Tanjungpinang – Kanwil Kemenkum Kepri dan Pemerintah Kota Tanjungpinang memperkuat sinergi kelembagaan melalui Rapat Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rabu (24/12). Langkah ini diambil untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pembangunan infrastruktur dan investasi di Kota Tanjungpinang.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Oki Wahju Budijanto, menyampaikan bahwa harmonisasi ini sangat krusial karena setiap produk hukum yang diundangkan bersifat mengikat publik. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungpinang yaitu Dr. Rusli, M.Eng menyebutkan bahwa Peraturan Wali Kota tentang RDTR adalah solusi atas keraguan investor yang selama ini menanti kejelasan perizinan di lapangan.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kepri memberikan catatan penting agar materi muatan Peraturan Wali Kota tentang RDTR selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk UU Cipta Kerja dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Harmonisasi ini berhasil mencapai kesepakatan untuk melakukan penyempurnaan akhir, sehingga RDTR Tanjungpinang segera memiliki legalitas kuat sebagai panduan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan Harmonisasi ini sekaligus merupakan bentuk nyata dukungan Kanwil Kemenkum Kepri terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 23 Desember 2025 – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Tanjungpinang tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Divisi P3H ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kepri. Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antarlembaga dalam menghadirkan regulasi daerah yang berkualitas, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam pembahasan, seluruh pihak sepakat bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum memiliki peran penting dalam memastikan setiap rancangan peraturan daerah disusun secara cermat, tepat, dan dapat diterapkan secara efektif. Ranperda tentang Cadangan Pangan ini dinilai strategis sebagai landasan hukum untuk mendukung kemandirian pangan serta kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai kondisi, termasuk potensi krisis pangan.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kepri menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari amanat peraturan perundang-undangan di tingkat nasional terkait ketahanan pangan dan gizi. Melalui harmonisasi, materi muatan Ranperda diselaraskan agar sesuai dengan prinsip pendelegasian kewenangan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun materi yang dibahas meliputi pengaturan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah, tahapan penyelenggaraan cadangan pangan, langkah-langkah penanggulangan krisis pangan, sistem informasi, peran serta masyarakat, hingga mekanisme pengawasan dan pendanaan. Seluruh pengaturan tersebut dirancang untuk mendorong tata kelola pangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Proses harmonisasi berjalan dengan lancar dan konstruktif, menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait penyempurnaan redaksional, penyesuaian substansi, serta penguatan pengaturan teknis agar Ranperda ini dapat segera diimplementasikan secara optimal. Diharapkan, regulasi ini dapat menjadi pijakan kuat bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Batam, 22 Desember 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau melalui jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan Bidang Administrasi Hukum Umum melaksanakan koordinasi intensif terkait Satuan Tugas Pengawasan Jaminan Fidusia di Kantor Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Provinsi Kepulauan Riau, Batam. Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Ketua APPI Provinsi Kepulauan Riau, Abadi, yang menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Kantor Wilayah dalam mempererat kerja sama antara lembaga pembiayaan dan pemerintah guna mendukung ketertiban pelaporan jaminan fidusia di wilayah tersebut.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hot Mulian Silitonga, menjelaskan bahwa pembentukan Satuan Tugas Fidusia merupakan langkah strategis sesuai arahan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Satuan tugas ini melibatkan kolaborasi berbagai unsur penting yang terdiri dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Majelis Pengawas Daerah, Otoritas Jasa Keuangan, serta pihak APPI sebagai mitra utama dari sektor pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengawasan berjalan secara komprehensif dari berbagai sudut pandang otoritas dan pelaku usaha.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan pengurus APPI Kepulauan Riau, Herman, menyatakan kesiapan pihaknya untuk terlibat aktif dalam tim koordinasi tersebut. Ia berharap adanya bimbingan serta arahan berkelanjutan agar pelaksanaan tugas Satuan Tugas Fidusia dapat berjalan optimal dan senantiasa berpijak pada ketentuan hukum yang berlaku. Komitmen ini dipandang sebagai bentuk kontribusi nyata pelaku usaha dalam mewujudkan iklim pembiayaan yang lebih tertib dan berkepastian hukum di wilayah Kepulauan Riau.

Koordinasi ini dirancang untuk menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam mencapai beberapa tujuan utama, di antaranya meningkatkan kepatuhan pendaftaran fidusia oleh notaris maupun lembaga keuangan serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari layanan tersebut. Selain itu, sinergi ini bertujuan memperkuat tata kelola data lintas sektor dan memastikan sistem pengawasan yang akuntabel serta transparan sesuai prinsip pemerintahan yang baik. Melalui optimalisasi Satuan Tugas ini, diharapkan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Kepulauan Riau dapat terus meningkat secara menyeluruh bagi masyarakat.

TANJUNGPINANG – Peringatan Hari Ibu ke-97 di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Senin (22/12), berlangsung khidmat dan penuh makna. Seluruh rangkaian upacara kali ini dipimpin oleh para Srikandi Kanwil Kemenkum Kepri, sebagai simbol nyata peran strategis perempuan dalam pembangunan bangsa.

Upacara dilaksanakan secara kolaboratif bersama Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Kepulauan Riau, Kanwil Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau, serta Kanwil Kementerian HAM Sumatera Utara Perwakilan Kepulauan Riau. Momentum ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Melalui amanat yang dibacakan Inspektur Upacara, Rorif Desvyati, ditegaskan bahwa Hari Ibu bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan refleksi perjuangan perempuan Indonesia dalam memutus rantai diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Perempuan diharapkan terus tampil sebagai agen perubahan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing.

Keterlibatan penuh petugas upacara perempuan sejalan dengan tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045”, sekaligus menjadi wujud komitmen Kanwil Kemenkum Kepri dalam membuka ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk berinovasi dan mengambil peran strategis dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan.

Tanjung Pinang, 22 Desember 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) berkomitmen mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel melalui percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa. Hal ini ditegaskan dengan partisipasi jajaran Kanwil Kemenkum Kepri dalam kegiatan Pendampingan dan Bimbingan Teknis Realisasi Pencatatan E-Kontrak Tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (22/12).

Kegiatan yang diikuti oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Kelik Assimi Trianto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta staf pendukung ini merupakan langkah krusial dalam menindaklanjuti Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Proses ini mengacu pada hasil revisi akhir Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) pada masing-masing satuan kerja.

Dalam sesi bimbingan teknis tersebut, tim UKPBJ Kementerian Hukum memberikan pendampingan intensif guna memastikan setiap progres pengadaan tercatat secara digital dengan akurat. Salah satu poin utama yang dibahas adalah sinkronisasi data antara aplikasi pencatatan e-kontrak dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Saat ini, pencatatan realisasi e-kontrak di lingkungan Kanwil Kemenkum Kepri telah menunjukkan progres yang signifikan, di mana sebagian besar telah mencapai di atas 90%.

Melalui penguatan teknis ini, Kanwil Kemenkum Kepri optimis dapat menutup tahun anggaran 2025 dengan capaian pengadaan yang bersih, efektif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku demi mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Kepulauan Riau.