Tanjung Pinang, 17 Juli 2025 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) mengikuti secara virtual pembahasan pembentukan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum.
Kegiatan ini di hadiri langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Riau, Edison Manik, didampingi Kepala Divisi P3H, Oki Wahyu, beserta jajaran Tim Analisa Kajian, hadir dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi lintas sektoral yang diinisiasi oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara. Diskusi dipandu oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Junarlis.
Materi disampaikan langsung oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, dan Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Dr. Agus Sudrajat.
Pembahasan ini menyoroti permasalahan umum dalam kebijakan publik di mana masih banyak regulasi yang tumpang tindih, bertentangan, atau tidak saling terhubung. Selain itu, sering terjadi ketidaksepahaman antara pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan, serta ketidaksesuaian lintas sektor yang membutuhkan komunikasi intensif antarlembaga.
Sebagai solusi, diusulkan pembentukan Forum Komunikasi Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektoral dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. FKK diharapkan dapat menyelaraskan arah kebijakan, serta memperkuat peran Analis Kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik yang dihasilkan akan lebih holistik, efektif, efisien, dan berbasis data (Evidence Based Policy), melalui tata kelola modern yang tegas namun adaptif terhadap partisipasi seluruh pihak.
Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, menandai langkah maju dalam upaya menciptakan kebijakan publik yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hubungi Kami 
