Riau, 2 April 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, beserta jajaran melaksanakan kunjungan kerja strategis dalam rangka inventarisasi data Sentra Kekayaan Intelektual (KI) pada perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu (02/04). Kunjungan ini menyasar dua lembaga utama, yakni Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVII dan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) Wilayah XII. Agenda ini merupakan implementasi nyata dari Surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-6.OT.01.01 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Penguatan Pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual guna memastikan setiap perguruan tinggi memiliki lembaga penunjang yang mampu mengelola aset intelektual secara strategis.

Dalam pertemuan di LLDIKTI Wilayah XVII, Kepala Kantor Wilayah disambut langsung oleh Nopriadi selaku Kepala LLDIKTI Wilayah XVII. Edison Manik menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah melakukan validasi data jumlah perguruan tinggi yang ada di Kepulauan Riau untuk mendorong percepatan pembentukan Sentra KI. Dengan dukungan data yang akurat, Kantor Wilayah optimis target pembentukan Sentra KI sebesar 100% di lingkungan perguruan tinggi dapat tercapai secara maksimal. Hal ini penting mengingat peran Sentra KI sebagai motor penggerak dalam pelindungan hasil riset dan inovasi di lingkungan akademis.

Menanggapi hal tersebut, Kepala LLDIKTI Wilayah XVII menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program tersebut melalui penyediaan data akurat perguruan tinggi yang berada di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau. Selain penyediaan data, LLDIKTI berkomitmen untuk bekerja sama dengan Kantor Wilayah dalam mengoordinasikan perguruan tinggi di bawah naungannya agar proses pembentukan Sentra KI dapat berjalan lebih cepat dan terorganisir. Sinergi ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi setiap kampus untuk mulai memedulikan pelindungan hukum atas karya-karya intelektual mereka.

Rangkaian kunjungan dilanjutkan ke Kantor Kopertais Wilayah XII yang disambut oleh Sekretaris Koordinator, Rhonny Riansyah. Dalam diskusi tersebut, Kepala Kantor Wilayah kembali menekankan urgensi Sentra KI sebagai pusat layanan pengelolaan kekayaan intelektual bagi dosen dan mahasiswa. Senada dengan LLDIKTI, pihak Kopertais XII menyatakan kesiapan dalam mendukung suksesnya program ini, khususnya bagi Perguruan Tinggi Agama Islam di wilayah Kepri. Melalui dukungan dari kedua lembaga koordinasi ini, diharapkan seluruh perguruan tinggi di Kepulauan Riau dapat segera merealisasikan pembentukan Sentra KI yang terstandarisasi dan optimal.

Tanjungpinang, 2 April 2026 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menyelenggarakan rapat pembahasan rancangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam Tahun 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting. Rapat yang dibuka oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum ini diikuti oleh perwakilan DPMPTSP Kota Batam, Biro Hukum/Kerja Sama Kementerian Hukum, serta jajaran internal Bidang AHU dan Kekayaan Intelektual. Tujuan utama pertemuan adalah melakukan penelaahan komprehensif pasal demi pasal terhadap draf PKS guna memastikan kesesuaian substansi, kejelasan norma, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup kerja sama yang dibahas meliputi layanan konsultasi hukum, layanan kekayaan intelektual, pendampingan pendaftaran, sosialisasi kepada pelaku UMKM, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dalam prosesnya, peserta rapat sempat mendiskusikan perbedaan pandangan terkait pencantuman dasar hukum, yang kemudian disepakati untuk tetap dicantumkan dengan penyesuaian terhadap peraturan terbaru yang relevan. Selain itu, dibahas secara rinci hak dan kewajiban para pihak, di mana Pihak Kesatu bertanggung jawab pada penyediaan layanan, penempatan petugas, dan pelaporan, sementara Pihak Kedua bertanggung jawab menyediakan sarana prasarana pendukung seperti fasilitas layanan dan jaringan internet di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam.

Pembahasan juga mencakup aspek teknis pelaksanaan, mulai dari penyusunan rencana kerja, mekanisme pembiayaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, hingga penyesuaian format dokumen sesuai ketentuan tata naskah dinas. Di akhir rapat, seluruh peserta menyepakati substansi draf PKS dengan beberapa catatan perbaikan redaksional dan teknis untuk segera disempurnakan dan disampaikan kepada pimpinan sebagai dasar penjadwalan penandatanganan. Melalui koordinasi yang berjalan baik dan lancar ini, diharapkan kerja sama dapat segera terealisasi sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan hukum di Kota Batam.

Pekanbaru, 01 April 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, memimpin langsung jajaran dalam kegiatan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Kehadiran rombongan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) ini disambut hangat oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, beserta jajaran. Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi kedua wilayah untuk saling berbagi informasi, pengetahuan, serta pengalaman praktis dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja tahun 2026.

Kunjungan kerja ini difokuskan sebagai sarana penggalian strategi dan referensi implementasi kebijakan yang telah berhasil dilaksanakan di wilayah Riau untuk diterapkan di Kepulauan Riau. Edison Manik menyampaikan bahwa langkah ini merupakan upaya nyata dalam mencari referensi terbaik guna meningkatkan performa pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan adanya pertukaran pengalaman terkait strategi pencapaian kinerja, diharapkan kendala-kendala teknis di lapangan dapat diantisipasi dengan lebih baik sehingga memberikan hasil yang optimal bagi organisasi.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi teknis yang mendalam mengenai berbagai poin prioritas dalam program Kekayaan Intelektual. Beberapa poin utama yang dibahas meliputi skema pendaftaran merek kolektif bagi Koperasi Merah Putih, akselerasi pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual pada perguruan tinggi, serta penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait Kekayaan Intelektual. Selain itu, kedua pihak juga berdiskusi mengenai pencatatan lagu daerah sebagai bagian dari pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal serta berbagai inovasi layanan hukum lainnya yang dijalankan oleh Kementerian Hukum di tingkat wilayah.

