Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hot Mulian Silitonga, Kepala Divisi P3H Oki Wahju Budijanto, dan Ketua Tim Barang Milik Negara (BMN) Jefridin, melaksanakan rangkaian koordinasi strategis di Jakarta, Senin (20/10).
Agenda tersebut mencakup pembahasan pengelolaan Barang Milik Negara pada Kanwil Kemenkum Kepri, koordinasi rencana kegiatan pencatatan hak cipta serentak, serta persiapan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
Rangkaian kegiatan diawali dengan koordinasi di Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Direktur TI, Ika Ahyani. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan rencana pelaksanaan Pencatatan Hak Cipta Serentak di Provinsi Kepulauan Riau dengan target 1.000 pendaftaran ciptaan.
Selain itu, Kakanwil juga melaporkan bahwa pada acara Peresmian Posbankum se-Kepri yang akan diselenggarakan pada 28 Oktober di Kabupaten Lingga, akan dilakukan penyerahan sertifikat pencatatan hak cipta atas karya Antologi Pantun kepada Pemerintah Daerah sebagai simbol penghargaan terhadap kekayaan intelektual lokal.
Setelah agenda di DJKI, Kakanwil dan rombongan melanjutkan koordinasi ke Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, dan bertemu langsung dengan Kepala Biro Barang Milik Negara, Itun Wardatul Hamro.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan BMN di lingkungan Kanwil Kemenkum Kepri, di antaranya: penertiban penggunaan bersama dan sementara aset, optimalisasi pemanfaatan rumah negara, serta pengamanan aset tanah dan bangunan yang masih berstatus kepemilikan lintas kementerian.
Kakanwil juga melaporkan bahwa dari 12 rumah negara yang dimiliki Kanwil, dua di antaranya belum dihuni dan sementara digunakan sebagai perpustakaan.
Kepala Biro BMN memberikan arahan agar Kanwil segera menindaklanjuti penertiban penggunaan bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta berkoordinasi dengan Biro Perencanaan untuk memperoleh dukungan anggaran perbaikan rumah negara yang rusak ringan.
Kegiatan koordinasi dilanjutkan ke Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, di mana Kepala Kantor Wilayah bertemu dengan Kepala Biro Umum dan Keuangan, Dani Firmansyah.
Pertemuan membahas rencana kunjungan kerja Menteri Koordinator ke Kabupaten Lingga yang akan dirangkaikan dengan agenda penganugerahan gelar adat serta peresmian Posbankum se-Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam kesempatan ini, Kakanwil menyampaikan kesiapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta langkah-langkah persiapan teknis yang tengah dilakukan oleh panitia daerah untuk menyukseskan agenda nasional tersebut.
Melalui rangkaian koordinasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mempertegas komitmennya dalam mendukung pengelolaan aset negara yang akuntabel, memperkuat pelindungan hak kekayaan intelektual, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat melalui kehadiran Pos Bantuan Hukum di seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Riau.
Hubungi Kami 
