Tanjungpinang, 22 Agustus 2025 - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, bersama jajaran, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Tanjungpinang. Kedatangan rombongan Kanwil Kemenkum Kepri disambut hangat oleh Walikota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, S.H., beserta jajaran pejabat Pemko Tanjungpinang.
Turut mendampingi Kakanwil, para Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat administrator Kanwil Kemenkum Kepri, yaitu Hot Mulian Silitonga (Kepala Divisi Pelayanan Hukum), Oki Wahju Budijanto (Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum/P3H), Rorif Desvyati (Kepala Bidang Pelayanan Hukum/AHU), Bobby Briando (Kepala Bidang Kekayaan Intelektual/KI), serta Siska Sukmawaty (Penyuluh Hukum Ahli Madya).
Sementara itu, dari pihak Pemko Tanjungpinang hadir mendampingi Walikota, yakni Drs. Tamrin Dahlan, M.Si (Asisten Pemerintahan dan Kesra), Drs. Marzul Hendri (Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum serta) dan Lia Adhayatni, S.H.,M.H (Kabag Hukum). Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya Penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kelurahan. Saat ini, baru 4 dari 18 kelurahan di Kota Tanjungpinang yang memiliki Posbankum, sehingga masih diperlukan pembentukan di 14 kelurahan lainnya guna memastikan akses bantuan hukum yang adil dan merata bagi masyarakat.
Terkait pembentukan Koperasi Merah Putih yang merupakan salah satu program Presiden RI, Tanjungpinang merupakan daerah pertama di Kepri yang mencapai 100% Pembentukan Koperasi Merah Putih. Pembahasan dilanjutkan dengan topik terkait Pelestarian kearifan lokal melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI). Pulau Penyengat diusulkan sebagai kawasan berbasis KI, sementara kesenian khas Tanjungpinang seperti wayang cecak dan tari topeng Mak Yong dihidupkan kembali agar tetap lestari di tengah arus modernisasi.
Kementerian Hukum juga mempunyai tugas pembinaan serta Pengawasan notaris melalui MPD, MPW, dan MKN, dengan komitmen Kanwil untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Terkait Harmonisasi regulasi daerah, Kanwil menyatakan siap mendukung Pemko Tanjungpinang dalam evaluasi dan harmonisasi Ranperda maupun Perwako, termasuk pembinaan perancang peraturan daerah serta inventarisasi regulasi yang sudah tidak relevan. Kanwil juga bersinergi dengan pihak pihak lainnya terkait optimalisasi layanan hukum, seperti kepatuhan lembaga pembiayaan dalam pendaftaran fidusia untuk mendukung peningkatan PNBP, serta fasilitasi pendaftaran merek, indikasi geografis, dan KI komunal bagi UMKM agar produk lokal lebih terlindungi dan berdaya saing.
Walikota Tanjungpinang menyampaikan apresiasi atas dukungan Kanwil Kemenkum Kepri dalam berbagai program, khususnya penguatan Posbankum dan pencapaian Koperasi Merah Putih. Pemko Tanjungpinang juga berkomitmen untuk memperluas pembentukan Posbankum di seluruh kelurahan serta menginventarisasi kearifan lokal agar dapat didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual. Pertemuan ditutup dengan kesepahaman untuk terus memperkuat kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Kepri dan Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui rapat koordinasi maupun kerja bersama dalam bidang hukum, budaya, dan pelayanan publik. Sinergi ini menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pelayanan hukum yang PASTI bagi masyarakat sekaligus menjaga identitas budaya bangsa, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Hubungi Kami 
