Informasi Setiap Saat adalah informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut.adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Hukum
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan HAM
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan HAM
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan HAM
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/Pmk.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/Pmk.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
-
Permenkum No 2 Tahun 2025 Ttg Verifikasi Dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi
- Permenkumham Ni 19 Tahun 2019 Ttg Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
- Permenkumham No 5 Tahun 2024 Ttg Jasa Hukum Di Bidang Daktiloskopi
- Permenkumham No 6 Tahun 2022 Ttg Layanan Legalisasi Apostille
- Permenkumham No 12 Tahun 2019 Ttg Indikasi Geografis
- Permenkumham No 12 Tahun 2021 Ttg Pendaftaran Merek
- Permenkumham No 13 Tahun 2021 Ttg Permohonan Paten
- Permenkumham No 19 Tahun 2020 Ttg Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat
- Permenkumham No 20 Tahun 2024 Ttg Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi
- Permenkumham No 21 Tahun 2021 Ttg Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran PT
- Permenkumham No 25 Tahun 2021 Ttg Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, Dan Penghapusan Jaminan Fidusia
- Permenkumham No 42 Tahun 2016 Ttg Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik
- Kepmenkumham No M.hh-02.pb.01 02 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sbsk Peralatan Dan Mesin, Dst
- Kepmenkumham No M.hh-169 Tahun 2018 Pelimpahan Sebagian Wewenang Tentang Psp
- Permenkumham No 4 Tahun 2023 Ttg Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan Penghapusan
- Permenkumham No 8 Tahun 2023 Tentang RK BMN
- PMK No. 20/pmk.06/2021 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian BMN
- PMK No. 115 /pmk.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara
- SE Sekjen No Sek-01.pb.06.01 Ttg Ijin Prinisip
- SE sekjen ttg pedoman penusunan RKBMN
- Tata Cara Pengelolaan BMN Aset Biologis
- PERMENKUM Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama
- Permenkumham No 6 Tahun 2023 Ttg Sistem Pengelolaan Pengaduan
- Permenkumham No 57 Tahun 2016 Ttg Penanganan Laporan Pengaduan
- SOP Layanan Pengaduan Masyarakat 2025
- SOP LAYANAN FASILITASI NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU
- Kepmen Perubahan Manual IKU 2024
- KEPMEN IKU KEMENKUMHAM 2020-2024
- PERMENKUM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Orta Kemenkum
- PERMENKUM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Orta Kantor Wilayah
- PERMENPAN NOMOR 53 TAHUN 2014
- SK-IRJEN-MANUAL-IKU-2024
- Permenkum No. 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum
- Renstra Kemenkumham 2020-2024
- Renstra Kanwil Kemenkumham Kepri 2020-2024
- KEPMENKUMHAM NO M.HH-85.KP.04.01 TTG PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI SK PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
- PERKA BKN NO 28 TAHUN 2020 TTG PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KARIR
- PERMENKUMHAM 26 TAHUN 2022 TTG PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
- PERMENKUMHAM NO 8 TAHUN 2021 TTG MANAJEMEN KARIR
- PERMENKUMHAM NO 15 TAHUN 2022 TTG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN
- PERMENKUMHAM NO 23 TAHUN 2017 TTG TATA KELOLA ARSIP VITAL DAN ARSIP TERJAGA
- PERMENKUMHAM NO 24 TAHUN 2023 TTG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
- PERMENKUMHAM NO 25 TAHUN 2018 TTG PENUNJUKAN PLH DAN PLT
- PERMENPAN NO 38 TAHUN 2017 TTG STANDAR KOMPETENSI JABATAN
- PP 11 NO TAHUN 2017 TTG MANAJEMEN PNS
- PP NO 17 TAHUN 2020 TTG PERUBAHAN ATS PP 11 NO TAHUN 2017 TTG MANAJEMEN PNS
- SE KEPALA BKN TTG KEWENANGAN PLH DAN PLT
- SOP BAGIAN TU DAN UMUM
- SOP Surat Perintah PLH PLT 2025
- SOP Surat Perintah PLH PLT 2026
- SOP Kepegawaian 2025
- SOP Kepegawaian 2026
- SOP terkait Rekrutmen pegawai sd Pensiun
- KEPMENKUM NOMOR M.HH-8.PR.01.03 TAHUN 2025 TENTANG PETA JALAN PENGEMBANGAN КОМPЕТENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG HUKUM TAHUN 2025 - 2029
- KEPMENKUM NOMOR SEK-226.KP.06.01 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM



