TANJUNGPINANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum serta Tim Kerja Umum dan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengikuti kegiatan Sharing Edukatif dan Ngobrol Inspiratif Pengadaan Barang/Jasa (SENI PBJ) Batch 1 Tahun 2026 secara daring, Selasa (21/04). Kegiatan yang mengusung tema “E-Purchasing: Negosiasi vs Mini Kompetisi” ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rosdiana Evlin Walewangko, beserta Tim Kerja Umum dan BMN.
Dalam sambutan pembukanya, Kepala Biro BMN, Itun Wardatul Hamro, menyampaikan pentingnya peningkatan pemahaman terkait metode pemilihan dalam e-purchasing guna mendukung pengadaan yang akuntabel dan transparan. Hal ini diperkuat oleh paparan Kepala Bagian PBJ dan TU Kementerian Hukum, Hestu Purwestri Kusumaningtyas, yang mengungkapkan bahwa penggunaan metode e-purchasing di lingkungan Kementerian Hukum telah mencapai 62,15%, angka yang secara signifikan melampaui persentase nasional sebesar 41,21%.
Diskusi teknis yang menghadirkan narasumber Agus Arif Rakhman dan Anggara Rawijayadi membedah dua metode utama dalam e-purchasing. Metode negosiasi dinilai unggul dalam aspek kecepatan dan fleksibilitas teknis, namun memerlukan pengawasan ketat untuk meminimalisir risiko fraud. Di sisi lain, metode mini kompetisi menawarkan transparansi yang lebih tinggi dan harga yang lebih kompetitif karena melalui mekanisme yang terstandarisasi, sangat direkomendasikan untuk pengadaan barang dengan spesifikasi seragam.
Secara umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menegaskan dukungannya terhadap transformasi menuju digital procurement yang berintegritas. Melalui peningkatan kompetensi secara berkelanjutan bagi para pengelola pengadaan, diharapkan setiap proses belanja negara dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, guna mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
Hubungi Kami 
