Batam – Kantor Wilayah Kementerian Hukum  Kepulauan Riau terus berupaya memperkuat ekosistem inovasi di dunia pendidikan melalui kegiatan Diseminasi dan Sosialisasi Kekayaan Intelektual yang digelar di Universitas Putra Batam, Sabtu (14/03). Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Putra Batam, Dr. Nur Elfi Husada, serta jajaran dosen dari berbagai perguruan tinggi di Kota Batam.

Dalam paparannya, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Bobby Briando, mengupas tuntas mengenai perlindungan Paten yang diselaraskan dengan Tahun Tematik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Fokus utama materi diarahkan pada pentingnya kesadaran civitas akademika dalam melindungi hasil karya mereka. Selain memberikan perlindungan hukum, pendaftaran paten dinilai krusial dalam meningkatkan nilai akademik dosen serta membuka peluang komersialisasi karya yang lebih luas di masa depan. Sesi diskusi pun berlangsung interaktif saat para peserta menggali lebih dalam mengenai manfaat nyata perlindungan KI serta prosedur percepatan pendaftaran paten yang kini semakin dipermudah oleh pemerintah.

Melalui edukasi kekayaan intelektual ini, diharapkan Sentra KI di wilayah Kepulauan Riau dapat semakin terstandarisasi. Upaya pendampingan berkelanjutan akan terus dilakukan guna memastikan seluruh invensi dari akademisi Batam tidak hanya berhenti di meja riset, tetapi juga terlindungi secara hukum dan dikenal luas oleh masyarakat.

Tanjungpinang, 11 Maret 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) kembali menyelenggarakan kegiatan rutin peningkatan kompetensi pegawai bertajuk "Rabu Berani". Pada edisi kali ini, tema yang diangkat adalah ”Protokol Sigap, Acara Mantap”, yang dilaksanakan di Aula Ismail Saleh dengan fokus penguatan pemahaman tata kelola acara kedinasan dan pemahaman terkait keprotokolan lainnya bagi seluruh jajaran.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rosdiana Evlin Walewangko. Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa penguasaan keprotokolan adalah kunci suksesnya setiap agenda organisasi. Materi inti kemudian disampaikan oleh tim narasumber yang terdiri dari Nur Fuad Muhammad, Rio Bagas Pamungkas, dan Zulkifli Mahmud, yang membedah keprotokolan mulai dari landasan hukum hingga implementasi teknis di lapangan.

Keprotokolan dijelaskan sebagai serangkaian kegiatan yang mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam acara resmi pemerintahan. Pengaturan tata tempat dilakukan secara ketat berdasarkan urutan kedudukan jabatan, baik di tingkat nasional maupun wilayah. Hal ini bertujuan untuk memberikan penghormatan yang layak dan proporsional kepada pejabat negara, tamu penting, maupun tokoh masyarakat yang hadir dalam suatu agenda kedinasan.

Selain tata tempat, materi juga mendalami tata upacara yang terbagi menjadi upacara bendera dan upacara bukan bendera. Upacara bendera biasanya dilakukan pada momen peringatan hari besar dengan susunan acara pokok yang baku. Sementara itu, upacara bukan bendera, seperti pelantikan pejabat, menitikberatkan pada khidmatnya prosesi pembacaan keputusan, pengambilan sumpah jabatan, hingga penandatanganan pakta integritas. Seluruh rangkaian tersebut wajib dijalankan secara sistematis agar marwah institusi tetap terjaga.

Melalui kegiatan Rabu Berani ini, Kanwil Kemenkum Kepri berharap para pegawai memiliki kesigapan yang lebih tinggi dalam mengelola acara. Dengan pemahaman protokol yang mumpuni, diharapkan setiap kegiatan resmi di lingkungan Kanwil Kemenkum Kepri dapat berjalan dengan tertib, rapi, dan profesional, sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum.

Karimun, 11 Maret 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hot Mulian Silitonga beserta jajaran, melaksanakan koordinasi strategis dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergitas dalam memberikan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema merek kolektif bagi Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan (KMPD). Dalam pertemuan tersebut, Edison Manik menekankan bahwa pendaftaran merek kolektif sangat penting sebagai bentuk pelindungan hukum atas produk dan identitas usaha koperasi, sekaligus meningkatkan nilai tambah agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, beliau juga memaparkan fungsi Kantor Wilayah dalam pelayanan hukum serta peran strategis dalam perancangan peraturan perundang-undangan di daerah.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hot Mulian Silitonga, menambahkan bahwa konsep koperasi yang berlandaskan asas gotong royong sangat selaras dengan semangat pengembangan usaha berbasis komunitas. Beliau menyoroti tantangan besar di mana dari 83.762 unit KMPD secara nasional, baru terdapat 213 merek kolektif yang terdaftar, sedangkan untuk wilayah Kepulauan Riau baru tercatat 5 merek kolektif. Mengingat potensi UMKM di Kabupaten Karimun yang cukup besar, Kanwil Kemenkum Kepri mendorong peningkatan pendaftaran merek kolektif sebagai langkah nyata dalam melindungi produk-produk lokal agar memiliki kekuatan hukum dan branding yang lebih solid di mata konsumen.

