Tanjungpinang, 17 November 2025 – Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan IV Tahun 2025 secara virtual dari Ruang Rapat TU dan Umum.
Kegiatan dibuka oleh Plt. Inspektur Jenderal, Wisnu Nugroho. Dalam arahannya, beliau meminta seluruh unit kerja memastikan pengunggahan data dukung sudah terpenuhi 100% per tanggal 17 November 2025, sebelum dilanjutkan dengan proses verifikasi dan perbaikan data oleh Tim Verifikator Itjen.
Plt. Irjen Wisnu Nugroho menekankan pentingnya pemenuhan data dukung dengan kualitas yang baik dan tidak asal-asalan, serta benar-benar dilaksanakan sesuai dengan indikator yang diminta. Beliau berharap capaian indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum saat ini yang berada di angka 90,38 dengan predikat A (Memuaskan) dapat terus ditingkatkan.
"Dalam upaya peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi pada tahun 2025 dengan capaian yang lebih baik di tahun sebelumnya, saya berharap kepada seluruh unit kerja agar dalam pemenuhan data dukung semestinya harus dengan kualitas yang baik, tidak asal-asalan dan benar benar dilaksanakan sesuai dengan indikator yang diminta," ujar Plt. Irjen.
Selanjutnya, Penjelasan Teknis Monev disampaikan oleh Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi, Bramantyo Agung Nugroho. Ia menjelaskan fokus kegiatan hari ini meliputi Monev Rencana Kerja Tahunan RB Triwulan IV dan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum tahun 2025-2029.
Disampaikan pula bahwa untuk tahun 2026, terdapat perubahan target capaian pada RB Tematik, yang akan mendukung ketahanan pangan nasional serta peningkatan akses dan mutu pendidikan. Jadwal verifikasi data dukung oleh tim verifikator Itjen berlangsung mulai 17 hingga 21 November 2025, dilanjutkan dengan evaluasi pada 24 hingga 28 November 2025.
Kegiatan Monev ini diharapkan menghasilkan pemenuhan data dukung 100%, sehingga capaian indeks reformasi birokrasi Kementerian Hukum dapat semakin meningkat sesuai target tahun 2025.
Hubungi Kami 
