Tanjungpinang, 27 Mei 2025 - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hot Mulian Silitonga menghadiri secara langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Musrenbang dilaksanakan di Balairung Wan Seri Beni Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan juga di hadiri Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Ketua DPRD Provinsi Kepri Iman Sutiawan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Instansi vertikal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri, dan tokoh Masyarakat.
Musrenbang Provinsi Kepri dibuka oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Pembukaan acara ini sekaligus menjadi momentum penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2026. Gubernur Ansar Ahmad dalam sambutannya menegaskan, “Visi kami adalah mewujudkan Kepri yang maju, makmur, dan merata, dengan fokus pada pemberdayaan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi besar untuk kemajuan daerah.”
Gubernur Ansar Ahmad juga menyampaikan isu isu strategis yang harus pemerintah Provinsi hadapi tahun 2026 antara lain Kulaitas Pembangunan manusia yang belum optimal, Pengembangan potensi ekonomi berbasis maritim yang belum optimal, Kemiskinan dan pengangguran, Kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang belum optimal, Pemajuan budaya melayu yang belum optimal, Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup, dan isu yang tak kalah penting yaitu terkait Infrastruktur wilayah kepri yang merupakan sebagian besar terpisah oleh lautan sehingga dinilai pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur belum merata dan terintegrasi.
Dengan mengangkat tema Pembangunan “Akselerasi Potensi Perekonomian Daerah Dan Sumber Daya Manusia, Didukung Kelembagaan Pemerintah Daerah Yang Efektif dan Akuntabel”, Musrenbang menetapkan 3 pioritas Pembangunan yaitu Akselerasi pengelolaan potensi ekonomi maritim dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Akselerasi peningkatan konektivitas antar wilayah dan pemerataan Pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana dan terakhir Akselerasi Pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta pelestarian budaya melayu. Menutup sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad beserta tamu undangan meresmikan peluncuran BPJS Ketenagakerjaan bagi petani dan nelayan.
Hubungi Kami 
