BATAM – Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, secara resmi membuka Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas (RP3YD) atau Pra Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diselenggarakan di Wyndham Hotel Panbil Batam, Rabu (15/04). Agenda strategis ini dihadiri oleh 880 notaris dari seluruh penjuru Indonesia, serta turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, dan jajaran Forkopimda Kepulauan Riau.

Dalam arahannya, Menteri Hukum menekankan bahwa notaris memegang peranan krusial sebagai pejabat publik yang menjamin kepastian hukum melalui akta autentik. Beliau menggarisbawahi pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas seiring dengan langkah kementerian melakukan modernisasi layanan melalui SuperApp. Inovasi digital ini telah mengintegrasikan lebih dari 450 layanan publik untuk memberikan kemudahan akses hukum yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat maupun para pengguna layanan kenotariatan.

Transformasi digital ini didukung oleh data capaian per 14 April 2026, di mana terdapat sekitar 2.500.000 entitas badan usaha aktif yang terdaftar di Kementerian Hukum. Potensi besar ini diharapkan dapat dioptimalkan oleh para notaris melalui peningkatan kualitas layanan dan tertib pelaporan bulanan. Menteri Hukum juga mengingatkan bahwa kinerja pelaporan notaris kini menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja Kepala Kantor Wilayah, sehingga pengawasan di tingkat daerah harus berjalan lebih optimal.

Momentum istimewa terjadi saat Menteri Hukum menyerahkan Surat Pencatatan Ciptaan sebagai bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual kepada dua tokoh. Sertifikat tersebut diberikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri, Edison Manik, atas karya buku berjudul “Diskursus Akta Notaris Dalam Bentuk Digital”, serta kepada Notaris Kota Batam, Rita Rumondang Agustina Simanjuntak, untuk karya musik berjudul “Dendang Madani Kepulauan Riau”. Penyerahan ini merupakan apresiasi nyata atas kontribusi intelektual dalam pengembangan literasi hukum dan seni budaya.

Batam, 13 April 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mendampingi kunjungan kerja Panitia Khusus DPR RI dalam rangka diskusi publik terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional yang digelar di Universitas Internasional Batam. Pertemuan ini menjadi krusial mengingat posisi strategis Batam sebagai beranda terdepan Indonesia yang bersinggungan langsung dengan kepentingan hukum lintas negara.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, dalam sambutannya menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan rancangan regulasi ini. Beliau menyoroti bahwa Batam memiliki intensitas interaksi dengan unsur asing yang sangat tinggi, mulai dari investasi mancanegara hingga hubungan personal antarwarga negara yang berbeda. Kehadiran regulasi ini dinilai akan menjadi instrumen hukum yang mampu menjawab kebutuhan penyelesaian persoalan perdata lintas negara secara lebih efektif.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pansus DPR RI, Nasir Djamil, memberikan pengantar diskusi mengenai urgensi pembentukan aturan ini. Beliau menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk menyerap masukan langsung dari para pemangku kepentingan di daerah. Menurutnya, pembentukan regulasi tersebut didasarkan pada adanya kekosongan hukum dan ketidakpastian yang selama ini sering ditemui, sehingga diperlukan pedoman yang jelas bagi hakim dalam memutus perkara perdata yang mengandung unsur asing.

Diskusi semakin mendalam dengan paparan dari akademisi Universitas Internasional Batam, Rina Syahriyani Shahrullah. Ia menegaskan bahwa bagi daerah perbatasan seperti Batam, kepastian mengenai yurisdiksi dan hukum yang berlaku sangatlah mendesak, terutama dalam menangani tingginya angka perkawinan campuran dan perlindungan investasi. Selain itu, ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan turut membawa tantangan baru yang harus mampu diakomodasi oleh payung hukum yang adaptif.

Kegiatan ditutup dengan sesi pertukaran cenderamata sebagai simbol sinergi antara legislatif, instansi pemerintah, dan akademisi. Melalui forum ini, diharapkan penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif, terintegrasi, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam hubungan hukum lintas batas negara.

Batam, 13 April 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) bertindak sebagai fasilitator dalam agenda strategis nasional, yakni Diskusi Publik dalam rangka Kunjungan Kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI). Kegiatan yang berlangsung di Universitas Internasional Batam (UIB) ini bertujuan untuk menghimpun masukan komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat substansi regulasi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kepri, Hot Mulian Silitonga, dalam pengantar diskusinya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara instansi pemerintah dengan dunia akademisi. Beliau menekankan bahwa penghimpunan masukan dari daerah sangat krusial untuk mewujudkan sistem hukum perdata internasional yang terintegrasi dan relevan dengan dinamika global.

