Tanjungpinang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Riau, Edison Manik, memimpin langsung penandatanganan Kontrak Bantuan Hukum dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi se-Kepulauan Riau di Ruang Ismail Saleh, Jumat (06/03), sebagai langkah nyata negara dalam menjamin kepastian akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu sesuai amanat UU Nomor 16 Tahun 2011.
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Oki Wahju Budijanto, serta Ketua Tim Pembinaan Hukum dan Penegakan Literasi Hukum, Siska Sukmawaty. Penandatanganan ini menandai dimulainya pelaksanaan anggaran bantuan hukum tahun 2026 di wilayah Kepulauan Riau. Dalam sambutannya, Kakanwil Edison Manik menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud implementasi konstitusi untuk memastikan persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Oki Wahju Budijanto, juga turut mendorong para pimpinan OBH untuk segera melakukan pendampingan intensif kepada para paralegal dalam menginput pelaporan pelayanan pos bantuan hukum guna memastikan akuntabilitas administrasi.
Dalam sesi diskusi, Bapak Sukaryono selaku Pimpinan LBH Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau mewakili OBH menyampaikan tantangan administrasi terkait verifikasi layanan, terutama bagi lembaga pendatang baru. Menanggapi hal tersebut, jajaran Kanwil Kemenkum Kepri berkomitmen memperkuat sinergi operasional dan memberikan kemudahan koordinasi agar pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak terkendala teknis birokrasi. Acara ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan foto bersama sebagai simbol soliditas antara pemerintah dan lembaga bantuan hukum.
Hubungi Kami 