Menanggapi inisiatif tersebut, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Karimun, Basori, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program pelindungan KI bagi KMPD di wilayahnya. Saat ini, Kabupaten Karimun tercatat memiliki 71 KMP Desa/Kelurahan, dengan rincian 1 unit telah aktif menjalankan kegiatan usaha dan 12 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan serta pengembangan. Basori mengakui bahwa produk unggulan daerah Karimun memiliki nilai jual tinggi namun memerlukan perlindungan Kekayaan Intelektual yang lebih optimal untuk meningkatkan promosi dan daya saing produk lokal secara lebih luas.

Melalui koordinasi intensif ini, diharapkan terbangun langkah konkret dan berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Kepri dan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam mendorong lebih banyak koperasi memperoleh perlindungan merek kolektif. Sinergi ini menjadi bagian penting dari penguatan ekonomi kerakyatan serta upaya menjaga kedaulatan produk lokal melalui legalitas hukum. Dengan optimalnya pelindungan Kekayaan Intelektual bagi koperasi dan pelaku usaha, diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Karimun dapat meningkat secara signifikan dan terstruktur.

Tanjungpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengikuti Diskusi Interaktif dan Workshop bertajuk “GRC Excellence: Memperkuat Integritas dan Ekosistem PT Kewirausahaan Sosial Indonesia” secara daring, Rabu (11/3). Hadir secara virtual mengikuti kegiatan ini, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Rorif Desvyati, beserta jajaran guna menyimak penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta kepatuhan hukum pada model bisnis berdampak sosial.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) ini dibuka oleh Direktur Badan Usaha, Dr. Andi Taletting Langi. Beliau menekankan bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum paling tepat bagi kewirausahaan sosial karena memberikan kepastian hukum. Tercatat hingga Februari 2026, sebanyak 448 PT Kewirausahaan Sosial telah terdaftar di sistem AHU Online, menunjukkan tren positif model bisnis yang mengedepankan dampak sosial.

Para pakar seperti Chrisma Albanjar dan Dr. Eri Trinurini Adhi memaparkan potensi besar impact investment di Indonesia yang kini mencapai USD 1,5 miliar. Kewirausahaan sosial dipandang sebagai jembatan inklusi ekonomi di kawasan ASEAN, sejalan dengan kebijakan nasional untuk meningkatkan rasio kewirausahaan melalui inovasi usaha yang berkelanjutan.

Sesi terakhir oleh Christina Agustin dan Meidyah Indreswari menegaskan pentingnya integrasi PT Social Enterprise ke dalam ekosistem nasional. Dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dampak sosial, model usaha ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan manfaat bagi masyarakat luas.

Melalui keikutsertaan ini, Kanwil Kementerian Hukum Kepri berkomitmen mendukung pengembangan ekosistem kewirausahaan sosial di wilayah Kepulauan Riau.

Tanjungpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau terus memperluas jangkauan literasi hukum bagi pelaku usaha di wilayah Kepulauan Riau. Kali ini, melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kanwil menggelar sosialisasi mengenai layanan Perseroan Perorangan secara daring bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) binaan Dekranasda Provinsi Kepri, Rabu (11/3).

Kepala Bidang Pelayanan AHU, Rorif Desvyati, hadir sebagai narasumber utama didampingi perwakilan Dekranasda, Fairuz Musdalifa dan Agung Kurniawan. Dalam paparannya, Rorif menekankan bahwa legalitas usaha melalui Perseroan Perorangan adalah kunci bagi pelaku UMK untuk mendapatkan pengakuan resmi negara sekaligus perlindungan hukum.

"Perseroan Perorangan memberikan fleksibilitas luar biasa. Pemilik usaha bertindak sekaligus sebagai direktur dengan modal yang ditentukan sendiri tanpa batas minimal. Cukup dengan biaya PNBP sebesar Rp50.000, pelaku usaha sudah bisa memiliki badan hukum resmi yang diakui untuk keperluan perbankan maupun ekspor-impor," jelas Rorif.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah peluang bagi pelaku usaha untuk terlibat dalam proyek pengadaan pemerintah melalui e-katalog. Dengan memiliki Surat Keputusan (SK) pengesahan dari Kementerian Hukum, kepercayaan lembaga pembiayaan terhadap akses permodalan juga akan meningkat secara signifikan.

Hingga Maret 2026, tercatat sebanyak 5.640 Perseroan Perorangan telah terdaftar di Kepulauan Riau, dengan konsentrasi terbesar di Batam dan Tanjungpinang. Hal ini menunjukkan tren positif kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya badan hukum. Proses pendaftarannya pun sangat mudah, yakni dilakukan secara mandiri melalui laman ahu.go.id dengan menyiapkan KTP, NPWP, dan email aktif.

Melalui sinergi dengan Dekranasda ini, Kanwil Kemenkum Kepri berharap para pengrajin dan pelaku usaha kreatif di Kepulauan Riau semakin mandiri secara hukum.