TANJUNGPINANG – Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri), Rosdiana Evlin Walewangko, menghadiri acara Pengukuhan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Jumat (30/01/2026).

Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dan disaksikan oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti. Dalam acara tersebut, Toto Haryanto Silitonga resmi dikukuhkan sebagai Kepala BPS Provinsi Kepri menggantikan pejabat sebelumnya, Margaretha Ari Anggorowati.

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menekankan krusialnya peran data dalam pembangunan daerah. "Data dari berbagai sektor harus tersedia dengan baik dan benar, karena data adalah fondasi utama untuk memastikan kebijakan publik yang diambil pemerintah dapat terukur dan terencana dengan matang demi kesejahteraan masyarakat di Bumi Segantang Lada," ujar Ansar.

Senada dengan Gubernur, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi kolaborasi kuat yang telah terjalin antara BPS dan Pemerintah Daerah. Ia juga memaparkan tren positif statistik Kepri, salah satunya peningkatan perjalanan wisatawan nusantara sebesar 25% pada periode 2024. Menutup sambutannya, ia meminta dukungan seluruh instansi dan masyarakat untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan sepuluh tahun sekali.

Dari sudut pandang Kanwil Kemenkum Kepri, Rosdiana Evlin Walewangko menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung penuh program strategis BPS tersebut.

Acara pengukuhan yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kepri, OPD, dan pimpinan instansi vertikal ini berlangsung khidmat, menandai dimulainya babak baru kepemimpinan BPS Kepri dalam mengawal akurasi data statistik di wilayah Kepulauan Riau.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) melaksanakan koordinasi harmonisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) serta penguatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kekayaan Intelektual (KI) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Kamis (30/1), bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Karimun.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kepri, Edison Manik, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hot Mulian Silitonga beserta jajaran. Rombongan disambut Ketua DPRD Kabupaten Karimun Raja Rafiza, S.T., M.M., bersama Wakil Ketua I Bapak H. Satria, S.E., M.M., M.H, Wakil Ketua II Bapak Drs. H. Ady Hermawan, M.M, Ketua Komisi I Bapak H. Anwar, S.H., M.MP, Ketua Komisi II Bapak Rodiansyah, Ketua Komisi III Bapak Efrizal, serta Ketua Bapemperda Bapak Nurhidayat, S.Sos.

Dalam koordinasi tersebut, dibahas secara mendalam Propemperda Kabupaten Karimun dengan penegasan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah wajib dilakukan harmonisasi ke Kementerian Hukum, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kepala Kanwil menyampaikan bahwa harmonisasi bertujuan memastikan substansi regulasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun sederajat, sekaligus meminimalisir risiko pengujian hukum di kemudian hari.

Edison Manik menegaskan bahwa Kementerian Hukum memiliki sumber daya manusia Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang profesional dan berkompeten sebagai spesialis pembentukan regulasi. Kehadiran perancang ini menjadi bagian penting dalam menjamin kualitas peraturan daerah agar benar-benar bermanfaat dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Kepri juga mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk membentuk Perda tentang Kekayaan Intelektual. Kabupaten Karimun dinilai memiliki potensi besar berupa budaya, sastra, makanan khas, tarian tradisional, serta hasil budidaya lokal yang perlu dilindungi secara hukum. Perda KI diharapkan menjadi payung hukum dalam perlindungan dan pengelolaan potensi tersebut sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kekayaan intelektual sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Disampaikan pula bahwa Kanwil Kemenkum Kepri saat ini fokus menjalankan tugas dan fungsi di bidang Peraturan Perundang-undangan, Kekayaan Intelektual, dan Administrasi Hukum Umum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti badan hukum, apostille, kewarganegaraan, fidusia, merek, hak cipta, dan indikasi geografis. Kanwil Kemenkum Kepri menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam seluruh urusan yang beririsan dengan Kementerian Hukum.

Terkait Propemperda Kabupaten Karimun Tahun 2026 yang memuat 11 rancangan peraturan daerah, Kepala Kanwil berharap seluruhnya dapat diselesaikan dalam tahun berjalan dengan tetap mengedepankan kualitas regulasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Berdasarkan data tahun 2025, permohonan kekayaan intelektual di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 2.934 permohonan, namun pendaftaran Indikasi Geografis (IG) masih tergolong rendah. Kabupaten Karimun hingga kini belum memiliki IG terdaftar, berbeda dengan daerah lain seperti Lingga dan Bintan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum menambahkan bahwa pembentukan Perda KI merupakan arahan langsung dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ia juga menyoroti potensi Ekspresi Budaya Tradisional seperti Tari Dangkong serta produk khas daerah seperti kerupuk Moro yang dapat didorong untuk pendaftaran KI, dengan tetap mengedepankan prinsip first to file.

