Tanjung Pinang, 15 Agustus 2025 – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri), Oki Wahju Budijanto, hari ini menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Acara yang berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 11.30 WIB ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Investigasi BPKP RI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta bupati dan wali kota se-Kepulauan Riau.
Pengukuhan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) terkait susunan Dewan Pengurus Wilayah AAIPI Kepulauan Riau periode 2025-2028. Acara dilanjutkan dengan pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Kepri, Muzakir, beserta para anggotanya oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Investigasi BPKP RI, Sutrisno, mengucapkan selamat kepada Kepala Perwakilan BPKP Kepri yang baru dikukuhkan. Ia berharap kerja sama yang telah terjalin baik antara BPKP dengan Pemerintah Provinsi dan daerah dapat terus ditingkatkan. "Kami berharap kehadiran BPKP sebagai trusted auditor and advisor serta strategic partner bagi Gubernur dan jajarannya dapat berfungsi dengan baik," tambahnya. Sutrisno juga menyoroti beberapa tantangan makroekonomi berdasarkan rilis BPS terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2025, di antaranya tingkat pengangguran terbuka per Februari 2025 mencapai angka 6,89% (tertinggi ke 2 Nasional) dan pemerataan daerah berdasarkan kontribusi ekonomi didominasi oleh Kota Batam mencapai angka lebih dari 60 %, sedangkan kabupaten/kota lainnya tidak sampai 10%.
Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad dalam sambutannya menyampaikan selamat bertugas kepada jajaran BPKP yang baru. Beliau juga menyoroti berbagai tantangan, terutama dari sisi pengawasan dan pemerataan ekonomi, mengingat Kepulauan Riau merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 2.408 pulau. Namun, Gubernur juga menegaskan bahwa dengan keterbatasan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri tetap berhasil mencatatkan berbagai prestasi, seperti angka stunting terendah ketiga di Indonesia pada tahun 2024 dan predikat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Terbaik di wilayah Sumatera tahun 2024. Gubernur Ansar juga menyatakan kesiapan Provinsi Kepri untuk mendukung dan menyukseskan program-program Asta Cita dan program Presiden RI, seperti Makan Gizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.
Hubungi Kami 
