Tanjungpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau terus mendorong pemahaman masyarakat tentang layanan hukum, khususnya terkait pewarganegaraan. Melalui program talkshow interaktif di Radio O’Nine, masyarakat mendapatkan penjelasan langsung mengenai aturan dan prosedur terbaru layanan pewarganegaraan, Senin (16/02/2026).

Dalam dialog tersebut, Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) menjelaskan bahwa proses pewarganegaraan bukan hanya urusan administrasi, tetapi juga bagian penting dari kebijakan negara. Setiap permohonan diproses secara teliti untuk memastikan pemohon memenuhi syarat dan memiliki komitmen terhadap Indonesia.

Tim narasumber juga memaparkan kebijakan terbaru berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum serta peran Tim Pemberian Rekomendasi Permohonan Pewarganegaraan (TPRPP). Tim ini melibatkan beberapa instansi agar proses verifikasi berjalan transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Talkshow berlangsung interaktif dengan banyak pertanyaan dari pendengar. Topik yang paling banyak dibahas adalah status kewarganegaraan ganda bagi anak dari perkawinan campuran. Dijelaskan bahwa ada batas usia untuk memilih kewarganegaraan, serta seluruh pengurusan dilakukan melalui prosedur resmi dengan PNBP yang jelas, sehingga masyarakat diimbau tidak percaya pada calo atau informasi yang tidak benar.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah, Edison Manik, menegaskan bahwa edukasi melalui media seperti radio akan terus digencarkan agar masyarakat semakin memahami layanan AHU. Dengan informasi yang benar dan mudah diakses, diharapkan masyarakat semakin sadar hukum dan percaya terhadap layanan pemerintah.

Yogyakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) meraih dua penghargaan Gold dalam ajang PR INDONESIA Awards (PRIA) 2026 yang diselenggarakan oleh PR INDONESIA Group.

Penghargaan Gold pertama diperoleh pada Kategori Kanal Digital – Subkategori Media Sosial untuk kanal YouTube Kementerian Hukum. Selain itu, penghargaan Gold kedua diraih pada Kategori Owned Media – Subkategori Video Profile melalui video berjudul Hukum Asli Indonesia.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, menyatakan bahwa komunikasi publik di bidang hukum harus mampu menjembatani bahasa regulasi dengan kebutuhan masyarakat.

“Komunikasi publik di bidang hukum tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi normatif. Kami berupaya menghadirkan konten yang kontekstual, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujar Ronald di usai menerima penghargaan di Taman Budaya Embung Giwangan, Yogyakarta, Jumat (13/02/26).

Menurutnya, pemanfaatan kanal digital menjadi bagian dari strategi untuk memperluas akses informasi hukum sekaligus memperkuat literasi hukum publik.

“Kami memanfaatkan platform digital agar informasi hukum dapat diakses lebih cepat, menjangkau lebih luas, dan disampaikan dengan pendekatan yang lebih komunikatif,” katanya.

Ia menjelaskan, kanal YouTube Kementerian Hukum saat ini memuat beragam informasi publik, mulai dari sosialisasi regulasi baru, layanan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, pembinaan hukum, hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Ronald juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima serta menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif.

“Puji syukur, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh tim serta dukungan masyarakat. Capaian ini tidak lepas dari kolaborasi dan dedikasi seluruh jajaran yang terlibat dalam pengelolaan komunikasi publik. Terima kasih kepada PR INDONESIA dan para dewan juri atas kepercayaan yang diberikan. Bagi kami, komunikasi publik bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga upaya membangun kepercayaan,” ujarnya.

PR INDONESIA Awards merupakan kompetisi kehumasan nasional yang digelar sejak 2016 dan menjadi salah satu tolok ukur kinerja komunikasi di Indonesia. Penghargaan diberikan melalui proses penjurian oleh praktisi dan akademisi komunikasi nasional.

BATAM, 12 Februari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) terus berkomitmen menghadirkan layanan hukum yang inklusif ke tingkat Desa dan kelurahan sesuai amanat konstitusi pasal 28(D) Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, pada Kamis siang.

Tim yang dipimpin oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Siska Sukmawaty, disambut langsung oleh perangkat kelurahan dan perwakilan paralegal setempat. Kegiatan ini diawali dengan dialog interaktif secara daring bersama RRI Pro 1 Tanjungpinang dalam program “Jendela Kepri”, guna mensosialisasikan pentingnya peran Posbankum kepada khalayak yang lebih luas sebelum memulai pembinaan teknis di lapangan. Dalam arahannya, Siska Sukmawaty menegaskan bahwa pembentukan Posbankum merupakan salah satu misi strategis dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Fokus utamanya adalah memperkuat reformasi birokrasi dan akses keadilan guna menuju Indonesia Emas 2045. Posbankum hadir sebagai wadah yang menyediakan layanan konsultasi hukum, advokasi, hingga perdamaian di luar pengadilan.

