Tanjungpinang, 13 November 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menggelar rapat pembahasan langkah-langkah relaksasi anggaran Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kanwil Kemenkum Kepri. Rapat dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, Edison Manik, dan dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, para Ketua Tim Kerja, serta para pengelola keuangan.

Rapat ini dilaksanakan dalam rangka menyusun strategi pengelolaan relaksasi anggaran dengan tetap mengacu pada ketentuan dan atensi pusat. Kanwil Kemenkum Kepri mengusulkan tiga DIPA untuk proses relaksasi, yaitu DIPA Administrasi Hukum Umum (AHU), DIPA Kekayaan Intelektual, dan DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum serta Kepala Divisi P3H memaparkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan melalui relaksasi anggaran. Pemaparan teknis kemudian dilanjutkan oleh para Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsi masing-masing, meliputi kebutuhan kegiatan, target kinerja, serta penyesuaian anggaran yang diperlukan.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah menekankan bahwa relaksasi anggaran harus dikelola secara cermat dan penuh kehati-hatian. Ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran. “Relaksasi anggaran harus menjadi momentum untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, namun tetap akuntabel dan transparan,” ujarnya.

Rapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan kesepahaman strategis dalam penataan dan pemanfaatan relaksasi anggaran Tahun 2025 di lingkungan Kanwil Kemenkum Kepri. Langkah ini diharapkan dapat mendukung kelancaran program pelayanan hukum dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Tanjungpinang, 13 November 2025 — Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum melaksanakan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan secara terpusat, dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau sebagai salah satu lokasi pelaksanaannya. Ujian ini merupakan bagian dari upaya penjaminan mutu kompetensi perancang sebagai tenaga ahli dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah.

Di Kanwil Kemenkum Kepri, uji kompetensi diikuti oleh enam peserta, dengan 4 orang hadir dan 2 orang tidak hadir. Para peserta mengikuti ujian secara elektronik dengan metode paper based test terpusat. Pelaksanaan ujian dipantau langsung oleh pengawas dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bersama jajaran Kanwil Kemenkum Kepri untuk memastikan proses berjalan tertib dan sesuai standar.

Uji kompetensi berlangsung selama 240 menit, terdiri dari dua komponen utama. Komponen Pengetahuan Umum mengukur pemahaman dasar perancang terkait hukum, teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, serta penyusunan instrumen hukum dari aspek pengetahuan dan sikap kerja. Sementara itu, komponen Pengetahuan Khusus menilai kemampuan teknis inti perancang dalam merumuskan, menyusun, serta menganalisis peraturan perundang-undangan melalui aspek keahlian (skill).

Kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar. Melalui uji kompetensi terpusat ini, Kementerian Hukum mempertegas komitmen untuk menghadirkan perancang peraturan perundang-undangan yang profesional, kompeten, dan siap mendukung peningkatan kualitas legislasi nasional maupun daerah.

Tanjungpinang, 13 November 2025 - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Edison Manik didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hot Mulian Silitonga, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Oki Wahju Budijanto dan Pejabat Administrator serta Ketua Tim Kerja pada Kanwil Hukum Kepulauan Riau menerima Kunjungan Tim Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau (KIP Kepulauan Riau).

Tim yang dipimpin oleh Wakil Ketua KIP Kepri, Muhammad Djuhari dan didampingi oleh Komisioner/Koordinator Bidang Kelembagaan KIP Kepri, E. Afrizal, Komisioner/Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi KIP Kepri, Alfian Zainal, serta Staf KIP Nurman dan Dian Harzarima melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi lapangan dalam rangka melaksanakan penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Kantor Wilayah Hukum Kepulauan Riau. Pada tahun 2024 yang lalu Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau yang sebelumnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau berhasil memperoleh peringkat Ke-3 dalam Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Kategori Badan Publik  Vertikal dengan nilai 99,34.

Kepala Kantor Wilayah Edison Manik mengawali kegiatan visitasi kali ini dengan memperkenalkan jajaran Pimti, Pejabat Administrator serta seluruh perwakilan pegawai Kanwil yang ikut hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Kantor wilayah. Kakanwil juga turut menjelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum serta penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di Kantor Wilayah. Dalam paparannya Kakanwil menerangkan bahwa Kanwil Kementerian Hukum merupakan instansi vertikal yang bertanggung jawab kepada Menteri Hukum berdasarkan  Permenkum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa Kanwil Hukum Kepri memiliki 22 Pelayanan dimana keseluruhan layanan telah melalui digitalisasi dengan tujuan  efisiensi dan aksesibilitas, meningkatkan pengalaman pengguna, dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui otomatisasi proses, mengurangi ketergantungan pada interaksi fisik tatap muka, memungkinkan akses layanan dari mana saja dan kapan saja, serta membuat data dan proses menjadi lebih terbuka sehingga mempermudah masyarakat mendapatkan layanan yang diinginkan.

Terkait keterbukaan Informasi Publik Kakanwil mengungkapkan bahwa saat ini Kanwil Hukum Kepri memiliki berbagai layanan informasi publik diantaranya Podcast Sembang Kanwil, Kemenkum Kepri Menyapa melalui RRI, Media Sosial Kanwil Kepri (IG, FB, Twitter, You tube dan Tik tok), serta menyediakan counter layanan di Mall Pelayanan Publik Batam. Dalam upaya meningkatkan kenyamanan masyarakat yang hadir langsung  di Kantor Wilayah, Kakanwil berujar saat ini Kanwil telah menyediakan berbagai sarpras layanan publik antara lain ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Layanan kelompok rentan serta inovasi layanan yang hadir untuk semakin mempermudah masyarakat memperoleh layanan.

