Dalam upaya memperkuat tata kelola kawasan dan meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat serta pelaku usaha, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau bersama Badan Pengusahaan KPBPB Batam menggelar rapat finalisasi penyusunan Rancangan Peraturan Kepala BP Batam, Rabu (21/1/2026), di Kantor BP Batam.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kepri, Edison Manik, didampingi Kepala Divisi P3H, Oki Wahju Budianto dan jajaran perancang serta analis hukum. Dari BP Batam, hadir Deputi Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi, Syalin Joyo, bersama para pejabat terkait.

Penyusunan rancangan peraturan ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan ruang laut, pelaksanaan reklamasi, serta penerbitan perizinan berusaha di wilayah Batam.

Edison Manik menjelaskan bahwa regulasi ini disusun secara komprehensif dan terintegrasi, mulai dari perencanaan, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, perizinan berusaha, pelaksanaan reklamasi, hingga pengawasan dan pengendalian.

Sementara itu, BP Batam menyampaikan apresiasi atas dukungan Kanwil Kemenkum Kepri dalam proses penyusunan regulasi tersebut. Sinergi ini diharapkan mampu menghadirkan aturan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan serta memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha.

Finalisasi rancangan peraturan ini menjadi langkah awal kolaborasi strategis Kanwil Kemenkum Kepri dan BP Batam dalam mewujudkan tata kelola kawasan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan di Kota Batam.

Bintan, 21 Januari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau memperkuat komitmen dalam melindungi Kekayaan Intelektual (KI) melalui koordinasi strategis bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Bintan. Kegiatan ini difokuskan pada inventarisasi potensi Merek Kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Tim Kanwil Kemenkum Kepri yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan KI, Bobby Briando, disambut langsung oleh Kepala Bidang Koperasi DKUPP Bintan, Rizki Bintani. Pertemuan ini membahas langkah percepatan pendaftaran merek kolektif sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus peningkatan daya saing koperasi di wilayah Bintan.

Berdasarkan data terkini, Kabupaten Bintan telah memiliki 51 Koperasi Desa Merah Putih berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, terdapat lima koperasi yang telah aktif menjalankan kegiatan usaha, di antaranya di Desa Busung dengan sektor pariwisatanya di kawasan Danau Biru, serta Koperasi Kijang Kota yang mengusung konsep pasar murah.

Meskipun potensi usaha sudah terlihat, koordinasi ini mengungkap beberapa tantangan utama yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan permodalan. Kanwil Kementerian Hukum Kepri menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan pendampingan teknis pendaftaran merek kolektif agar produk atau jasa yang dihasilkan koperasi memiliki identitas hukum yang kuat.

"Kami hadir untuk memastikan potensi ekonomi di desa-desa ini terlindungi melalui Merek Kolektif. Pendampingan akan terus dilakukan agar koperasi tidak hanya beroperasi, tetapi juga memiliki keunggulan kompetitif melalui perlindungan kekayaan intelektual," ujar perwakilan Kanwil.

Melalui sinergi lintas sektor ini, diharapkan hambatan teknis dan struktural dapat teratasi sehingga Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bintan mampu berkembang menjadi entitas ekonomi yang mandiri dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Kuala Simpang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, menyerahkan sarana dan prasarana pendukung bakti sosial kepada taruna dan taruni Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) yang bertugas di Kabupaten Aceh Tamiang.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan usai apel bersama taruna dan taruni Poltekpin di Lapas Narkotika Langsa. Apel digelar sebagai bentuk arahan sekaligus penguatan pelaksanaan kegiatan bakti sosial pascabanjir di wilayah Aceh Tamiang.

Meurah Budiman mengatakan kehadiran taruna dan taruni Poltekpin dalam kegiatan bakti sosial merupakan wujud nyata kepedulian Kementerian Hukum terhadap masyarakat terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat pengabdian sekaligus kondisi kesehatan selama bertugas di lapangan.

“Kegiatan ini tidak hanya membantu pemulihan pascabanjir, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter taruna dan taruni sebagai insan pengayoman yang peka terhadap kondisi sosial masyarakat,” kata Meurah Budiman, Rabu (21/01/2026).

Selain di Lapas Narkotika Langsa, Kakanwil Kemenkum Aceh bersama jajaran juga meninjau langsung kegiatan bakti sosial taruna dan taruni Poltekpin di Lapas Kuala Simpang. Bakti sosial difokuskan pada pembersihan sarana dan prasarana lapas yang terdampak banjir agar kembali berfungsi optimal.

Kakanwil juga meninjau kegiatan pembersihan rumah warga terdampak banjir di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Taruna dan taruni Poltekpin membersihkan sisa lumpur dan material banjir sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat terdampak.

Setelah melaksanakan bakti sosial selama sepuluh hari, Kanwil Kemenkum Aceh memberikan dukungan layanan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh taruna dan taruni Poltekpin. Pemeriksaan meliputi pengecekan kesehatan, pengukuran tekanan darah serta keluhan kesehatan, dan pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pimpinan menyapa, bersama dalam suasana kebersamaan. Pada kesempatan tersebut, Meurah Budiman berdialog langsung dengan taruna dan taruni untuk memberikan motivasi dan penguatan, sekaligus menyerahkan paket keperluan pribadi berupa multivitamin, masker, makanan siap santap, perlengkapan mandi, minyak kayu putih, serta obat-obatan bagi taruna yang membutuhkan.

