Batam – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam sukses menggelar Kenduri Kekayaan Intelektual (KI) dan Ekonomi Kreatif di Atrium Mega Mall Batam, Selasa (18/11). Acara yang mengusung tema Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri ini bertujuan utama untuk meningkatkan jumlah permohonan pencatatan ciptaan di wilayah Kepulauan Riau, sekaligus mendukung perkembangan pelaku ekonomi kreatif dan melindungi inovasi di Provinsi Kepri.

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardiwinata. Beliau menjelaskan bahwa "Kenduri KI ini merupakan inisiasi bersama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Kanwil Kemenkum Kepri, dan pihak perguruan tinggi." Kolaborasi ini, dengan semangat ekonomi kreatif, mengeksekusi kegiatan tersebut sehingga acara ini dapat berjalan dengan mengundang perguruan tinggi di Kepulauan Riau, dan mendorong peningkatan permohonan ciptaan di wilayah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, menyampaikan dalam sambutannya bahwa Kenduri Kekayaan Intelektual dan Ekonomi Kreatif menjadi momentum penting bagi Kepulauan Riau untuk memperkuat budaya sadar hukum dan ekosistem perlindungan kekayaan intelektual melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, pelaku UMKM, dan komunitas kreatif. "Melalui penandatanganan MoU dengan perguruan tinggi, pemberian apresiasi kepada para pemangku kepentingan, serta pencatatan hak cipta serentak, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama untuk melahirkan inovasi yang terlindungi, meningkatkan daya saing daerah, serta mengangkat identitas budaya Melayu sebagai kekuatan ekonomi kreatif," ujar Edison Manik.

Dalam kegiatan ini dilaksanakan penandatanganan MoU antara Kanwil Kemenkum Kepri dengan beberapa perguruan tinggi dengan tujuan utama untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap kekayaan intelektual. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemberian sertifikat penghargaan kepada Pemerintah Kota Batam dan Kabupaten Karimun, beberapa sertifikat kepada pusat perbelanjaan, serta merek, dan Kanwil Kemenkum Kepri juga menerima Penghargaan Cipta Jingle lagu Penyuluhan Hukum Kemenkum Kepri Menyapa, yang diciptakan oleh Kepala Kantor Wilayah, Edison Manik, dan Erick Junata yang merupakan pegawai pada Kantor Wilayah.

Selanjutnya, Direktur Penegakkan Hukum, Arie Ardian Rishadi, memberikan sambutan sekaligus meresmikan kegiatan. Beliau menyampaikan Kenduri Kekayaan Intelektual & Ekonomi Kreatif menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem KI sebagai penggerak ekonomi kreatif nasional melalui kolaborasi berbagai pihak. "Melalui apresiasi, sertifikasi, pengembangan kawasan budaya, pencatatan karya, serta transformasi digital layanan KI, pemerintah mendorong perlindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi karya agar memiliki daya saing tinggi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi," jelas beliau. Sambutan ini sekaligus membuka secara resmi kegiatan Kenduri Kekayaan Intelektual dan pencatatan cipta serentak, serta menayangkan dashboard Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kepri.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam sambutannya menegaskan pentingnya Kekayaan Intelektual bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Beliau mengakui bahwa persoalan utama yang dihadapi UMKM seringkali adalah ketidaksadaran akan pentingnya KI. "Saya tahu betul persoalan yang dihadapi para pelaku UMKM, salah satu diantaranya, jauh sekali mereka berpikir soal Kekayaan Intelektual," ujarnya. Oleh karena itu, beliau menegaskan, "Para pelaku UMKM harus kita dorong Kekayaan Intelektualnya." Beliau optimis, dengan mendaftarkan Kekayaan Intelektual, hal itu akan memberikan nilai ekonomis yang signifikan terhadap usaha para pelaku UMKM, sehingga harapannya mereka semakin sadar akan arti pentingnya perlindungan KI.

Kegiatan ditutup dengan sesi talkshow, narasumber M. Sadmi Al Qayum (Pemilik D'Sayur) dan Nurmansyah (Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda) menekankan pentingnya mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini bertujuan agar merek yang dimiliki oleh suatu pelaku usaha tidak disalahgunakan, sehingga menjaga kepercayaan publik terhadap reputasi produk.

Tanjungpinang, 18 November 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau melalui Plt. Kabag TU dan Umum, Kelik Assimitrianto bersama jajaran Bagian Tata Usaha dan Umum mengikuti webinar bertema “Peran Pancasila dalam Transformasi Digital: Membangun Ruang Publik ASN yang Beretika dan Berakhlak”. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Swardani dan Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun.

Dalam pemaparannya, para narasumber menyampaikan bahwa percepatan transformasi digital dalam birokrasi menuntut ASN untuk memiliki landasan etika yang kuat. Nilai-nilai Pancasila dipandang sebagai pedoman utama dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab moral, terutama di tengah dinamika ruang publik digital yang semakin terbuka. Transformasi digital tidak hanya menyangkut modernisasi teknologi, tetapi juga peningkatan karakter dan kedisiplinan ASN dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Selama sesi diskusi, narasumber menegaskan pentingnya menciptakan ruang digital yang sehat dan beradab melalui tata kelola informasi yang bertanggung jawab, etika komunikasi, serta keteladanan ASN dalam menggunakan media digital. Nilai BerAKHLAK—yang menjadi core value ASN—disebut selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila dalam membentuk perilaku aparatur negara yang bijaksana, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan.

