Jakarta-, 07 Januari 2025. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Edison Manik hadir secara langsung pada kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Hukum Tahun 2025 bertempat di Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal. Adapun agenda dari kegiatan ini adalah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2025, Peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum, dan Pencanangan Resolusi Tahun 2025.
Kegiatan ini dipimpin secara langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas, beliau dalam arahannya menyampaikan beberapa hal mulai dari menjelaskan Zona Integritas adalah sebuah konsep yang menggambarkan Kawasan bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih serta melayani. Ini adalah Langkah strategis dalam reformasi birokrasi, yang merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik di Kementerian Hukum.
“Kementerian Hukum memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi dan melayani masyarakat melalui berbagai bidang tugasnya. Oleh karena itu, pencanangan Zona Integritas ini bukan hanya sekadar simbol” tuturnya.
Beliau pun mengajak seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk menerapkan tiga poin penting, pertama Bekerja keras dan konsisten dalam menerapkan nilai-nilai integritas di setiap lini pekerjaan, kedua Berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dan ketiga Berkomitmen penuh untuk menjaga budaya kerja yang profesional, beretika, dan bebas dari penyimpangan.
Menkum pada kesempatan kali ini pun meluncurkan Resolusi Kementerian 8 Hukum Tahun 2025. Resolusi ini mencakup tiga pilar utama:
1. Perkuat tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Wujudkan regulasi yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Wujudkan pelayanan publik yang berkepastian hukum dan berdampak.
“Resolusi ini menjadi pedoman dan arah yang jelas bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan resolusi ini, saya percaya bahwa kita dapat menghadirkan perubahan yang signifikan bagi masyarakat.” Tegasnya.
Selain itu, Menkum juga meluncurkan Transformasi Digital Kementerian Hukum yang merupakan terobosan dan memperkuat Reformasi hukum guna mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo. “Kedepan melalui Transformasi Digital ini, diharapkan kita mampu menyediakan layanan yang mudah, cepat, dan akuntabel bagi masyarakat.” Pungkasnya.
Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Hukum Tahun 2025 ini dihadiri secara lamgsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta bersama Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum dan juga seluruh Kepala Kantor Wilayah Hukum yang ada di seluruh Indonesia.
Sekjen menyampaikan pada kegiatan ini apresiasinya kepada seluruh jajaran atas dukungannya dalam proses transformasi Kementerian Hukum. Beberapa hal penting yang harus ditindaklanjuti antara lain terkait permasalahan yang dihadapi selama proses transisi, beliau berpesan agar pahami tugas dan wewenang serta tanggungjawab masing-masing jajaran dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Beberapa point dalam target kinerja antara lain reformasi hukum berkeadilan dalam mewujudkan supremasi hukum, mendorong layanan hukum dan meningkatkan produk domestik bruto, dan melaksanakan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih.
Hubungi Kami 