"Layanan Posbankum mengedepankan prinsip Restorative Justice melalui mediasi non-litigasi. Di sini, paralegal menjadi ujung tombak, sementara Lurah berperan sebagai juru damai yang melibatkan tokoh masyarakat serta diawasi oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi dan Penyuluh Hukum dari Kementerian Hukum," jelas Siska.

Menanggapi hal tersebut, Andi Zamudra selaku Paralegal Kelurahan Tiban Baru mengungkapkan bahwa masyarakat setempat telah mulai merasakan manfaat keberadaan layanan ini. Berdasarkan identifikasi di lapangan, masalah pertanahan menjadi persoalan hukum yang paling sering dikonsultasikan oleh warga. Dengan adanya Posbankum, pihak kelurahan kini memiliki sistem yang lebih teratur untuk menganalisis dan menyelesaikan laporan masyarakat secara preventif.

Kegiatan ini ditutup dengan harapan sinergi yang semakin kuat antara Kementerian Hukum RI, Pemerintah Daerah, dan praktisi hukum. Melalui penguatan peran Posbankum dan dedikasi para paralegal, Kanwil Kemenkum Kepri optimis akses keadilan bukan lagi hal yang sulit dijangkau. Sinergi ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam menghadirkan solusi hukum yang edukatif guna menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis tanpa harus selalu bergantung pada jalur pengadilan (litigasi).

BATAM, 13 Februari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melakukan koordinasi untuk menghimpun aspirasi dan kendala terkait Kekayaan Intelektual (KI) di Kota Batam. Tim menyambangi dua sektor strategis, yakni kawasan usaha Southlinks Country Club dan sektor akademisi di Universitas Internasional Batam (UIB), Jumat (13/02).

Dalam kunjungan ke Southlinks Country Club, fokus utama pembahasan terletak pada mekanisme pembayaran royalti musik di kawasan usaha. Pihak pengelola mengungkapkan adanya keraguan terkait regulasi terbaru yang saat ini masih dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR. Menanggapi hal tersebut, Tim Kanwil Kemenkum Kepri menegaskan bahwa royalti bukanlah pajak atau penerimaan negara, melainkan hak ekonomi murni milik pencipta lagu yang wajib dihormati. Pemerintah berkomitmen memberikan pembinaan agar pelaku usaha tidak khawatir berlebihan terhadap kewajiban royalti yang dapat menghambat kegiatan usaha. Intinya adalah kepastian hukum bagi pencipta dan kelangsungan bisnis bagi pengusaha. Pihak pengelola menyatakan komitmennya untuk patuh pada aturan sembari menunggu kejelasan teknis mekanisme pembayaran.

Koordinasi berlanjut ke Universitas Internasional Batam (UIB) untuk memetakan tantangan inovasi di lingkungan perguruan tinggi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIB mencatat bahwa meskipun pencatatan Hak Cipta berjalan lancar, pendaftaran Paten masih menghadapi tantangan besar. Beberapa kendala yang teridentifikasi antara lain keterbatasan inovasi teknis yang patentable, beban biaya pemeliharaan, serta kurangnya kemampuan dalam penyusunan draf paten (patent drafting) secara sistematis.

Menyikapi temuan ini, Kanwil Kemenkum Kepri berencana menyusun program pendampingan yang lebih aplikatif dan solutif. Target utamanya adalah membantu para dosen dan peneliti, khususnya dari jurusan teknik, agar mampu mengonversi hasil riset menjadi draf paten yang berkualitas. Inventarisasi masalah ini menjadi dasar bagi Kanwil untuk menyusun rencana tindak lanjut berupa diseminasi yang tepat sasaran, sehingga perlindungan kekayaan intelektual di Batam dapat meningkat secara signifikan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) terus berupaya meningkatkan standar kualitas pembentukan produk hukum di wilayah. Upaya ini ditegaskan melalui kunjungan koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Oki Wahju Budijanto, ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (12/02/2026).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra. Dalam pertemuan tersebut, Oki Wahju memaparkan progres signifikan Kanwil Kepri yang telah melakukan harmonisasi terhadap 89 produk hukum daerah sepanjang tahun 2025. "Kami fokus pada kualitas dan kepastian hukum. Bahkan, terdapat tiga draf regulasi yang kami kembalikan karena ketidaksesuaian kewenangan, demi menjaga marwah produk hukum itu sendiri," jelas Oki.

Selain memaparkan capaian, tim Kanwil Kepri juga mendiskusikan pentingnya penguatan kapasitas para Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah. Hal ini disambut positif oleh Dirjen PP, Dhahana Putra, yang berjanji akan terus memfasilitasi peningkatan kompetensi perancang daerah melalui berbagai platform edukasi dan pelatihan teknis.

"Sinergitas dengan Pemerintah Daerah adalah kunci. Saya berharap Kanwil Kepri terus menjadi mitra strategis bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota agar setiap regulasi yang lahir benar-benar bermanfaat bagi publik dan sejalan dengan target kinerja nasional," tutur Dhahana Putra.

Koordinasi ini diharapkan menjadi pemantik bagi percepatan pembentukan regulasi yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Bumi Kepulauan Riau.