TANJUNG PINANG, 6 Februari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) menyatakan kesiapannya dalam menghadapi audit eksternal melalui partisipasi dalam Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2025. Kegiatan ini diikuti secara daring oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rosdiana Evlin Walewangko bersama Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kantor Wilayah.
Acara dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Dalam arahannya, Menko menekankan bahwa pemeriksaan ini merupakan ajang pembuktian kualitas tata kelola keuangan dan BMN di tengah dinamika organisasi. Beliau menggarisbawahi empat indikator utama untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kepatuhan hukum, efektivitas pengendalian intern, serta kecukupan pengungkapan informasi.
Menko juga berpesan agar seluruh satuan kerja memberikan akses data seluas-luasnya kepada tim pemeriksa guna memastikan proses audit berjalan efektif, efisien, dan akurat. "Jadikan pemeriksaan ini sebagai ruang diskusi konstruktif untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan sesuai standar yang berlaku," tegasnya.
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam kesempatan tersebut turut menyoroti peran strategis Kementerian Hukum dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui aspek Environment, Social, and Governance (ESG). Beliau menekankan pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan kepastian hukum serta transparansi di bidang investasi bagi masyarakat. Data menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam tindak lanjut rekomendasi BPK di lingkungan Kementerian Hukum, di mana 91,39% temuan telah diselesaikan sesuai rekomendasi, sementara sisanya sebesar 8,61% masih dalam proses penyesuaian. Hebatnya, tercatat 0% temuan yang belum ditindaklanjuti, menandakan komitmen tinggi jajaran kementerian terhadap perbaikan tata kelola.
Melalui sinergi yang solid dan transparansi dokumen, Kanwil Kemenkum Kepri optimis dapat berkontribusi besar dalam mempertahankan opini WTP untuk Laporan Keuangan tahun 2025, sebagai wujud pertanggungjawaban publik yang bersih dan akuntabel.
Hubungi Kami 
