Tanjungpinang, 6 Oktober 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hot Mulian Silitonga beserta tim Administrasi Hukum Umum (AHU) mengikuti Forum Nasional Penguatan Tata Kelola Kolaboratif dalam Peningkatan Akurasi Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership/BO) Korporasi yang digelar secara nasional dan diikuti secara daring di Ruang Rapat Utama Kanwil Kemenkum Kepri.
Forum tersebut dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Komjen Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H., yang menegaskan pentingnya membangun ekosistem korporasi nasional yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), dari total 3.554.046 entitas wajib lapor, baru 1.818.721 (51,7%) yang telah memenuhi kewajiban pelaporan. Ke depan, fokus utama diarahkan bukan hanya pada kewajiban pelaporan, melainkan juga pada verifikasi dan pengawasan aktif terhadap kepemilikan manfaat korporasi.
Rangkaian acara mencakup penandatanganan kerja sama antarlembaga, peluncuran sistem Verifikasi BO Gateway, pengenalan prototype portal BO Gateway, serta diskusi interaktif lintas instansi. Sambutan turut disampaikan oleh perwakilan Direktorat Jenderal Pajak, yakni Direktur Penegakan Hukum Pajak, Eka Sila Kusna Jaya, kemudian Deputi Kepala PPATK, Fithriadi Muslim, S.H., M.H., serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol. Drs. Setyo Budiyanto, S.H., M.H.
Ketiga lembaga tersebut sepakat bahwa BO Gateway menjadi instrumen penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak, karena memungkinkan penerapan prinsip due diligence, penelusuran aset, serta pemantauan transaksi korporasi yang lebih transparan.
Acara puncak ditandai dengan peresmian layanan Verifikasi BO Gateway oleh Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., yang sekaligus membuka Kick-Off Meeting Tata Kelola Korporasi Kolaboratif. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bukti nyata transformasi digital dan keterbukaan data publik di bidang hukum dan administrasi korporasi.
Melalui forum ini, Kementerian Hukum menegaskan kembali komitmennya terhadap transparansi, integritas, dan akuntabilitas korporasi nasional. Sinergi lintas instansi seperti Kemenkum RI, Kemenkeu, PPATK, dan KPK diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kepatuhan pelaporan, serta mempercepat pencapaian target nasional di bidang reformasi tata kelola korporasi.
Hubungi Kami 
