Tanjungpinang - Kementerian Hukum terus berkomitmen menjaga integritas pelayanan publik di seluruh satuan kerjanya. Salah satunya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengikuti Rapat Persiapan Pelaksanaan Uji Petik bagi Kantor Wilayah Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Selasa, 1 Juli 2025 secara virtual.
Hadir langsung Ketua Pembangunan Zona Integritas (ZI), Hot Mulian Silitonga, didampingi oleh Koordinator Pokja Pelayanan Publik dan Manajemen Perubahan, serta Koordinator Pokja Bidang Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Bidang Penataan Tata Laksana, Rorif Desvyati, hadir langsung untuk memastikan kesiapan instansi menghadapi uji petik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Perwakilan dari masing-masing kelompok kerja (pokja) juga turut hadir untuk meninjau dan mematangkan persiapan tersebut.
Dalam arahannya, perwakilan Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum menekankan pentingnya persiapan terukur untuk mempertahankan predikat WBK/WBBM di tengah pemecahan organisasi Kementerian Hukum menjadi tiga kementerian. Disampaikan pula empat aspek penilaian utama yang akan diuji, yaitu pelayanan publik, kepuasan pengguna layanan, kualitas perubahan, dan karakteristik unit kerja.
“Bapak/Ibu kami harapkan fokus pada poin-poin penilaian ini, mempersiapkan dengan baik, dan melakukan pembenahan bila masih kurang,” pesannya.
Lebih lanjut, beliau memaparkan sembilan hal yang perlu dioptimalkan, antara lain pelayanan yang ramah, SOP layanan yang berjalan efektif, kesiapan pegawai sebagai duta layanan, sarana dan prasarana yang mendukung, aplikasi layanan yang optimal, hingga publikasi pembangunan Zona Integritas agar dapat diakses masyarakat luas.
Koordinator Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum juga menekankan agar satuan kerja melakukan reviu dan melengkapi data dukung Tahun 2024 hingga Triwulan II Tahun 2025, rutin melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan, menyiapkan inovasi unggulan dalam bentuk poster dan video pendek, serta menjaga citra positif satuan kerja.
Saat ini, 35 satuan kerja Kementerian Hukum telah meraih predikat WBK dan 2 satuan kerja telah meraih predikat WBBM. Harapannya, pada tahun 2025 akan semakin banyak satuan kerja yang meraih predikat WBK/WBBM sehingga capaian pelayanan publik bersih dan berkualitas dapat meningkat menuju 100%.
Dengan persiapan yang terukur dan semangat bersama seluruh jajaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau siap menghadapi uji petik WBK/WBBM kapan pun tim KemenPAN-RB hadir untuk menilai.
Hubungi Kami 