Secara keseluruhan, koordinasi lintas wilayah ini diharapkan mampu memperkuat hubungan kelembagaan dan menyelaraskan gerak langkah dalam memenuhi target-target kementerian. Melalui sinergi yang semakin erat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil diskusi tersebut demi mewujudkan pelayanan Kekayaan Intelektual yang lebih profesional, terukur, dan berdampak luas bagi kemajuan ekonomi kreatif di wilayah Kepri. Kegiatan kunjungan kerja ini terlaksana dengan baik dan lancar sebagai bahan laporan atensi pimpinan untuk arahan lebih lanjut.

Klungkung - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menegaskan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kegiatan Temu Wicara mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan Manajemen Usaha di Bali, Rabu (01/04/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat daya saing UMKM melalui pemanfaatan dan pelindungan KI secara optimal.

Dalam paparannya di Wyndham Tamansari Jivva Resort Bali, Hermansyah menegaskan bahwa kekayaan intelektual memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan usaha, khususnya bagi UMKM yang berbasis kreativitas dan inovasi.

“Pelindungan kekayaan intelektual bukan hanya untuk menjaga karya dari peniruan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun daya saing usaha. UMKM harus mulai melihat KI sebagai aset bisnis yang memiliki nilai ekonomi,” ujar Hermansyah.

Pihaknya juga menambahkan bahwa sertifikat KI bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting dalam mitigasi risiko usaha sekaligus peningkatan valuasi bisnis. Dengan memiliki KI terdaftar, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.

“Selain memberikan kepastian hukum, KI yang terdaftar kini dapat dimanfaatkan sebagai agunan tambahan dalam mengakses pembiayaan. Ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk berkembang lebih cepat dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Hermansyah menjelaskan bahwa DJKI terus mendorong kemudahan akses pelindungan KI melalui berbagai kebijakan, seperti tarif khusus bagi UMK, layanan pendaftaran daring melalui merek.dgip.go.id, hingga program fasilitasi pendaftaran gratis, bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. DJKI juga menghadirkan layanan Mobile Intellectual Property Clinic untuk memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat di berbagai daerah.

Senada dengan Hermansyah, dalam arahannya, Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya kesadaran hukum dalam pelindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Ia mengingatkan bahwa kekayaan intelektual Indonesia yang melimpah harus dijaga dengan sistem hukum yang kuat dan adil.

“Secara hukum harus ada kepastian dan keadilan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum, termasuk dalam pelindungan kekayaan intelektual. Kalau tidak dilindungi, kekayaan kita bisa diambil pihak lain,” tegas Megawati.

Megawati juga menyoroti bahwa KI telah menjadi bagian dari rezim hukum internasional, sehingga diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam mendaftarkan karya dan inovasi agar tidak diklaim pihak asing. Pihaknya mengajak para pelaku usaha untuk segera melindungi dan memanfaatkannya untuk meningkatkan perekonomian.

“Kekayaan intelektual kita ini sudah menjadi bagian dari hukum internasional. Artinya, siapa cepat dia dapat. Kalau tidak segera didaftarkan, bisa diambil oleh pihak lain. Karena itu, sosialisasi dan pelindungan KI harus dilakukan secara masif,” ujarnya.

Dalam forum Temu Wicara ini, berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM terkait KI seperti rendahnya kesadaran pendaftaran hingga tantangan dalam pengelolaan usaha berbasis inovasi turut dibahas. Selain itu, forum ini juga memberikan pemahaman praktis kepada peserta mengenai langkah-langkah melindungi KI, mulai dari identifikasi jenis KI, proses pendaftaran, hingga strategi pemanfaatannya dalam pengembangan usaha.

Melalui kegiatan ini, para pelaku usaha khususnya UMKM diharapkan dapat meningkatkan literasi dan kesadaran terhadap pentingnya pelindungan KI sebagai aset jangka panjang. Dengan pelindungan yang tepat, karya dan inovasi tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan bagi pelaku usaha di Bali dan Indonesia secara umum.

Tanjungpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau bersama Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional (OPHI) menggelar rapat koordinasi intensif guna mematangkan persiapan kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR RI, Rabu (1/4). Pertemuan virtual ini fokus pada pembahasan teknis terkait rencana kunjungan kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) yang dijadwalkan berlangsung pada 13 April 2026 di Kota Batam.

Rapat dipimpin langsung oleh Direktur OPHI Ditjen AHU, Agvirta Armilia Sativa dan diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Oki Wahju Budijanto, beserta jajaran pejabat administrator dan pelaksana di lingkungan Kantor Wilayah. Fokus utama diskusi mencakup kesiapan sarana prasarana di Universitas Internasional Batam (UIB) sebagai lokasi kegiatan, dukungan logistik, hingga pengaturan alur acara bagi sekitar 150 peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan tersebut, ditegaskan komitmen jajaran Kanwil Kementerian Hukum Kepri untuk memberikan dukungan penuh dan mempersiapkan kegiatan secara optimal. Koordinasi yang kuat, baik di internal maupun dengan pihak eksternal, menjadi kunci agar pelaksanaan kunjungan kerja DPR RI dapat berjalan lancar, tertib, serta memberikan dampak positif terhadap kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pembentukan RUU HPI diharapkan menjadi produk hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam mengatur dinamika hukum lintas batas negara. Melalui persiapan yang matang ini, Kanwil Kepri siap memfasilitasi DPR RI dalam menghimpun masukan substantif guna mewujudkan regulasi Hukum Perdata Internasional yang komprehensif.