Tanjungpinang, 11 Maret 2025 - Kick Off Meeting Monev RKT B03 Kementerian Hukum Tahun 2025, yang dihadiri oleh Ketua Zona Integritas, Hot Mulian Silitonga, Koordinator Pokja Area Perubahan, serta perwakilan dari masing-masing Pokja Area Perubahan, kegiatan dimulai dengan sambutan dari moderator. Selanjutnya, paparan pertama disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, Bapak Irjen. Pol. Drs. Reynhard SP Silitonga, S.H., M.Si. Beliau memberikan arahan penting dari Presiden Republik Indonesia mengenai Reformasi Birokrasi (RB), yang mencakup beberapa langkah strategis untuk memperkuat efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan. Langkah-langkah tersebut meliputi Responsivitas Birokrasi, Reformasi Pelayanan Publik, Pelayanan Berbasis Teknologi, Efektivitas Alokasi Anggaran, Pengelolaan ASN, Pemberantasan Korupsi dan Kebocoran Anggaran, Percepatan Implementasi Kebijakan, Penguatan Koordinasi Antar Lembaga.
Dalam konteks Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional untuk periode 2025-2045, visi utamanya adalah "Terwujudnya Birokrasi Kelas Dunia untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045." Kerangka ini dirancang untuk menciptakan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, yang mampu melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tiga misi utama telah ditetapkan, yaitu Meningkatkan Kolaborasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional, Meningkatkan Kapabilitas Birokrasi untuk Mengatasi Tantangan Global dan Mewujudkan Budaya Birokrasi yang Berintegritas dan Melayani untuk Membangun Kepercayaan Masyarakat
Selain itu, lima sasaran strategis ditetapkan untuk mewujudkan tujuan tersebut, antara lain transformasi digital, perilaku birokrasi yang etis dan inovatif, peningkatan kompetensi aparatur negara, kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi, serta pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.
Pencapaian Indeks RB Kementerian Hukum dan HAM pada periode 2016-2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan capaian nilai 90.38 pada tahun 2024 dan predikat memuaskan. Namun, beliau menegaskan bahwa pada tahun 2025, Kementerian Hukum dan HAM harus berusaha lebih keras untuk meningkatkan Indeks RB, dengan peran pimpinan sebagai role model dalam implementasi reformasi birokrasi tersebut.
Paparan dilanjutkan oleh Inspektur Wilayah II, Bapak Ignatius Purwanto, S.H., yang menjelaskan terkait pemenuhan data dukung untuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Triwulan I Tahun 2025. Hingga tanggal 10 Maret 2025, tingkat pemenuhan data dukung baru mencapai 58,1%, dengan perincian Unit Eselon I 59%, Kanwil 63%, dan UPT hanya 35%. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar satuan kerja masih perlu meningkatkan pengunggahan data dukung yang diperlukan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih efektif.
Selanjutnya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Ibu Rahmi Widhiyanti, S.E., M.Si., menyampaikan pencapaian signifikan yang diraih oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2024. Indeks RB pada tahun 2024 tercatat sebesar 90,38 dengan predikat "A" (Memuaskan), meningkat 6,75 poin dibandingkan dengan tahun 2023. Pencapaian ini didorong oleh berbagai faktor, antara lain implementasi rencana aksi RB yang mencapai 100%, penyelesaian pengaduan masyarakat yang 100%, serta pencapaian nilai sempurna dalam opini BPK dan Indeks Reformasi Hukum (IRH). Meskipun demikian, beberapa indikator, seperti Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang memperoleh nilai 3,6, masih perlu perhatian lebih lanjut.
Sebagai langkah tindak lanjut, Ibu Rahmi mengarahkan agar komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terus dipertahankan. Internaliasi dan monitoring secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan bahwa capaian tersebut dapat terus meningkat di masa depan. Jajran Kementerian Hukum juga diminta untuk terus meningkatkan implementasi rencana aksi RB secara triwulanan, sehingga perbaikan dapat terus dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kegiatan ini menegaskan pentingnya upaya bersama dalam mewujudkan birokrasi yang modern, efisien, dan berintegritas demi mendukung Indonesia yang lebih maju dan berdaulat pada tahun 2045.
Hubungi Kami 
