Tanjungpinang, 06 Maret 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, bersama Kepala Divisi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Zulhairi, beserta Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kanwil Hukum Kepulauan Riau mengikuti Forum Group Discussion (FGD) Persiapan Evaluasi dan Penyampaian Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025, yang dilaksanakan melalui zoom meeting.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), yaitu Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah I, Akhmad Hasmy. Dalam paparannya, Akhmad Hasmy menjelaskan tentang Akselerasi Implementasi Reformasi Birokrasi Melalui Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025. Ia mengungkapkan bahwa arah kebijakan reformasi birokrasi kedepan (kerangka GDRBN tahun 2025-2045) adalah Transformasi Birokrasi Digital untuk mewujudkan Human-Based Public Governance dengan mengembangkan beberapa aspek, antara lain: Digital Capability, Digital Culture, Digital Organization/ Digital Structure, Digital Process, Digital Infrastructure, dan Digital Services.
“Ada beberapa tantangan dalam birokrasi di era digital saat ini, yaitu masih adanya silo mentality pada sebagian instansi pemerintah yang menghambat proses kolaborasi, kurangnya iklim yang mendorong inovasi dalam birokrasi, struktur organisasi pemerintah yang masih gemuk dan kaku, serta proses layanan yang masih bersifat analog dan belum terdesain secara digital. Selain itu, masih ada kesenjangan dalam infrastruktur digital seperti keamanan data, arsitektur, jaringan internet, dan belum terpenuhinya kecukupan digital talent serta literasi digital bagi ASN,” ujarnya.
Selanjutnya, Akhmad Hasmy menjelaskan bahwa seluruh tantangan birokrasi tersebut dapat diatasi dengan membentuk karakter dimensi reformasi birokrasi digital. “Adanya karakter dimensi reformasi birokrasi diharapkan akan membawa dampak yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk m0504empermudah layanan yang dibutuhkan,” tambahnya.
Dalam pemaparannya, juga disampaikan beberapa dasar hukum yang mendasari langkah-langkah yang harus diambil, termasuk peraturan terbaru yang mengatur tugas dan fungsi Kementerian Hukum. Inspektorat juga menginformasikan capaian pembangunan Zona Integritas selama periode 2019-2024, di mana sejumlah satuan kerja telah berhasil meraih predikat WBK dan WBBM. Untuk tahun 2025, terdapat target baru yang harus dicapai, termasuk usulan sejumlah satuan kerja yang diharapkan meraih predikat WBK.
Menutup pemaparannya, Akhmad Hasmy mengharapkan setiap satuan kerja untuk menerapkan manajemen risiko yang baik dan inovasi sesuai dengan rekomendasi Tim Penilai Nasional (TPN). Tak kalah penting, satuan kerja harus mampu mengelola media dengan efektif untuk memastikan informasi terkait pelaksanaan dan hasil pembangunan Zona Integritas dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan narasumber selanjutnya dari perwakilan dari Inspektorat Wilayah V, yang menjelaskan persiapan evaluasi dan mekanisme pelaksanaan pemantauan serta evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM untuk satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum pada tahun 2025.
Hubungi Kami 
