Tanjungpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengikuti Sosialisasi Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual (KI) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 8 Juli 2025 secara daring melalui Zoom di Ruang Rapat Tata Usaha dan Umum.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris DJKI, Dr. Andrieansjah, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Renstra Kemenkum 2025–2029 dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan kesadaran masyarakat terhadap kekayaan intelektual.
Sosialisasi ini menekankan pentingnya pengukuran maturitas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah, sebagai kesiapan daerah dalam mengelola, melindungi, memanfaatkan, dan mengomersialisasikan KI secara strategis dan berkelanjutan.
Pauline Arifin dari SustaIN menjelaskan instrumen pengukuran yang menggunakan prinsip SMART dan standar internasional seperti IIPI dan GII. Instrumen ini menjadi alat ukur objektif kesiapan wilayah dalam ekosistem KI.
Pengukuran akan dimulai pada Juli 2025, dengan pengisian survei oleh kantor wilayah pada 8–11 Juli 2025, verifikasi data pada 14–15 Juli, dan pengolahan data pada 16 Juli–4 Agustus 2025. Hasilnya akan dituangkan dalam laporan resmi pada Agustus 2025.
Indikator pengukuran meliputi aspek regulasi, prosedur, pelayanan KI, riset, hilirisasi, kelembagaan, dan penegakan hukum. Hasil pengukuran akan diklasifikasikan menjadi sangat rendah hingga sangat baik.
Sementara itu, Wibi A. Putri dari SustaIN menjelaskan teknis pengisian survei yang dilakukan melalui Google Form, dengan estimasi waktu 60 menit oleh responden internal kantor wilayah maupun eksternal, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga pemilik kekayaan intelektual.
Melalui kegiatan ini, diharapkan akan diperoleh gambaran nyata kondisi pengelolaan KI di daerah untuk mendukung kebijakan perlindungan dan pemanfaatan KI yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Hubungi Kami 