Bagi Kanwil Kemenkum Kepri, partisipasi dalam kegiatan ini memiliki urgensi strategis mengingat peningkatan kebutuhan pemanfaatan teknologi dalam layanan publik, administrasi perkantoran, serta komunikasi kelembagaan. Pemahaman ASN terhadap etika ruang digital sangat penting untuk memastikan setiap interaksi, informasi, dan produk layanan yang disampaikan melalui kanal digital tetap selaras dengan prinsip hukum, integritas, dan kepentingan publik. Melalui penguatan karakter ASN berbasis Pancasila dan BerAKHLAK, Kanwil Kemenkum Kepri berupaya menjaga kualitas layanan serta kepercayaan masyarakat di era digital.

Tanjungpinang, 17 November 2025 – Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan IV Tahun 2025 secara virtual dari Ruang Rapat TU dan Umum.

Kegiatan dibuka oleh Plt. Inspektur Jenderal, Wisnu Nugroho. Dalam arahannya, beliau meminta seluruh unit kerja memastikan pengunggahan data dukung sudah terpenuhi 100% per tanggal 17 November 2025, sebelum dilanjutkan dengan proses verifikasi dan perbaikan data oleh Tim Verifikator Itjen.

Plt. Irjen Wisnu Nugroho menekankan pentingnya pemenuhan data dukung dengan kualitas yang baik dan tidak asal-asalan, serta benar-benar dilaksanakan sesuai dengan indikator yang diminta. Beliau berharap capaian indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum saat ini yang berada di angka 90,38 dengan predikat A (Memuaskan) dapat terus ditingkatkan.

"Dalam upaya peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi pada tahun 2025 dengan capaian yang lebih baik di tahun sebelumnya, saya berharap kepada seluruh unit kerja agar dalam pemenuhan data dukung semestinya harus dengan kualitas yang baik, tidak asal-asalan dan benar benar dilaksanakan sesuai dengan indikator yang diminta," ujar Plt. Irjen.

Selanjutnya, Penjelasan Teknis Monev disampaikan oleh Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi, Bramantyo Agung Nugroho. Ia menjelaskan fokus kegiatan hari ini meliputi Monev Rencana Kerja Tahunan RB Triwulan IV dan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum tahun 2025-2029.

Disampaikan pula bahwa untuk tahun 2026, terdapat perubahan target capaian pada RB Tematik, yang akan mendukung ketahanan pangan nasional serta peningkatan akses dan mutu pendidikan. Jadwal verifikasi data dukung oleh tim verifikator Itjen berlangsung mulai 17 hingga 21 November 2025, dilanjutkan dengan evaluasi pada 24 hingga 28 November 2025.

Kegiatan Monev ini diharapkan menghasilkan pemenuhan data dukung 100%, sehingga capaian indeks reformasi birokrasi Kementerian Hukum dapat semakin meningkat sesuai target tahun 2025.

Tanjungpinang, 17 November 2025 — Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau menggelar Apel Pagi bersama Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Kepri, Kanwil Ditjen Imigrasi Kepri dan Perwakilan Kanwil Kemenham Sumut di Kepri. Apel yang digelar di Lapangan Kantor Wilayah tersebut dipimpin oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Kelik Assimitrianto sebagai Komandan Apel, dengan Kepala Kantor Wilayah, Edison Manik, bertindak sebagai Pembina Apel.

Dalam amanatnya, Edison Manik menyampaikan apresiasi atas kedisiplinan pegawai yang hadir dalam apel rutin, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga komitmen, kebersamaan, dan etos kerja dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan. Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kenduri Kekayaan Intelektual 2025 yang akan berlangsung di Kota Batam, sebagai agenda strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan membutuhkan kolaborasi lintas unit kerja.

Kepala Kanwil turut memberikan apresiasi kepada pegawai Kanwil, Erick Junata, atas keberhasilannya menciptakan Jingle “Kemenkum Kepri Menyapa”, yang telah resmi tercatat sebagai hak kekayaan intelektual. Hal tersebut, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa kreativitas dan kontribusi pegawai dapat memberikan nilai tambah dalam membangun citra organisasi.

Edison Manik juga mengimbau seluruh pegawai untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang telah dijadwalkan selama sepekan, termasuk dua kegiatan nasional berupa webinar, yakni What’s Up Kemenkum Campus Calls Out serta Membangun Paradigma Baru Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam KUHP Baru, yang dinilai penting untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kompetensi pegawai terhadap perkembangan kebijakan hukum terbaru.

Apel Pagi bersama ini berlangsung tertib dan penuh kekhidmatan, sekaligus mencerminkan soliditas antarunit Kementerian Hukum di Kepulauan Riau. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kepri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Kepulauan Riau.