Tanjungpinang, 06 Maret 2025 - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Edison Manik didamping Zulhairi Kepala Divisi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum beserta JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan mengikuti Kegiatan forum pendalaman materi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan tema “Sosialisasi Standar Pelayanan Pembinaan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah” yang bertujuan untuk melakukan keseragaman dalam pelaksanaan harmonisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah.
Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Dhahana Putra yang menyampaikan bahwa saat ini semua layanan pada Direktorat Jenderal Perundang-Undangan sudah berbasis digital, salah satunya adalah terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan ditingkat daerah. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Widyastuti selaku Direktur Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Perancang yang menyampaikan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan berbasis digital khususnya terkait layanan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) dan Rancangan Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Daerah (ranperkada) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia melalui aplikasi “e-Perda” dalam setiap tahapan pengharmonisasian dan termonitor pada dashboard Menteri Hukum Republik Indonesia.
Saat ini proses pengharmonisasian ranperda dan ranperkada dilakukan lebih efisen dengan jangka waktu paling lama 5 hari sejak permohonan harmonisasi oleh Pemerintah Daerah dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Selain itu dalam kegiatan ini disosialisasikan juga layanan terhadap peningkatan kompetensi perancang.
Hubungi Kami 