Ketua DPRD Kabupaten Karimun menyampaikan apresiasi atas penjelasan Kanwil Kemenkum Kepri dan menyatakan pemahaman baru bahwa harmonisasi produk hukum daerah wajib dilakukan di Kementerian Hukum sesuai amanat undang-undang. DPRD Kabupaten Karimun juga menyambut baik gagasan pembentukan Perda Kekayaan Intelektual, mengingat banyaknya potensi lokal dan produk khas yang telah menjadi identitas daerah.

Menutup kegiatan, Kepala Kanwil menegaskan kembali pentingnya kehadiran pimpinan perangkat daerah minimal setingkat eselon II atau Kepala Bagian Hukum dalam setiap pembahasan perda, mengingat peraturan daerah merupakan payung hukum strategis yang berdampak luas bagi masyarakat. Koordinasi dan diskusi berlangsung dinamis dan konstruktif, menghasilkan kesepahaman bersama mengenai mekanisme pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Hukum meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (30/01/2026). Dengan peresmian tersebut, Kalimantan Selatan resmi mencapai 100 persen pembentukan Posbankum di seluruh 2.015 desa dan kelurahan.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, para Bupati dan Wali Kota, serta jajaran pemerintah daerah atas sinergi yang terbangun bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam menghadirkan layanan Posbankum hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Walaupun pembentukan Posbankum merupakan inisiasi Kementerian Hukum, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh sinergi lintas kementerian dan lembaga serta dukungan aktif pemerintah daerah,” ujar Menkum dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium K.H. Idham Chalid, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Menkum menegaskan bahwa Posbankum merupakan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mendorong penyelesaian sengketa di masyarakat secara damai di luar pengadilan. Posbankum tidak hanya menghadirkan layanan hukum, tetapi juga rasa kehadiran negara hingga ke desa dan kelurahan.

Salah satu bukti nyata keberhasilan Posbankum, Menkum menjelaskan bahwa Posbankum telah berhasil menyelesaikan kasus sengketa keluarga yang telah berlangsung selama 40 tahun di Provinsi Lampung. “Tidak hanya itu, Posbankum di Provinsi Jawa Timur berhasil memediasi kasus terkait sengketa warga dalam hal pendirian rumah ibadah tanpa perlu kekerasan dan menghasilkan solusi perdamaian,” ungkap Menkum.

Secara nasional, hingga saat ini telah terbentuk 82.560 Posbankum Desa dan Kelurahan atau 98,36 persen dari total 83.946 desa dan kelurahan di Indonesia, dengan 31 provinsi telah mencapai cakupan 100 persen pembentukan Posbankum.

Lebih lanjut, Menkum mengingatkan agar layanan Posbankum dikelola secara akuntabel dan berbasis data melalui aplikasi pelaporan yang disiapkan BPHN. Berdasarkan data yang masuk, permasalahan yang paling banyak ditangani Posbankum meliputi sengketa tanah, gangguan kamtibmas, penganiayaan ringan, pencurian, utang-piutang, KDRT, waris, perjanjian, hingga persoalan anak.

“Semoga kehadiran Posbankum Desa dan Kelurahan di Kalimantan Selatan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Menkum.

Kemudian, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria menyebut Posbankum memiliki posisi strategis untuk membangun ekosistem hukum desa yang sehat, di mana persoalan diselesaikan dengan musyawarah dan konflik dapat dicegah sejak dini. Lebih lanjut, Ia juga menegaskan komitmen Kementerian Desa PDT dalam pengembangan Posbankum dengan adanya Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang akan membantu proses pendampingan dan pelaporan layanan di Posbankum oleh Juru Damai dan Paralegal.

Selanjutnya, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan dengan karakter geografis yang beragam Kalimantan Selatan memiliki tantangan dalam perataan akses keadilan. Menurutnya, melalui Posbankum yang hadir pada 2.015 Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimatan Selatan dapat menjangkau akses keadilan hingga lapisan masyarakat terkecil dengan sinergi antar stakeholder.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa penguatan Posbankum di Kalimantan Selatan terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan.

Ia berharap melalui penguatan kapasitas dapat memperluas jangkauan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. “Dengan dilatihnya Kepala Desa/Lurah dan Paralegal, akses hukum serta pelayanan dan pembinaan hukum di desa dan kelurahan diharapkan semakin luas dan merata,” ujar Alex.

