Tanjungpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menerima kunjungan Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dalam rangka pelaksanaan Entry Meeting Audit Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2025, pada Senin (25/8). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Kanwil Kemenkum Kepri.
Tim Inspektorat Jenderal hadir dipimpin oleh Tri Andayani selaku Auditor Madya, bersama anggota tim. Dari pihak Kanwil Kepri, hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hot Mulian Silitonga, Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rorif Desvyati, serta Tim Kerja Pengelolaan BMN.
Dalam sambutannya, Hot Mulian Silitonga menyampaikan selamat datang kepada Tim Itjen sekaligus harapan agar kegiatan audit dapat memberi masukan positif terhadap pengelolaan BMN di Kanwil Kepri. Ia juga menyinggung perihal bangunan rumah dinas Kepala Kantor Wilayah yang berdiri di atas tanah tercatat milik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang. “Kami berharap Itjen dapat memberikan arahan mekanisme pengelolaan aset ini di masa transisi, sehingga rumah dinas tersebut dapat tercatat sebagai aset Kanwil Kemenkum Kepri,” ujarnya.
Tri Andayani selaku Ketua Tim kemudian menyerahkan surat tugas audit kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Ia menegaskan bahwa audit kepatuhan akan berlangsung dari 25–28 Agustus 2025, dengan fokus pada pemeriksaan administrasi maupun fisik BMN yang ada di Kanwil. Audit ini diharapkan dapat memperkuat tertib administrasi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan BMN.
Sementara itu, Rorif bersama Tim BMN menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh jalannya proses audit. “Kami telah menyiapkan seluruh data pendukung baik administrasi maupun fisik sesuai catatan tim Itjen,” ungkap Rorif. Bahkan, pada hari yang sama, tim audit bersama jajaran Kanwil dijadwalkan melakukan kunjungan langsung ke rumah dinas Kepala Kantor Wilayah sebagai salah satu objek pemeriksaan.
Kegiatan entry meeting ini menjadi langkah awal dalam rangkaian audit kepatuhan BMN Tahun 2025 di Kanwil Kemenkum Kepri. Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud pengelolaan aset negara yang tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Hubungi Kami 
