Batam, 5 Desember 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kekayaan Intelektual (KI) dengan tema "Peningkatan Invensi Perguruan Tinggi Melalui Paten One Stop Service." Acara ini berlangsung di Meeting Room Hotel Asialink Batam dan dihadiri oleh dosen dan mahasiswa dari 22 perguruan tinggi di Kota Tanjungpinang dan Batam.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa perguruan tinggi adalah aktor utama dalam penciptaan invensi dan penguatan ekosistem paten. Beliau menyampaikan bahwa inovasi yang bernilai harus dikelola secara strategis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Kanwil Kementerian Hukum Kepri terus mendorong sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha agar invensi yang lahir dari ruang akademik dapat dilindungi, dimanfaatkan, dan dikomersialisasikan untuk memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.

Pada penyampaian mater sesi pertama, yang bertema “Strategi Pendaftaran Paten di Perguruan Tinggi,” disampaikan oleh Iman Fahruzi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari Politeknik Negeri Batam. Beliau berbagi best practices mengenai strategi Sentra HKI, cara meningkatkan jumlah paten, hilirisasi riset, dan integrasi antara pembelajaran, penelitian, dan pengabdian demi daya saing kampus.

Sementara itu, sesi kedua diisi oleh Ir. Dadan Samsudin, Pemeriksa Paten Utama DJKI, dengan materi bertema “Strategi dan Teknik untuk Mendapatkan Paten.” Sesi ini berfokus pada aspek teknis, mencakup konsep dasar paten, persyaratan pemeriksaan permohonan, tata cara penyusunan spesifikasi dan deskripsi paten, hingga praktik penyusunan draft dan contoh klaim paten yang baik.

Kegiatan Diseminasi Kekayaan Intelektual ini ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau dengan dua perguruan tinggi, yakni Universitas Universal dan Universitas Riau Kepulauan. MoU ini mencakup perjanjian kerja sama terkait Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kesepakatan ini memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Kepri dan institusi akademik dalam upaya perlindungan invensi dan pembangunan ekosistem KI di wilayah Kepulauan Riau.

Jenewa, Swiss - Hari ke tiga, sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke 47 di kantor World Intellectual Property Organization (WIPO) menjadi peristiwa istimewa bagi Indonesia, setelah banyak negara dan kelompok regional negara mendukung proposal Indonesia untuk tata kelola royalti.

Delegasi Republik Indonesia dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar. Dalam presentasi yang disampaikan, Wamenlu menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar paling potensial dalam ekonomi music streaming global dan bahwa isu ketimpangan tata kelola royalti lintas negara membutuhkan perhatian internasional yang serius. Selain itu proposal Indonesia juga menyinggung dampak artificial intelligence terhadap produk media.

“Proposal ini dimaksudkan untuk memperkuat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekosistem royalti global, serta memastikan royalti yang adil bagi para pencipta” Ungkap Arief Havas Oegroseno dalam Forum WIPO.

Sementara itu Kepala Badan Strategi Kebijakan, Kementrian Hukum, Andry Indrady menegaskan bahwa usulan Indonesia bertujuan mendorong tata kelola global yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam ekosistem royalti digital. Menurut Andry, ada tiga pilar dalam proposal Indonesia.

“Pertama, Membangun Kerangka Tata Kelola Global di bawah WIPO, Kedua Eksplorasi Mekanisme Pembayaran Royalti Alternatif dan Model Distribusi yang Adil, Ketiga
Penguatan tata kelola collective management organization (CMO) lintas negara” ungkapnya di sidang WIPO.

Setelah presentasi, sejumlah negara mendukung Proposal Indonesia untuk dibahas lebih lanjut; dukungan penuh disampaikan Arab Saudi, Iran, Mesir, Pakistan, Filipina, Aljazair, Thailand, Kazakhstan, Asia Pacific Group dan African Group.

Sementara itu negara negara yang tergabung dalam GRULAC (Group of Latin America and Caribbean Countries) dan CACEEC (Central Asia, Caucasus and Eastern Europe Group) menyambut positif dan siap berdialog lebih lanjut.

Atas dukungan tersebut Indonesia melalui Wakil Menteri luar negeri menyampaikan apresiasi dan rasa syukur “Kami menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan dan dukungan negara anggota, serta menegaskan komitmen untuk bekerja sama secara inklusif dan konstruktif dengan seluruh delegasi WIPO dalam mewujudkan tata kelola royalti global yang transparan, adil, dan berorientasi pada masa depan” ungkapnya.

Selanjutnya, Indonesia membuka ruang dialog dan diskusi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan baik negara maupun industri serta organisasi terkait antara lain berbagai komunitas musik global dalam pembahasan sesi SCCR berikutnya.

Di sela-sela sidang SCCR, delegasi Indonesia juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara antara lain, Jepang, Amerika Serikat, GRULAC, APG, CEBS (Central European Baltic State), Deputy Director General WIPO, Sylvie Forbin, IFPI (International Federation of Phonogram Industri), Group B Country, Uni Europa dan CACEEC (Central Asian, Caucasus, and Eastern European Countries).

