Batam, 16 Juni 2025 - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau, Edison Manik, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hot Mulian Silitonga, serta Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Zulhairi melaksanakan audiensi dengan Wakil Wali Kota Batam, Ibu Li Claudia Candra. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Kota Batam. Dalam audiensi tersebut, Kepala Kantor Wilayah menekankan pentingnya harmonisasi dalam proses penyusunan produk hukum daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Harmonisasi menjadi langkah krusial agar peraturan daerah yang disusun tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, serta terhindar dari potensi pembatalan oleh Mahkamah Agung baik secara formil maupun materil.
Kantor Wilayah mendorong Pemerintah Kota Batam untuk terus menjalin sinergi sejak tahap perencanaan hingga pengundangan produk hukum, guna menjamin kualitas regulasi, kepatuhan terhadap norma hukum, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Dalam aspek layanan bantuan hukum, disampaikan bahwa saat ini terdapat tiga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi yang aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Batam. Namun, pelaksanaan layanan ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait pemenuhan persyaratan administratif, seperti penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pihak kelurahan. Untuk itu, dukungan aktif dari Pemerintah Daerah sangat diperlukan agar bantuan hukum dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, dilaporkan bahwa progres pendirian Koperasi Merah Putih telah mencapai 73% dari total 64 kelurahan di Kota Batam. Kantor Wilayah berharap, dengan dukungan dari Pemerintah Kota, Koperasi Merah Putih dapat segera berdiri di seluruh kelurahan di daerah batam sebagai langkah strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis koperasi.
Selain itu, diinformasikan bahwa Kota Batam telah mengirimkan empat perwakilan untuk mengikuti Program Paralegal Justice yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Para peserta saat ini tengah menjalani pelatihan sebagai mediator desa, yang nantinya akan berperan dalam penyelesaian perkara-perkara sederhana di tingkat masyarakat melalui pendekatan musyawarah.
Sebagai wujud sinergi yang semakin erat, Pemerintah Kota Batam dan Kementerian Hukum juga memperluas kerja sama di bidang pengembangan kekayaan intelektual. Atas dukungan aktif Pemerintah Kota Batam terhadap berbagai program strategis, Menteri Hukum melalui Kantor Wilayah menyerahkan piagam penghargaan kepada Wakil Wali Kota Batam atas penetapan Kampung Seni Bida Kharisma menjadi Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual 2025 Kategori Kawasan Karya Cipta. Pencapaian ini mencerminkan komitmen nyata Pemerintah Daerah dalam melindungi dan mengembangkan potensi kekayaan intelektual secara berkelanjutan. Sebagai dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif, Kantor Wilayah juga mengusulkan kawasan Nongsa Digital Park sebagai Kawasan Desain Industri. Inisiatif ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi produk-produk UMKM dan membuka peluang pengembangan sektor industri kreatif yang lebih luas.
Hubungi Kami 
