TANJUNGPINANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Oki Wahju Budijanto menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah dengan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Balairung Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (06/04) ini menjadi forum krusial dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang diselaraskan dengan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 serta dihadiri oleh berbagai unsur mulai dari jajaran pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (selanjutnya disingkat Forkopimda), hingga tokoh Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dalam arahannya sekaligus membuka secara resmi kegiatan menyampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis sebagai gerbang ekonomi nasional di wilayah utara Indonesia. Berbagai capaian pembangunan telah diraih, antara lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kunjungan wisatawan, serta capaian indeks pembangunan manusia yang sangat baik.
Ketua DPRD Provinsi Kepri, H. Iman Sutiawan, menambahkan bahwa capaian indeks pembangunan manusia yang tinggi saat ini adalah buah dari sinergi kuat antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan instansi vertikal.
Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Kemen PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, memaparkan target ambisius untuk Provinsi Kepulauan Riau. Beliau menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri ditargetkan mampu mencapai angka 7,4% hingga 8%, jauh di atas target nasional. Fokus utama akan diarahkan pada penguatan sektor industri maritim, hilirisasi, serta peningkatan konektivitas antarwilayah kepulauan untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan risiko bencana di kawasan perbatasan.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, memberikan apresiasi atas performa makroekonomi Kepri yang stabil dengan inflasi yang terkendali. Namun, beliau juga menitipkan "pekerjaan rumah" penting bagi pemerintah daerah, yakni peningkatan realisasi belanja daerah dan pemerataan pembangunan agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah. Bima Arya juga menegaskan agar seluruh pemangku kepentingan di Kepri mengawal penuh program prioritas nasional, seperti penyediaan makan bergizi gratis serta pengembangan koperasi desa/kelurahan "Merah Putih" sebagai motor ekonomi akar rumput.
Melalui sinergi lintas sektor yang adaptif dan profesional dalam Musrenbang ini, Kanwil Kemenkum Kepri optimis dapat terus mendorong terciptanya kepastian hukum yang mendukung iklim investasi dan kesejahteraan sosial.
Hubungi Kami 
