Tanjungpinang, 27 Februari 2025 - Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulhairi didampingi JFT Analis Hukum dan Tim Kerja Kajian dan Evaluasi Hukum mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pendalaman dan Penguatan Pedomanan Analisis dan Evaluasi 6 Dimensi serta Penerapan Aplikasi Evadata secara daring di Ruang Rapat Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.
Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, Arfan Faiz Muhlizi dalam laporan pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa Analisis dan Evaluasi Hukum menjadi perhatian dari Presiden dan Menteri Hukum sebagai bagian dari upaya Penataan Regulasi, maka pelaksanaan Analisis dan Evaluasi ini penting dilakukan sebagai langkah untuk mengawal upaya tersebut.
Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum merupakan proses yang berkelanjutan dalam rangka mengakomodir dinamika hukum, baik karena adanya perubahan yang bersifat sosiologis maupun perubahan yang sifatnya regulasi, sehingga peraturan harus dievaluasi apakah masih harmonis atau apakah masih efektif dengan kondisi yang berlaku saat ini. Karena itu Kementerian Hukum perlu mendorong Kementerian Lembaga lain serta Pemerintah Daerah untuk melaksanakan juga Analisis dan Evaluasi Hukum dengan metode 6 dimensi. Diharapkan setelah ini Kantor Wilayah dapat melakukan pendampingan terhadap Analis Hukum di daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Kemudian Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen dalam sambutannya menyampaikan bahwa Analisis dan Evaluasi Hukum bertujuan agar JFT Analisis Hukum mengerti dan memahami bagaimana pedoman dalam melakukan Analisis dan Evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan. JFT Analis Hukum harus paham kebijakannya seperti apa, sehingga bisa mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum di wilayahnya.
Min Usihen menekankan di era digital ini salah satu upaya dalam penataan regulasi dilakukan dengan pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum melalui aplikasi Evadata, sejatinya ini bukanlah aplikasi yang baru namun aplikasi yang kembali diefektifkan. Penerapan aplikasi Evadata bukan hanya sebagai alat bantu yang berguna bagi seluruh Analis Hukum, namun bisa digunakan bagi proses pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum secara umum bagi Kantor Wilayah dalam mengintegrasikan hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang dilakukan oleh BPHN dan Kantor Wilayah.
Hubungi Kami 