“ Harapan kami dengan kehadiran tim KPI Kepri dalam rangka penilaian langsung ke lapangan terhadap keterbukaan informasi publik pada Kanwil Kepri akan semakin mendorong kami untuk terus berupaya secara maksimal dalam memberikan pelayanan publik prima kepada masyarakat baik melalui informasi-informasi layanan (keterbukaan informasi publik) maupun penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik lagi kedepannya”, sebut Kakanwil menutup paparan.

Sementara itu Komisioner Bidang Kelembagaan KIP Kepri  E. Afrizal menyikapi apa yang telah disampaikan Kakanwil melalui paparannya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas upaya-upaya Kanwil dalam memenuhi akses informasi masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana publik yang cukup lengkap, “ apa yang telah disampaikan Bapak Kakanwil tadi adalah sesuatu yang luar biasa, bagaimana upaya Kanwil Kepri dalam memberikan akses informasi yang seluas luasnya kepada masyarakat baik melalui media sosial, media elektronik, website, podcast maupun inovasi, tentu saja kedepannya kami berharap hal-hal seperti ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga tujuan keterbukaan informasi publik untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui, mendorong partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara, mencegah praktik korupsi dan kolusi, serta mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel akan tercapai “, tambahnya.

Usai pertemuan di ruang rapat utama, monitoring dilanjutkan dengan pengecekan secara langsung sarana dan prasarana pelayanan publik yang ada di Kantor Wilayah Hukum Kepulauan Riau.

Tanjung Pinang, 12 November 2025 - Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Tertib Proses Layanan Pewarganegaraan secara daring. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hot Mulian Silitonga, dan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum,

Rorif Desvyati beserta tim kerja.

Sosialisasi ini dibuka oleh Plh. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Hantor Situmorang. Dalam sambutannya, Hantor Situmorang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Hukum yang dikeluarkan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, pengawasan, dan memastikan proses pemeriksaan permohonan pewarganegaraan dilaksanakan secara cermat, hati-hati, dan seragam di seluruh Kantor Wilayah.

Kemenkum melalui Ditjen AHU memiliki tugas vital dalam penentuan status kewarganegaraan, termasuk proses administrasi permohonan naturalisasi bagi orang asing, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Ditjen AHU menekankan bahwa peran Kantor Wilayah sangat penting sebagai pintu masuk utama layanan pewarganegaraan, khususnya bagi orang asing murni.

Disampaikan juga bahwa meskipun permohonan pewarganegaraan merupakan hak bagi setiap pemohon yang memenuhi persyaratan ketat (seperti telah berusia 18 tahun, tinggal minimal 5 tahun berturut-turut, sehat jasmani dan rohani, serta mengakui Pancasila dan UUD 1945), pengabulan permohonan tetap merupakan hak prerogatif dan kewenangan penuh Pemerintah sebagai bentuk menjaga kedaulatan negara. Melalui sosialisasi ini, Ditjen AHU menyampaikan dan mendiskusikan poin-poin verifikasi layanan pewarganegaraan, dengan harapan semua pihak dapat memiliki persamaan persepsi dan tujuan dalam melaksanakan layanan tersebut. Surat Edaran ini diharapkan menjadi pedoman penting dalam memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas seluruh proses Layanan Pewarganegaraan di Indonesia.

Tanjungpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengikuti rapat koordinasi persiapan Kegiatan Kenduri Kekayaan Intelektual dan Ekonomi Kreatif 2025, Selasa (11/11). Rapat dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti bersama di Ruang Rapat Utama Kanwil Kemenkum Kepri.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hot Mulian Silitonga, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Bobby Briando, serta jajaran Kanwil Kemenkum Kepri. Turut hadir perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, dan empat perguruan tinggi di Kepulauan Riau.

Dalam paparannya, Bobby Briando menjelaskan kerangka acuan kerja (ToR) kegiatan yang mengusung tema “Kekayaan Intelektual untuk Ekonomi Kreatif dan Kota Digital yang Inklusif.” Ia memaparkan bahwa kegiatan akan mencakup pencatatan hak cipta serentak di empat perguruan tinggi tersebut, serta melibatkan mahasiswa dan dosen sebagai peserta aktif. Selain itu, turut dibahas mekanisme pelaksanaan, jumlah peserta, dan daftar narasumber yang akan mengisi kegiatan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardiwinata, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ia berharap kegiatan Kenduri KI dapat menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan karena dinilai relevan dengan upaya perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif dan selaras dengan arah pengembangan sektor kreatif di Kota Batam.

Kepala Kantor Wilayah, Edison Manik, menjelaskan bahwa kegiatan Kenduri Kekayaan Intelektual dan Ekonomi Kreatif 2025 akan berlangsung dalam waktu dekat ini di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Batam. Lokasi ini dipilih agar kegiatan lebih mudah menjangkau masyarakat luas dan menjadi sarana edukasi publik mengenai pentingnya pelindungan hak cipta.

Lebih lanjut, Edison menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Kepri terus memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi di Kepulauan Riau dalam rangka mendorong mahasiswa aktif mencatatkan karya ciptanya. Saat ini telah terdapat tujuh kampus yang menjalin kerja sama melalui MoU, dan ditargetkan seluruh 41 perguruan tinggi di Kepri dapat bergabung dalam waktu dekat.