
Tanjungpinang, 25 November 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) melaksanakan pertemuan dengan Tim Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Utama Kanwil. Pertemuan ini bertujuan melaksanakan Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional di Provinsi Kepulauan Riau, sebagai bagian dari agenda prioritas pengawasan Triwulan IV Tahun 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) beserta jajaran Kanwil, dan Tim Evaluasi BPKP yang dipimpin oleh Adi Sasongko selaku Ketua Tim. Evaluasi ini fokus pada Produktivitas UMKM dan Koperasi serta Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional.
Dalam rangka memenuhi permintaan BPKP, Tim KI Kanwil Kemenkum Kepri telah menginventarisasi berbagai data dan dokumen. Data yang disiapkan meliputi kebijakan daerah terkait pengembangan KI, penetapan dan usulan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI), pelaksanaan program One Village One Brand (OVOB), daftar Indikasi Geografis (IG), serta laporan kegiatan sosialisasi dan pendampingan.
Kepala Bidang Pelayanan KI juga memaparkan bahwa seluruh pelayanan permohonan Kekayaan Intelektual telah dilaksanakan secara daring melalui dgip.go.id. Sistem ini memungkinkan pemohon untuk mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran PNBP secara mandiri, menjadikan proses layanan efisien dan mudah diakses pelaku ekonomi kreatif.
Diskusi juga membahas proses bisnis pendaftaran Indikasi Geografis. Meskipun Kepri telah memiliki beberapa IG yang terdaftar, Kanwil menyampaikan adanya kendala berupa belum optimalnya dukungan Pemerintah Daerah dalam mendorong komersialisasi produk IG. Kendala ini disepakati menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam evaluasi BPKP, mengingat komersialisasi adalah kunci pemanfaatan nilai tambah ekonomi dari KI.
Dengan tersusunnya data dukung yang komprehensif ini, diharapkan proses evaluasi oleh BPKP dapat berjalan optimal dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan ekosistem kekayaan intelektual di Provinsi Kepulauan Riau.





