Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau melaksanakan rapat kordinasi bersama Dinas Koperasi Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau serta Notaris se-Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di Kepulauan Riau. Rapat Koordinasi dibuka dan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik. Hadir dalam rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hot Mulian Silitonga, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Zulhairi, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Rorif Desvyati, Sekretaris Pengwil INI Kepri Sutikno, Kabid Pengembangan Usaha Koperasi Dinas Koperasi Provinsi Kepulauan Riau Adi Fajar, Kepala Dinas Koperasi Kota Tanjungpinang Effendi, Dinas Koperasi Kabupaten/Kota se Provinsi Kepri yang hadir melalui zoom dan para Notaris se-Provinsi Kepulauan Riau yang hadir baik langsung maupun melalui zoom.
Dalam rapat koordinasi ini juga menghadirkan Narasumber dari Direktorat Badan Hukum, Ditjen AHU, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Mega Fitriya. Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah menyampaikan salah satu arah kebijakan Presiden yakni penguatan ekonomi desa. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) diposisikan sebagai instrumen konkret pemberdayaan masyarakat melalui jalur kelembagaan yang legal untuk menghadirkan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang adil. Sebanyak 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) ditargetkan terbentuk hingga akhir tahun 2025.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Kementerian Hukum bertugas menghadirkan kemudahan fasilitasi pendaftaran dan pengesahan Badan Hukum KDMP/KKMP. Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 merupakan wujud keberpihakan hukum terhadap masyarakat desa. Rapat yang dilaksanakan pada pagi hari ini merupakan inisiasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau untuk memperoleh data terkait perkembangan percepatan pembentukan KDMP/KKMP di seluruh desa/kelurahan yang ada di Provinsi Kepri dengan total jumlah 416 desa/kelurahan. Rapat dilanjutkan dengan penyampaian paparan oleh Narasumber terkait tugas Kementerian Hukum dalam kemudahan pengesahan badan hukum KDMP/KKMP. Setelahnya sesi diskusi dan tanya jawab serta penyampaian update perkembangan pembentukan KDMP/KKMP oleh perwakilan Dinas Koperasi Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan para Notaris Pembuat Akta Koperasi yang berkedudukan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam rapat disampaikan bahwa sebagian besar desa/kelurahan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau saat ini sedang dalam proses penyelenggaraan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus. Diharapkan pada akhir mei 2025 nanti KDMP/KKMP di Provinsi Kepri telah berstatus badan hukum. Berdasarkan data dari sistem AHU Online Direktorat Badan Usaha, Ditjen AHU untuk Provinsi Kepulauan Riau telah mengajukan 57 pesan nama koperasi bagi KDMP dan 42 pesan nama koperasi bagi KKMP. Diharapkan jumlah ini akan terus meningkat yang dapat membantu pencapaian target pembentukan KDMP/KKMP. Rapat ditutup oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum yang memberikan apresiasi atas usaha semua pihak yang terlibat dalam percepatan pembentukan KDMP/KKMP.
Hubungi Kami 
