Tanjungpinang, 04 Februari 2025 - Pembukaan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 Tingkat Kantor Wilayah diikuti secara daring oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau dan didampingi oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan operator GLP dan BMN di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Kegiatan Rekonsiliasi ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya menjaga akurasi dan keandalan data laporan keuangan dan BMN agar tetap mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, ia juga mengingatkan agar proses transisi Kementerian tidak mengganggu kualitas tata kelola keuangan dan BMN, serta memastikan konsolidasi laporan keuangan tahun 2024 berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Sekjen Kementerian Hukum RI juga memberikan beberapa atensi dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2024, di antaranya adalah penyelesaian transaksi tahun berjalan, pencatatan data yang akurat, validitas dan rekonsiliasi data keuangan dan BMN, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan ulang data BMN, dokumentasi yang lengkap, serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) secara berjenjang dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga menjadi perhatian utama.
Pada akhir sambutannya, Sekjen Kementerian Hukum RI memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus berkomitmen dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan dan BMN dengan penuh tanggung jawab. Ia juga mengimbau kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, mendiskusikan setiap isu yang muncul, mencari solusi terbaik atas kendala yang dihadapi, serta meningkatkan koordinasi baik antar satuan kerja maupun dengan tim pusat. Dengan demikian, data yang dilaporkan dapat lebih valid dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN serta memperlancar proses transisi kementerian.
Hubungi Kami 