Tanjungpinang, 4 Desember 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja Semester II Tahun 2025 di Aula Ismail Saleh. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil kerja selama enam bulan terakhir sekaligus memastikan seluruh target kinerja tahun 2025 dapat tercapai dengan optimal.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kepri, Edison Manik, dan dihadiri oleh para Kepala Divisi, Pejabat Administrator, Ketua Tim Kerja, serta perwakilan pelaksana. Dalam rapat tersebut, masing-masing pimpinan unit memaparkan capaian kinerja terkait Perjanjian Kinerja, realisasi anggaran, pelaksanaan tugas dan fungsi, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah solusi yang telah dilakukan.

Dalam arahannya, Edison Manik menegaskan pentingnya melakukan pemantauan kinerja secara rutin hingga akhir tahun anggaran. Evaluasi ini, menurutnya, tidak hanya untuk melihat keberhasilan, tetapi juga untuk menemukan solusi atas setiap kendala yang dihadapi agar kinerja organisasi semakin optimal. Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja pegawai, pada kesempatan tersebut juga diserahkan Penghargaan Pegawai Teladan Triwulan IV Tahun 2025 kepada Putri Andini. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam mengejar target akhir tahun.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja Semester II Tahun 2025 berjalan dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan dalam mewujudkan pelayanan hukum yang semakin baik bagi masyarakat.

Tanjungpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) virtual nasional mengenai Peningkatan Layanan Perseroan Perorangan dan Akses Bantuan Pembiayaan. Kegiatan diikuti langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kepri, Edison Manik, yang turut didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hot Mulian Silitonga beserta jajaran tim AHU. Rakor yang dilaksanakan pada Kamis, 4 Desember 2025, melalui Zoom Meeting ini dibuka dengan arahan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Dr. Widodo, S.H., M.H.

Dirjen AHU menyampaikan komitmen Kementerian Hukum untuk terus menghadirkan layanan Perseroan Perorangan yang sederhana, cepat, dan inklusif, guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Beliau menegaskan sinergi antara pemerintah dan mitra perbankan, seperti BNI, sangat krusial untuk memperluas akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Dalam sesi diskusi, Direktur Badan Usaha (BU), Dr. Andi Taletting Langi, memaparkan bahwa jumlah Perseroan Perorangan telah mencapai 291.417 entitas. Namun, masih ditemukan kendala terkait Nomor Induk Berusaha (NIB), perpajakan, dan akses pembiayaan. Sementara itu, R.M. Tedy Aludin dari KADIN Indonesia menyoroti data bahwa UMKM mencapai 57 juta pelaku usaha, yang mana 70% di antaranya adalah perempuan, dan masih menghadapi tantangan pemulihan pascapandemi.

Menyikapi tantangan tersebut, Senior Vice President (SVP) BNI, I Nyoman Astiawan, memaparkan dukungan bank melalui program edukasi, pendampingan, dan solusi terintegrasi melalui platform digital Xpora untuk kemudahan ekspor (go global). BNI juga menyediakan fasilitas kredit bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan plafon hingga Rp500 juta.

Kegiatan ini secara umum menyoroti bahwa UMKM tetap menjadi sektor dominan, dan sinergi intensif antara Kementerian Hukum dan mitra perbankan diperlukan untuk mengatasi tantangan pemulihan dan akses pembiayaan.

Kanwil Kemenkum Kepri siap menjadi jembatan antara pelayanan hukum dan peningkatan kelas ekonomi lokal, serta berkomitmen untuk mensosialisasikan skema pembiayaan yang ditawarkan mitra perbankan kepada pelaku usaha mikro di Kepulauan Riau, memastikan bahwa kemudahan dalam pendirian Perseroan Perorangan dapat ditindaklanjuti dengan kemudahan akses pada modal usaha.

Tanjungpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Notaris Pengganti secara bersamaan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kepri, Edison Manik, dan berlangsung di Aula Ismail Saleh, Kamis (4/12/2025).

Dalam sambutannya, Edison Manik menyampaikan ucapan selamat kepada para PPNS yang dilantik dan menegaskan bahwa PPNS memiliki peran penting dalam membantu penegakan hukum di daerah. PPNS bertugas menangani berbagai pelanggaran seperti ketertiban umum, pajak daerah, retribusi, perizinan, hingga perlindungan konsumen sesuai dengan tugas masing-masing instansi.

Ia juga mengingatkan bahwa PPNS harus terus mengikuti perkembangan aturan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan baru dalam KUHAP yang akan berlaku mulai 2 Januari 2026. PPNS juga wajib berkoordinasi dengan Polda Kepulauan Riau sebagai Koordinator Pengawas agar proses penyidikan berjalan sesuai aturan.

Adapun PPNS yang dilantik berasal dari perangkat daerah, yaitu Hasbi, S.E., M.M., Idham, S.IP., Syaiful Anwar, S.H., dan Zuniwan, S.IP.

Selain PPNS, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penetapan Reka Susanti sebagai Notaris Pengganti untuk menggantikan Notaris Maria Hilaria Salim yang sedang menjalani cuti. Kepala Kanwil menekankan bahwa Notaris Pengganti harus bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta menjaga kualitas akta sebagai bentuk profesionalisme.

Edison Manik menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Ia juga mengingatkan pentingnya integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Pelantikan PPNS dan Notaris Pengganti ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antarinstansi serta memastikan masyarakat Kepulauan Riau mendapatkan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan berintegritas.