Tanjungpinang-, 05 Februari 2025. Sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) se-Provinsi Kepulauan Riau dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menyelenggarakan rapat evaluasi bagi seluruh anggota dan sekretariat Majelis.
Kegiatan dilakukan secara hybrid dengan dihadiri secara langsung oleh anggota yang berada di pulau Bintan dan diikuti melalui zoom meeting bagi anggota yang berada di luar pulau Bintan. Pada rapat ini, masing-masing Majelis menyampaikan paparan terkait kinerja yang telah dilaksanakan dan tantangan serta kendala yang ditemukan sepanjang tahun 2024.
Hadir secara langsung Kepala Kantor Wilayah Hukum Kepulauan Riau Edison Manik, beliau dalam kesempatan ini menekankan beberapa poin penting yang menjadi catatan bersama bagi seluruh anggota Majelis, mulai dari pelaksanaan tugas dan fungsi MPW di tahun 2024 sebanyak 7 dari 10 pengaduan yang belum deregister oleh sekretariat dan hal ini menjadi “pekerjaan rumah” yang harus segera dituntaskan pada tahun 2025.
“Kemudian masih adanya Perilaku Notaris yang tidak beretika, terutama pada saat Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan protokol Notaris sehingga menyebabkan tindakan yang merendahkan Marwah Majelis.” Tuturnya.
Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah juga berpesan agar antar Majelis baik MKNW, MPW dan MPD se-Kepri tetap menjaga sinergitas, mengutamakan kecermatan dan ketelitian serta prinsip kehati-hatian dalam memproses perkara yang masuk.
“Meskipun pelaksanaan tusi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris menjadi salah satu yang terkena dampak dari kebijakan efisiensi anggaran, namun kiranya hal tersebut tidak mengendurkan semangat dan daya juang Majelis untuk terus memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan kepada seluruh Notaris di Provinsi Kepri.” Pesannya
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumKepri
Hubungi Kami 
