Jakarta, 15 Desember 2025 – Kementerian Hukum melalui Sekretariat Jenderal secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 di Hotel Grand Mercure Kemayoran. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 15 hingga 18 Desember 2025 ini diikuti oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum RI.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hot Mulian Silitonga, Kepala Divisi P3H Oki Wahju Budijanto, serta Plt. Kepala Bagian TU dan Umum Kelik Assimi Trianto, turut hadir dalam pembukaan rakor ini.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum), Andry Indrady, dalam arahannya menyampaikan bahwa Kementerian Hukum telah menetapkan 2 strategi, 4 pilar pembangunan, serta 12 kegiatan prioritas di Tahun 2026, termasuk 3 Program Prioritas Nasional. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan melalui layanan transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045.
Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dalam laporannya menjelaskan bahwa Pengendalian Kinerja berfungsi sebagai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Aktivitas ini bertujuan untuk menganalisis, memberikan solusi atas masalah yang ditemukan, serta mendorong peningkatan implementasi kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Sekjen berharap Rakor ini mendorong komitmen yang konsisten dalam pencapaian kinerja.
Acara dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas. Beliau mengapresiasi transformasi birokrasi dan capaian gemilang Kementerian Hukum, di antaranya adalah pembentukan 82.800 koperasi merah putih berbadan hukum serta pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh Indonesia.
Menteri Hukum menegaskan bahwa capaian ini menunjukkan komitmen dan dukungan solid dari seluruh jajaran, khususnya Kantor Wilayah, dalam mendukung program prioritas Presiden RI. Beliau juga menyoroti peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan Kekayaan Intelektual dan layanan Administrasi Hukum Umum. Menteri berharap Kementerian Hukum dapat semakin solid dan bersinergi dalam mewujudkan Indonesia menjadi Bangsa kelas dunia.
Kegiatan ditutup dengan pelantikan Dewan Pengurus KOPRI Kementerian Hukum, dilanjutkan dengan arahan dan penyampaian Program Rencana Strategis (Renstra) dari Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
Hubungi Kami 
