Tanjungpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengikuti rapat percepatan penyelesaian likuidasi satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM secara daring pada Rabu, 17 Juni 2025, bertempat di Ruang Rapat Utama Kanwil. Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum beserta Tim Kerja Keuangan.
Rapat dibuka langsung oleh Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum, Sri Yusfini Yusuf, yang menyampaikan bahwa proses likuidasi satuan kerja menjadi langkah penting pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024. Aturan tersebut mengatur pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga entitas: Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemisahan ini mengakibatkan perubahan Bagan Anggaran (BA) dan kode satuan kerja yang berdampak langsung pada proses likuidasi 1.167 satuan kerja di seluruh Indonesia.
Dalam paparannya, Kepala Biro Keuangan menguraikan sejumlah tantangan teknis yang menghambat proses likuidasi. Mulai dari belum lengkapnya user SAKTI pada kode satker baru, kendala akses satker lama, hingga kesalahan pencatatan seperti penyetoran pendapatan dan saldo kas yang belum tertib. Hal ini berdampak pada belum optimalnya perekaman di modul GLP dan modul piutang.
Untuk memastikan proses likuidasi berjalan efektif, Kepala Biro Keuangan menekankan pentingnya sinergi antarunit dan penguatan koordinasi antara satuan kerja dengan instansi pengampu. Seluruh satker diminta segera menyiapkan teknis dan administrasi user SAKTI, memastikan kelengkapan dokumen pendukung, dan menyusun laporan keuangan likuidasi secara akuntabel. Batas waktu penyusunan laporan ditetapkan paling lambat 30 Juli 2025.
Melalui rapat ini, seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum diharapkan dapat berperan aktif dan konsisten dalam pelaksanaan reformasi struktural yang tengah berjalan, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Hubungi Kami 
