Jumat, 10 Januari 2025, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hot Mulian Silitonga, dan Kepala Subbidang AHU, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan administrasi hukum umum di wilayah Kepulauan Riau, dengan fokus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris, yang sesuai dengan ketentuan dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021, akan dilakukan segera setelah pelantikan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mempercepat proses administratif demi kelancaran tugas di tingkat wilayah.
Dalam kesempatan yang sama, pertemuan ini juga membahas tindak lanjut terhadap permohonan pensiun Notaris Batam yang sedang diproses oleh Bagian Kenotariatan AHU, serta penanganan usulan pemberhentian Notaris yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian di Majelis Pengawas Profesi Notaris (MPPN). Hal ini mencerminkan adanya upaya maksimal untuk memastikan setiap proses berjalan transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, diskusi juga menyentuh beberapa hal terkait dengan administrasi Perseroan Terbatas (PT), seperti penyampaian salinan SK PT yang telah disampaikan kepada pemohon pada 12 Desember 2024 dan solusi untuk PT yang diblokir karena permintaan KPP, yang dapat mengajukan permohonan pembukaan blokir terbatas. Kebijakan ini bertujuan untuk memperlancar perubahan kepengurusan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.
Penting juga untuk dicatat bahwa pembubaran PT dengan dualisme status badan hukum, seperti perusahaan yang menjadi Perseroda, menjadi perhatian utama. Pemerintah Daerah disarankan untuk segera mengikuti prosedur pembubaran PT-nya, dengan harapan langkah ini dapat mempercepat proses perbaikan struktur hukum di daerah.
Terkait dengan CV yang terdaftar dengan nama yang sama, Kantor Wilayah juga memberikan perhatian khusus dengan mengimbau CV yang didirikan sebelum tahun 2018 untuk segera melakukan pencatatan ulang di AHU Online. Kebijakan ini sejalan dengan upaya untuk memodernisasi sistem administrasi dan memastikan keakuratan data.
Selain itu, pertemuan ini juga membahas pengembangan aplikasi AHU Online yang sedang ditingkatkan untuk meningkatkan validasi NPWP, NIK, serta memperkuat keamanan layanan fidusia online. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih aman dan efisien kepada masyarakat.
Penerapan aplikasi pelaporan Notaris yang sedang dibangun oleh Direktorat Teknologi Informasi Ditjen AHU juga menjadi topik positif dalam pertemuan ini. Aplikasi SIMPALNOT yang akan digunakan oleh seluruh Notaris di Indonesia ini diharapkan dapat mempercepat proses pelaporan secara lebih transparan dan terintegrasi.
Sementara itu, permasalahan terkait permohonan pewarganegaraan melalui naturalisasi yang dikembalikan karena kekurangan berkas juga tengah ditangani secara positif. Kementerian Hukum sudah menyiapkan regulasi baru mengenai status kewarganegaraan bagi WNI yang berstatus undocumented, yang akan segera disosialisasikan.
Kabar baik juga datang dari pengembangan sistem monitoring Kekayaan Intelektual (KI). Direktur Kekayaan Intelektual kini sedang mengembangkan dashboard monitoring yang memungkinkan Kantor Wilayah memantau perkembangan permohonan KI secara real-time. Sistem ini akan memperkuat pengawasan dan mempercepat proses pendaftaran KI di seluruh wilayah.
Secara keseluruhan, pertemuan ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Kemenkum untuk terus memperbaiki pelayanan administrasi hukum umum di seluruh Indonesia. Dengan kebijakan yang lebih terintegrasi dan sistem yang semakin canggih, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat, terutama dalam hal kemudahan, keamanan, dan transparansi pelayanan hukum.
Hubungi Kami 