Dengan hadirnya Posbankum Desa dan Kelurahan di Kalimantan Selatan, diharapkan akses keadilan bagi masyarakat semakin merata serta mampu memberikan manfaat nyata hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Tanjungpinang, 29 Januari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengikuti kegiatan strategis sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kegiatan yang mengusung tema “KUHAP Dalam Bingkai Reformasi Hukum Nasional Dan Penguatan Negara Hukum” ini berlangsung di Aula Ismail Saleh dan diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Edison Manik, beserta seluruh jajaran pegawai dan peserta magang. Agenda ini menjadi tonggak penting dalam menyelaraskan persepsi seluruh aparatur hukum mengenai tata cara peradilan pidana yang lebih modern dan transparan di Indonesia.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, dalam laporannya menekankan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk membangun pemahaman kolektif yang seragam antara aparat penegak hukum, aparatur sipil negara, hingga masyarakat luas. Upaya ini merupakan perwujudan nyata kontribusi Kementerian Hukum terhadap visi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, terutama pada poin keempat mengenai penguatan Sumber Daya Manusia serta poin ketujuh terkait penguatan reformasi hukum. Melalui kegiatan ini, diharapkan paradigma hukum acara yang baru tidak hanya dipahami sebagai teks regulasi, melainkan meresap dalam pola pikir dan tindakan para pelaksana hukum di lapangan.

Wakil Menteri Hukum Indonesia, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., yang hadir sebagai narasumber utama, menjelaskan bahwa esensi dari KUHAP terbaru ini adalah untuk memberikan perlindungan maksimal bagi individu dari potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Dengan menganut prinsip due process of law, KUHAP yang terdiri dari 369 Pasal dan 23 Bab ini mengatur kewenangan penyidik serta penuntut umum secara tegas, jelas, dan ketat tanpa ruang tafsir ganda. Hal ini dilakukan demi menjamin bahwa setiap tahapan hukum acara pidana tetap berdiri tegak di atas fondasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kokoh.

Salah satu kebaharuan yang sangat fundamental dalam KUHAP Nasional ini adalah penerapan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai upaya pemulihan keadaan semula. Mekanisme ini mengedepankan pemaafan dari korban, pengembalian kerugian materiil, hingga penggantian biaya perawatan medis dan psikologis bagi korban terdampak tindak pidana. Melalui pemahaman mendalam terhadap substansi KUHAP baru ini, jajaran Kanwil Kemenkum Kepri diharapkan mampu menjadi agen sosialisasi yang efektif bagi masyarakat, guna memastikan transisi hukum acara pidana nasional berjalan lancar, berkeadilan, dan tetap menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

Karimun – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) terus mendorong penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di daerah. Salah satunya melalui koordinasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual (Perda KI) bersama Pemerintah Kabupaten Karimun, yang dilaksanakan pada Kamis (29/1/2026) di Rumah Dinas Bupati Karimun.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kepri, Edison Manik, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hot Mulian Silitonga beserta jajaran. Rombongan disambut oleh Bupati Karimun H. Ing Iskandarsyah, bersama Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Muhammad Yunus, SKM., MMPub., serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karimun Nuni Triyana.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kepri menegaskan pentingnya Perda KI sebagai payung hukum untuk melindungi kearifan lokal, karya cipta masyarakat, serta potensi unggulan daerah Kabupaten Karimun. Menurutnya, regulasi ini sangat dibutuhkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan Kekayaan Intelektual sekaligus mencegah potensi klaim oleh pihak lain.

“Perda Kekayaan Intelektual akan menjadi dasar hukum yang kuat, termasuk untuk pendaftaran KI atas nama Pemerintah Daerah, seperti potensi Indikasi Geografis dan kekayaan khas daerah, sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah,” ujar Edison Manik.

Ia juga menambahkan bahwa dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Karimun terdapat sejumlah rancangan peraturan yang beririsan dengan KI, khususnya di sektor pariwisata dan industri. Produk kerajinan, potensi paten, hingga desain industri dinilai perlu didorong untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran KI.

Kanwil Kemenkum Kepri pun menyatakan kesiapan memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada Pemerintah Kabupaten Karimun, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga harmonisasi peraturan daerah, agar regulasi yang dihasilkan berkualitas dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara nasional terus mendorong pemerintah daerah untuk memiliki regulasi KI. Sebagai contoh keberhasilan, Indikasi Geografis Salak Sari Intan Bintan kini telah dikenal luas. Sejalan dengan hal tersebut, Kanwil Kemenkum Kepri mendorong potensi kelapa dalam Karimun untuk diusulkan sebagai Indikasi Geografis daerah.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Karimun H. Ing Iskandarsyah menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Perda KI. Pemerintah Kabupaten Karimun berkomitmen melakukan kajian dan perencanaan secara matang agar regulasi yang disusun benar-benar memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan konkret, dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil Kemenkum Kepri juga menyerahkan hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah Kabupaten Karimun kepada Bupati Karimun. Dokumen ini diharapkan menjadi bahan rujukan dalam penyusunan dan penyempurnaan regulasi daerah, khususnya terkait Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual.

Melalui sinergi ini, diharapkan perlindungan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Karimun semakin kuat, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dan kearifan daerah.