Lingga, 28 Oktober 2025 — Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan se-Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan yang dipusatkan di Astaka MTQ/STQ Kabupaten Lingga ini dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Bapak Nyanyang Haris Pratamura, Bupati Lingga M. Nizar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Edison Manik, jajaran Forkopimda, jajaran instansi vertikal, serta perwakilan kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Sebagai Pembina Upacara, Menko Yusril dalam amanatnya menegaskan bahwa pembentukan Posbankum adalah langkah strategis untuk menghadirkan negara hingga ke pelosok desa, terutama bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.
“Bantuan hukum bukan hanya untuk mereka yang sedang berperkara, tetapi juga menjadi sarana membangun kesadaran hukum yang adil dan berkeadaban di seluruh lapisan masyarakat,” ujar Yusril di hadapan peserta upacara.
Usai upacara, Menko Yusril menyerahkan piagam penghargaan dari Menteri Hukum RI kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Kepri atas dukungan mereka dalam percepatan pembentukan Posbankum di wilayah masing-masing. Penyerahan dilakukan didampingi oleh perwakilan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kepala Kanwil Kemenkum Kepri, sebagai bentuk apresiasi terhadap kolaborasi lintas sektor dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas ditunjuknya Kepulauan Riau sebagai provinsi percontohan nasional untuk program Posbankum Desa dan Kelurahan. Ia berharap program ini mampu memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta mendorong penyelesaian sengketa secara adil di tingkat lokal. “Inisiatif ini merupakan langkah nyata dalam mempercepat pelayanan hukum dan mencegah potensi konflik sosial di akar masyarakat,” ujar ansar
Masih dalam rangkaian kegiatan, Kepala Kanwil Kemenkum Kepri Edison Manik juga menyerahkan Sertifikat Pencatatan Cipta Antologi Pantun Pemuda Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur Ansar Ahmad. Penyerahan ini menjadi simbol pelestarian sastra dan budaya Melayu yang sarat nilai moral dan hukum adat, sekaligus mencerminkan identitas masyarakat Kepulauan Riau.
Rangkaian acara ditutup dengan kunjungan Menko Yusril ke Posbankum Kelurahan Daik Lingga. Dalam kunjungan tersebut, beliau berdialog langsung dengan lurah, paralegal, dan masyarakat mengenai implementasi layanan bantuan hukum di tingkat desa. Di hadapan para pengelola Posbankum, Menko Yusril menuliskan pesan moral di atas kanvas: “Kepada para legal yang menangani masalah hukum di daerah, tegakkan keadilan dengan menjunjung tinggi bukan saja hukum positif yang berlaku, tetapi juga hukum yang hidup dalam masyarakat — yakni hukum adat dan hukum Islam. Di situlah letak keadilan yang sesungguhnya.”
Melalui peresmian Posbankum Desa dan Kelurahan se-Kepulauan Riau ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan keadilan yang merata dan mudah diakses seluruh warga negara. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat prinsip negara hukum yang berkeadilan dan humanis, di mana setiap warga tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum.
Hubungi Kami 
