII DPR RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Wali Kota Batam, Polda Kepulauan Riau, BNN Provinsi Kepulauan Riau, Pengadilan Negeri Batam, Kejaksaan Negeri Batam, perwakilan LBH se-Kepulauan Riau, serta universitas di Kota Batam.

Dalam sambutannya, Ketua LPSK Brigjen Pol (Purn) Achmadi menekankan pentingnya perubahan UU ini untuk memperkuat perlindungan terhadap saksi dan korban, serta peran strategis LPSK dalam sistem peradilan pidana. Ia juga menyoroti peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan tersebut. Ketua Tim Kerja sekaligus Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyebutkan bahwa sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia masih dalam tahap transisi. Menurutnya, ketidakseimbangan antara regulasi normatif dan realita di lapangan menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak korban secara utuh.

Pada kesempatan ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Riau, Edison Manik, memberikan masukan dan saran langsung terkait RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Masukan yang disampaikannya meliputi beberapa poin krusial, seperti pentingnya harmonisasi antara RUU ini dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ia juga menyoroti keterbatasan pemberian kompensasi kepada korban kejahatan, khususnya kekerasan berat seperti terorisme, perdagangan orang, dan kekerasan seksual, yang masih sangat bergantung pada putusan pengadilan dan seringkali terkendala oleh ketidakmampuan pelaku membayar. Oleh karena itu, pembentukan "Victim Trust Fund" dinilai sangat diperlukan untuk menjamin akses cepat kepada korban tanpa harus menunggu proses pengadilan selesai, memastikan hak korban atas pemulihan, serta mendorong pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, Edison Manik menekankan pentingnya jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban yang berbanding terbalik dengan pelaku yang masih diberikan grasi, remisi, amnesti, dan abolisi. Terakhir, ia menyarankan penggunaan kata "pelindungan" daripada "perlindungan" karena lebih tepat secara tata bahasa untuk menekankan pada tindakan melindungi, sesuai dengan kaidah bahasa peraturan perundang-undangan. Masukan yang disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Riau ini mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya.

Tanjungpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau melaksanakan program Corporate University bertajuk "Rabu BERANI (Bersama Aktualisasikan Diri)". Kepala Kantor Wilayah, Edison Manik, menggagas kegiatan ini dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau agar berani tampil dan menyampaikan informasi baik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi maupun isu-isu aktual yang terjadi di masyarakat. Acara berlangsung di Aula Ismail Saleh pada Rabu, (2/7).

Rabu BERANI kali ini dihadiri oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rorif Desvyati, dan Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Bobby Briando, serta para pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

Pembicara dalam kegiatan ini adalah Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Andy Eka Saputra, yang membahas topik "Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Satu atau Lebih?". Lebih lanjut, materi yang disampaikan adalah tentang aturan-aturan perkawinan dan perceraian bagi PNS, khususnya PNS di lingkungan Kementerian Hukum, beserta dinamikanya.

Menjadi suatu kewajiban bagi PNS untuk melaporkan pernikahannya kepada negara melalui atasan secara berjenjang. Begitu pula, PNS yang akan bercerai wajib mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang terlebih dahulu sebelum perceraian tersebut dapat dilanjutkan di pengadilan agama. Selain itu, Andy Eka Saputra juga menjelaskan tentang dibolehkannya seorang PNS laki-laki beristri lebih dari satu, asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tentunya syarat-syarat tersebut wajib dipenuhi bila ingin menikah dan memiliki lebih dari satu istri. Sedangkan untuk PNS wanita, tidak dibenarkan untuk menjadi istri kedua, sekalipun dinikahi secara sah.

Tanjungpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengikuti Rapat Koordinasi Tata Kelola PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan Peningkatan Layanan PPNS. Rapat ini dilaksanakan secara virtual di Ruang Rapat Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau pada Rabu, (2/7).

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hot Mulian Silitonga, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Rorif Desvyati, serta para pegawai pada Bidang Pelayanan Hukum.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Taufiqurrakhman. Dalam sambutannya, Taufiqurrakhman menyampaikan bahwa Direktorat Pidana memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, penyidik pegawai negeri sipil, dan daktiloskopi sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal AHU. Rapat ini menunjukkan sinergitas yang baik antara Ditjen AHU dan Kantor Wilayah.

Dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kasubdit PPNS, Donny Anggoro, yang menjelaskan berbagai hal strategis terkait pembinaan dan pengelolaan PPNS. Salah satu fokus utama adalah sinkronisasi dan digitalisasi data PPNS melalui pengembangan aplikasi yang dapat memperbarui data secara otomatis setiap 24 jam, guna menghindari duplikasi dan kesalahan data.

Selain itu, disampaikan bahwa masa tugas minimal PPNS akan diatur dalam revisi peraturan terkait PPNS. Donny Anggoro juga menegaskan bahwa pelantikan PPNS dapat diwakilkan oleh Kepala Divisi apabila Kepala Kantor Wilayah berhalangan, sebagaimana praktik pada pelantikan notaris.

Beberapa masukan dan pertanyaan dari Kantor Wilayah juga ditanggapi, antara lain mengenai perlunya pelaporan mutasi pegawai oleh pemerintah daerah, kesulitan akses data, pengunggahan berita acara sumpah yang dianggap redundan, hingga usulan pencetakan KTP PPNS. Seluruh isu tersebut tengah dalam proses penyesuaian dan pembenahan melalui pengembangan sistem yang lebih integratif dan efisien.

Tanjungpinang - Kementerian Hukum terus berkomitmen menjaga integritas pelayanan publik di seluruh satuan kerjanya. Salah satunya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengikuti Rapat Persiapan Pelaksanaan Uji Petik bagi Kantor Wilayah Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Selasa, 1 Juli 2025 secara virtual.

Hadir langsung Ketua Pembangunan Zona Integritas (ZI), Hot Mulian Silitonga, didampingi oleh Koordinator Pokja Pelayanan Publik dan Manajemen Perubahan, serta Koordinator Pokja Bidang Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Bidang Penataan Tata Laksana, Rorif Desvyati, hadir langsung untuk memastikan kesiapan instansi menghadapi uji petik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Perwakilan dari masing-masing kelompok kerja (pokja) juga turut hadir untuk meninjau dan mematangkan persiapan tersebut.

Dalam arahannya, perwakilan Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum menekankan pentingnya persiapan terukur untuk mempertahankan predikat WBK/WBBM di tengah pemecahan organisasi Kementerian Hukum menjadi tiga kementerian. Disampaikan pula empat aspek penilaian utama yang akan diuji, yaitu pelayanan publik, kepuasan pengguna layanan, kualitas perubahan, dan karakteristik unit kerja.

“Bapak/Ibu kami harapkan fokus pada poin-poin penilaian ini, mempersiapkan dengan baik, dan melakukan pembenahan bila masih kurang,” pesannya.

Lebih lanjut, beliau memaparkan sembilan hal yang perlu dioptimalkan, antara lain pelayanan yang ramah, SOP layanan yang berjalan efektif, kesiapan pegawai sebagai duta layanan, sarana dan prasarana yang mendukung, aplikasi layanan yang optimal, hingga publikasi pembangunan Zona Integritas agar dapat diakses masyarakat luas.

Koordinator Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum juga menekankan agar satuan kerja melakukan reviu dan melengkapi data dukung Tahun 2024 hingga Triwulan II Tahun 2025, rutin melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan, menyiapkan inovasi unggulan dalam bentuk poster dan video pendek, serta menjaga citra positif satuan kerja.

Saat ini, 35 satuan kerja Kementerian Hukum telah meraih predikat WBK dan 2 satuan kerja telah meraih predikat WBBM. Harapannya, pada tahun 2025 akan semakin banyak satuan kerja yang meraih predikat WBK/WBBM sehingga capaian pelayanan publik bersih dan berkualitas dapat meningkat menuju 100%.

Dengan persiapan yang terukur dan semangat bersama seluruh jajaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau siap menghadapi uji petik WBK/WBBM kapan pun tim KemenPAN-RB hadir untuk menilai.