Dekan Fakultas Hukum UIB, Luh Sudirman, menyambut baik terpilihnya Batam sebagai lokasi diskusi publik. Menurutnya, Batam memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia serta menjadi destinasi utama investasi asing. "Kondisi ini menuntut adanya pengaturan khusus dan kepastian hukum terkait perdata internasional guna melindungi kepentingan masyarakat maupun investor di wilayah perbatasan," ungkapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Subdirektorat Hukum Internasional Direktorat OPHI Ditjen AHU, Dinda Dian, memaparkan latar belakang serta pokok-pokok pengaturan dalam RUU HPI. Penjelasan ini memberikan gambaran mengenai upaya pemerintah dalam membangun sistem hukum yang lebih komprehensif untuk menjawab berbagai tantangan hukum perdata lintas negara yang kian kompleks.

Sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi tersebut, dilakukan penyerahan plakat dan piagam penghargaan kepada Universitas Internasional Batam oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Sebaliknya, pihak UIB juga menyerahkan buku bahan ajar dan referensi dosen Fakultas Hukum kepada Kanwil Kemenkum Kepri sebagai simbol penguatan literasi hukum antara praktisi dan akademisi. Kegiatan yang diakhiri dengan sesi foto bersama ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi lahirnya regulasi HPI yang mampu menjawab kebutuhan hukum di wilayah strategis seperti Kepulauan Riau, sekaligus memperkokoh kedaulatan hukum Indonesia dalam kancah internasional.

JAKARTA – Desain industri memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing produk botol minuman di tengah persaingan industri gaya hidup yang semakin kompetitif. Tidak hanya berfungsi sebagai wadah, desain botol minuman kini menjadi faktor pembeda utama yang memengaruhi preferensi konsumen. Oleh karena itu, pelindungan desain industri menjadi krusial untuk menjaga keunikan dan nilai ekonomi suatu produk.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai merek global seperti Stanley, Hydro Flask, dan S’well menunjukkan bagaimana desain industri dapat mengubah produk sederhana menjadi bagian dari gaya hidup. Transformasi ini mencerminkan bahwa inovasi desain tidak hanya berfokus pada fungsi, tetapi juga pada estetika, ergonomi, dan keberlanjutan.

Produk botol minuman modern kini dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kenyamanan penggunaan, daya tahan material, hingga tampilan visual yang menarik. Desain yang tepat mampu menciptakan identitas produk yang kuat, meningkatkan loyalitas konsumen, serta memperluas jangkauan pasar.

“Hal ini menunjukkan bahwa desain industri merupakan investasi strategis bagi pelaku usaha,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar pada Jumat, 10 April 2026 di Bali.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa tren di media sosial turut mempercepat penyebaran popularitas desain produk. Produk dengan desain unik dan ikonik lebih mudah menarik perhatian publik dan menjadi bagian dari tren. Fenomena ini memperlihatkan bahwa desain industri memiliki peran penting dalam membangun nilai tambah dan diferensiasi di pasar.

Dalam konteks kekayaan intelektual, desain industri merupakan aset yang harus dilindungi. Tanpa pelindungan hukum, desain yang inovatif berisiko ditiru oleh pihak lain, sehingga mengurangi nilai ekonomi dan daya saing produk. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami pentingnya mendaftarkan desain industri sejak awal proses komersialisasi.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko menegaskan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap pelindungan desain industri perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, desain industri bukan hanya elemen estetika, tetapi juga aset bisnis yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

“Desain industri bukan hanya soal tampilan, tetapi juga nilai ekonomi yang besar. Pelindungan desain menjadi kunci agar karya anak bangsa tidak mudah ditiru dan memiliki daya saing global,” ujar Agung.

Untuk melindungi desain industri, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pendaftaran ke DJKI dengan memastikan desain yang didaftarkan memiliki unsur kebaruan. Selain itu, dokumentasi desain yang baik serta pemahaman terhadap prosedur pendaftaran menjadi langkah penting dalam proses pelindungan. Dengan pelindungan yang tepat, desain industri dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi pemiliknya.

Melalui pemanfaatan dan pelindungan desain industri secara optimal, pelaku usaha diharapkan dapat terus berinovasi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Informasi mengenai desain industri dapat dipelajari melalui dgip.go.id.