Tanjungpinang, 12 Januari 2026 – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengikuti jalannya Apel Pagi bersama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan secara terpusat dari Aula Ismail Saleh. Kegiatan ini diikuti secara sinergis oleh berbagai instansi di bawah naungan kementerian koordinator, meliputi Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara Wilayah Kerja Kepulauan Riau. Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi besar bagi seluruh aparatur untuk memantapkan komitmen kerja di awal tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang bertindak sebagai pembina apel menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial rutin, melainkan momentum penting untuk refleksi dan peneguhan komitmen. Beliau menyoroti perjalanan sepanjang tahun 2025 yang penuh dinamika di bawah kepemimpinan Kabinet Merah Putih dalam menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan hukum. Pimpinan memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi seluruh aparatur yang tetap profesional menjalankan sistem keimigrasian dan pemasyarakatan meski menghadapi berbagai keterbatasan, sekaligus mendorong semangat pengabdian yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan tahun 2026.
Memasuki tahun 2026, arahan strategis difokuskan pada tonggak sejarah penting yaitu pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Hal ini dipandang sebagai lompatan besar menuju sistem hukum pidana nasional yang modern, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai luhur bangsa dengan menekankan pada keadilan substantif serta penghormatan terhadap martabat manusia. Keberhasilan implementasi regulasi besar ini menuntut kesiapan sikap, soliditas koordinasi lintas kementerian, serta integritas yang tinggi dari setiap aparatur di lapangan.
Selain fokus pada aspek hukum, dalam amanat tersebut juga ditekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi bencana dan kompleksitas tantangan global yang mungkin muncul. Seluruh jajaran diingatkan untuk menjaga keselamatan diri, memperkuat sinergi tanpa adanya ego sektoral, serta senantiasa bersikap tenang dan objektif dalam menyerap informasi. Menjaga etika dan kepercayaan publik menjadi kunci utama bagi instansi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan transparan kepada masyarakat. Dengan semangat kolaborasi yang kuat, jajaran di wilayah Kepulauan Riau siap menjalankan transformasi hukum nasional demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.
Hubungi Kami 