Bintan, 20 Januari 2026 – Dalam rangka memperkuat kedaulatan ekonomi kerakyatan dan mendukung target nasional menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pendaftaran Indikasi Geografis (IG) terbanyak di ASEAN, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengambil langkah proaktif di Kabupaten Bintan. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hot Mulian Silitonga, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Bobby Briando, melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan. Fokus utama pertemuan ini adalah melakukan inventarisasi potensi Indikasi Geografis pada komoditas kelapa yang menjadi salah satu pilar ekonomi perkebunan di wilayah tersebut.

Kabupaten Bintan memiliki kekayaan sumber daya alam berupa perkebunan kelapa yang telah dikelola secara turun-temurun selama lebih dari 60 tahun, khususnya di kawasan Telok Sebong dan Gunung Bintan. Kelapa yang dihasilkan di wilayah ini memiliki karakteristik unik karena merupakan hasil persilangan antara kelapa dalam dengan kelapa pandan wangi. Keunggulannya terletak pada daging buah yang tebal serta tempurung yang lebih besar atau yang populer dikenal masyarakat sebagai kelapa isi. Kualitasnya pun tidak diragukan lagi, karena telah memperoleh sertifikasi hijau dari Kementerian Pertanian dan dinyatakan memenuhi kualifikasi standar ekspor berdasarkan uji laboratorium BBPPTP Medan.

Meski memiliki potensi ekspor yang besar, pengembangan komoditas kelapa di Bintan masih menghadapi tantangan klasik. Faktor usia pohon yang sudah tua menyebabkan biaya pemanenan meningkat karena pohon yang semakin tinggi, ditambah dengan adanya tekanan alih fungsi lahan menjadi kawasan pariwisata. Selain itu, fluktuasi harga dan adanya praktik penampungan ilegal oleh pihak luar saat permintaan santan melonjak turut menjadi perhatian serius. Melalui perlindungan Indikasi Geografis, diharapkan komoditas kelapa Bintan memiliki nilai tambah hukum dan ekonomi yang lebih kuat, sehingga para petani mendapatkan perlindungan harga dan pengakuan atas kualitas produk mereka yang khas.

Sebagai langkah keberlanjutan, pemerintah daerah juga merencanakan perluasan lahan perkebunan kelapa hingga 2.000 hektare pada periode 2026–2027 yang mencakup wilayah Natuna, Karimun, dan Lingga. Sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengakselerasi pendaftaran Indikasi Geografis ini. Dengan legalitas kekayaan intelektual yang kuat, kelapa Bintan tidak hanya akan merajai pasar lokal, tetapi juga siap bersaing secara kompetitif di pasar internasional, sekaligus menjaga kelestarian varietas unggulan daerah dari ancaman kepunahan akibat alih fungsi lahan.

JAKARTA - Tokoh fiksi ikonik kerap menjadi elemen utama yang membuat seorang pencipta dikenal, diakui, dan memiliki posisi strategis dalam ekosistem industri kreatif. Karakter fiksi yang kuat tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari cerita, tetapi juga dapat berkembang menjadi aset kekayaan intelektual bernilai ekonomi yang perlu dilindungi secara hukum.

Untuk mencegah pengambilan, peniruan, atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain, pencipta perlu memastikan tokoh fiksi yang diciptakan memperoleh pelindungan hukum sejak awal. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mencatatkan tokoh karakter fiksi sebagai hak cipta agar pencipta memiliki bukti awal kepemilikan yang sah.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa pelindungan karakter fiksi memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, serta mencakup karya seni rupa seperti gambar dan ilustrasi yang dapat merepresentasikan tokoh fiksi.

“Tokoh fiksi yang divisualisasikan dan memiliki ciri khas merupakan hasil kreativitas pencipta yang dapat dicatatkan hak ciptanya sebagai seni gambar atau seni visual lainnya (lukisan, patung), sehingga pencipta memiliki bukti awal kepemilikan yang sah,” ujar Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Agung Damarsasongko di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa 20 Januari 2026.

Pencatatan hak cipta atas tokoh fiksi memberikan kepastian hukum bagi pencipta apabila di kemudian hari terjadi klaim sepihak atau pemanfaatan tanpa izin. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ditegaskan bahwa pencatatan ciptaan berfungsi sebagai alat bukti awal kepemilikan, meskipun bukan syarat lahirnya hak cipta itu sendiri .

Selain sebagai instrumen pelindungan, pencatatan karakter fiksi juga menjadi fondasi penting untuk pengembangan kekayaan intelektual ke tahap selanjutnya. Karakter yang telah tercatat dapat dimanfaatkan secara sah melalui lisensi, adaptasi lintas media, maupun kerja sama komersial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Yang perlu diingat, pencatatan hak cipta tidak dimaksudkan untuk membatasi kreativitas atau apresiasi publik terhadap karya. Sebaliknya, langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan antara akses masyarakat terhadap karya dan hak pencipta atas pengakuan serta manfaat ekonomi dari hasil kreativitasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Hak Cipta,” pungkas Agung.

DJKI terus mengimbau para penulis, ilustrator, komikus, animator, dan pelaku industri kreatif lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual. Dengan mencatatkan tokoh fiksi yang diciptakan, pencipta dapat memastikan bahwa karakter yang lahir dari imajinasinya tetap diakui, dihormati, dan memberikan manfaat jangka panjang secara berkelanjutan.

Pelindungan hak cipta seperti gambar dan lukisan berlaku selama seumur hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Pencatatan hak cipta kini dapat dilakukan secara otomatis dan dalam waktu kurang dari lima menit melalui POP HC (hakcipta.dgip.go.id).