Depok, 31 Juli 2025 - Hari ketiga pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) ditandai dengan kegiatan Penilaian Kompetensi Teknis bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yang dilaksanakan sebagai bentuk penguatan sumber daya manusia dan kepemimpinan birokrasi berbasis kinerja.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum, Komjen. Pol. Dr. Drs. H. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H., yang dalam arahannya menekankan bahwa penilaian kompetensi ini merupakan bagian integral dari strategi manajemen talenta nasional. Menurutnya, penilaian tidak hanya menguji kemampuan teknis, tetapi juga menjadi ruang reflektif untuk memperkuat kapasitas, memperluas wawasan, dan meningkatkan kesiapan menghadapi dinamika organisasi yang terus berkembang.
Beberapa pejabat diuji langsung oleh penguji dari tingkat pusat. Di antaranya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri), Edison Manik, diuji langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kepri, Hot Mulian Silitonga, diuji oleh Onni Rosleini, S.H., M.Hum., M.Si., dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Oki Wahju Budijanto, diuji oleh Raden Syaifullah Hadiyanto Suryoputra, S.H., M.Kn.
Setelah pelaksanaan uji kompetensi, kegiatan dilanjutkan dengan Panel Penyampaian Hasil Pembahasan Komisi, yang bertujuan merumuskan masukan kolektif lintas unit kerja sebagai dasar penyusunan Surat Edaran Menteri Hukum terkait percepatan pengendalian kinerja. Dalam tanggapannya, Ketua Steering Committee sekaligus Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK), Dr. Andry Indrady, S.H., M.Si., menekankan pentingnya soliditas komitmen seluruh unit dalam menjalankan hasil Rakor. Ia meminta agar unit kerja, khususnya kantor wilayah dengan kontribusi PNBP tertinggi, segera menyusun timeline rencana aksi percepatan kinerja.
Sebagai tindak lanjut konkret, dilakukan penyerahan Keputusan Menteri Hukum tentang Rencana Aksi Percepatan Kinerja Tahun 2025, yang secara simbolis diserahkan oleh Kepala BSK kepada Sekretaris Jenderal.
Dalam acara penutupan, Sekretaris Jenderal Kemenkum melaporkan kepada Menteri Hukum bahwa kegiatan Rakor telah diikuti oleh 318 peserta dari berbagai satuan kerja secara antusias dan aktif. Kegiatan ini menghasilkan 40 target capaian kinerja, 77 isu strategis dan permasalahan, serta 110 rencana tindak lanjut yang berasal dari seluruh komisi. Selain itu, telah dilakukan penilaian kompetensi terhadap 96 pejabat pimpinan tinggi pratama, sebagai bagian dari penguatan sistem merit dan kepemimpinan birokrasi berbasis kompetensi.
Sebagai bentuk apresiasi, penghargaan diberikan kepada kantor wilayah berprestasi, yakni Kanwil Sumatera Selatan, Kanwil Jawa Barat, Kanwil Jawa Timur, dan Kanwil Nusa Tenggara Barat. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum, Wakil Menteri Hukum, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Jenderal sebagai simbol pengakuan atas kinerja terbaik.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh peserta atas pelaksanaan kegiatan yang berlangsung secara tertib, penuh semangat, dan kondusif. Menurut beliau, suasana kerja yang kondusif menjadi ruang subur lahirnya inovasi dan ide-ide besar yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sejumlah poin penting disampaikan Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., dalam arahannya.Poin pertama yakni telah disetujui pembukaan program studi baru di BPSDM Hukum, sebagai hasil kolaborasi lintas sektor yang kuat. Selanjutnya akan segera diluncurkan Super Apps Kemenkum pada Desember 2025 atau awal Januari 2026 guna mempermudah akses dan integrasi layanan public.
Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., juga memerintahkan untuk memberikan perhatian serius terhadap isu nasional dan internasional, khususnya terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Beliau juga mengajak seluruh pimpinan pusat dan daerah untuk membentuk tim kerja yang solid dan loyal dalam mendukung transformasi organisasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
Rapat koordinasi ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis dan langkah konkret dalam rangka percepatan capaian kinerja Semester II Tahun 2025. Selain menjadi ajang konsolidasi nasional, rakor ini juga berfungsi sebagai forum penyamaan persepsi dan penguatan komitmen terhadap reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan pengembangan organisasi berbasis akuntabilitas serta transparansi.
Hubungi Kami 
