Batam, 21 Mei 2025 - Kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Selingsing (Senayang Lingga Singkep) berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme. Acara ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Bapak Edison Manik, didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Bapak Zulhairi, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Bapak Boby Briando, serta Penyuluh Hukum Madya, Ibu Siska Sukmawati, dan jajaran Kantor wilayah.
sambutan pembuka disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Selingsing, Ibu Hj. Siti Aisyah. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama dalam menyikapi persoalan-persoalan hukum yang sering dihadapi masyarakat di ranah kepolisian maupun pengadilan. Maka disini kami mengangkat tema "bersama hukum mewujudkan keadailan bersama masyarakat"
Di dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah, Bapak Edison Manik, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Perkumpulan Selingsing yang telah menggagas kegiatan ini sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap pemahaman hukum. Beliau juga menjelaskan tugas dan fungsi Kementerian Hukum yang meliputi bidang kewarganegaraan, pembentukan peraturan perundang-undangan, kelurahan sadar hukum, bantuan hukum bagi masyarakat miskin, badan hukum, kekayaan intelektual, serta layanan apostille dan masih banyak lagi layanan yang ada di kemtwrian hukum.
Dalam pemaparannya, Bapak Edison menyoroti bahwa hingga saat ini baru terdapat 73 Desa Sadar Hukum dari total 416 desa di seluruh Kepri, dan khusus di Lingga baru ada 5 desa yang telah ditetapkan sebagai desa sadar hukum. Hal ini menjadi perhatian penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat 11 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah terverifikasi oleh Kanwil Kepri dan siap memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat miskin.
Terkait kekayaan intelektual, disampaikan bahwa banyak UMKM di Lingga yang memiliki potensi produk khas daerah yang perlu didaftarkan secara resmi untuk perlindungan hukum dan pengembangan usaha. Beliau juga menekankan pentingnya legalisasi dokumen melalui layanan apostille bagi masyarakat yang akan bersekolah atau bekerja ke luar negeri.
Lebih lanjut, Bapak Edison menegaskan bahwa tidak semua permasalahan hukum harus diselesaikan melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian secara kekeluargaan atau non-litigasi justru menjadi salah satu alternatif penting untuk menyelesaikan perkara ringan dengan lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, pendekatan hukum berbasis masyarakat seperti pelatihan kepada kepala desa dan tokoh masyarakat sangat diperlukan.
Acara dilanjutkan dengan penyuluhan hukum oleh Penyuluh Hukum Madya, Ibu Siska Sukmawati, yang menyampaikan materi terkait peran pemerintah melalui Kementerian Hukum dalam menjamin keadilan hukum bagi seluruh masyarakat. Kegiatan ini mendapat tanggapan sangat positif dari para peserta yang hadir secara aktif dalam sesi diskusi.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dalam Perkumpulan Selingsing maupun secara umum di Kabupaten Lingga dapat lebih memahami hak dan kewajiban hukum mereka serta mendapatkan akses terhadap keadilan secara menyeluruh.
Hubungi Kami 
