Tanjungpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menerima kunjungan kerja DPRD Kota Tanjungpinang dalam rangka Rapat Mediasi dan Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan, pada Selasa, 10 Juni 2025 bertempat di Ruang Rapat Utama Kanwil.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulhairi, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD Kota Tanjungpinang yang secara aktif berkonsultasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut dalam proses legislasi. Ia juga menekankan pentingnya konsultasi dan mediasi seperti ini dalam rangka menjaga kualitas produk hukum daerah yang harmonis dan tidak bertentangan dengan ketentuan lebih tinggi.

Ketua Pansus DPRD Kota Tanjungpinang dalam forum ini menyampaikan bahwa maksud kedatangan pihaknya adalah untuk mendapatkan advis resmi dari Kanwil Kemenkum Kepri terkait rencana pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2021. Pihak DPRD menghendaki adanya kepastian hukum dan langkah yang tepat dalam menyikapi substansi yang sudah tidak relevan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.

Dalam sesi diskusi, Tim Kanwil menyampaikan pandangan hukum bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 serta ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, ketentuan mengenai Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan cukup diatur melalui Peraturan Wali Kota, bukan dalam bentuk Perda. Pendelegasian tersebut juga telah diatur secara tegas oleh peraturan yang lebih tinggi.

Sejalan dengan itu, Kanwil Kemenkum Kepri menyarankan agar Perda Nomor 10 Tahun 2021 dapat dicabut melalui Peraturan Daerah sebagai bentuk penghormatan terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan, dan substansi pengaturannya selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Wali Kota.

Rapat berlangsung secara dinamis dan produktif, menghasilkan kesepahaman antara Kanwil Kemenkum Kepri dan DPRD Kota Tanjungpinang mengenai langkah dan mekanisme pencabutan yang tepat.

Dengan terlaksananya rapat mediasi dan konsultasi ini, Kanwil Kemenkum Kepri kembali menegaskan komitmennya dalam mendampingi proses legislasi di daerah agar tetap sesuai koridor hukum, efektif, serta mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pembentukan produk hukum.

Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan olahraga nasional dengan memberikan kewarganegaraan kepada empat atlet sepak bola wanita melalui mekanisme naturalisasi.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, yang didampingi oleh Plh. Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal AHU (Ditjen AHU), Hantor Situmorang, resmi melakukan pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan yang berlangsung di Jakarta, Selasa 10 Juni 2025.

Empat atlet tersebut adalah pertama Emily Julia Frederica Nahon memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang neneknya lahir di Bogor, Jawa Barat, bek ptengah yang berkarir pada musim 2023/2024 dipromosikan ke Tim U-19 ADO Den Haag (Level 1 Belanda) dan kerap kali bermain di Tim Senior. Atlet kedua naturalisasi selanjutnya Felicia Victoria de Zeeuw, memiliki garis keturunan Indonesia yakni nenek dari ibunya lahir di Jakarta, gelandang serang handal yang sebelumnya berkarir pada musim 2021/2022 dipromosikan ke Tim U-16, dan pada musim 2022/2023 pada musim 2023/2024 dipromosikan ke Tim U-19, dan pada musim 2024/2025 bermain dengan Tim Senior ADO Den Haag (Level 1 Belanda) kembali lagi dipromosikan ke Tim U-17.

Ketiga, Iris Joska de Rouw yang akan diandalkan sebagai kiper Timnas sepakbola wanita yang memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, sebelumnya menghabiskan 3 musim di tim Youth Sparta Rotterdam (2019 - 2022) dan saat ini dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam. Terakhir yakni Isa Guusje Warps memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Padang, Sumatera Barat, sebagai penyerang andalan sayap kanan yang sebelumnya berkarir di Klub asal Belgia yaitu KRC Genk Ladies (Level 1 Belgia) dan bergabung dengan Tim Senior sampai akhir musim 2023/2024, dan saat musim 2024/2025 ia kembali berlabuh ke Tim asal Belanda yaitu NAC Breda (Level 1 Belanda).

Widodo dalam sambutannya menegaskan, bahwa naturalisasi bukan sekadar perubahan status kewarganegaraan semata.
"Momentum ini bukan hanya sekedar tentang perubahan status kewarganegaraan semata, namun juga tentang harapan dan cita-cita besar dalam rangka membangun kemajuan Indonesia," ujar Widodo.

Naturalisasi Atlet diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di mana dalam hal ini pewarganegaraan dilakukan melalui mekanisme kepentingan negara atau bagi orang asing yang telah berjasa bagi negara.

Pada proses naturalisasi ini Kementerian Hukum juga didukung oleh Tim antar Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Pemeriksa dan Penelitian Pemberian Pewarganegaraan (TP4) yang terdiri dari Kementerian Hukum dalam hal ini Ditjen AHU, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Organisasi Olahraga yang terkait. Serta partisipasi semua pihak, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Intelijen Negara dan PSSI.

Selain itu para atlet juga harus melalui serangkaian tahapan termasuk mengikuti rapat dalam rangka meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Bertambahnya 4 pesepakbola wanita dalam skuad Tim Nasional Indonesia Putri bukan merupakan hal yang baru dikarenakan sebelumnya di tahun 2024, Pemerintah juga sudah melakukan naturalisasi terhadap 2 pesepakbola wanita yaitu Estella Raquel Loupattij dan Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu yang diharapkan dapat membuka peluang untuk tampil maksimal dalam kompetisi bergengsi skala internasional.

Beberapa agenda yang menjadi agenda jangka panjang untuk Timnas Putri adalah dapat mencapai target ranking 50 besar FIFA (10 besar Asia), lolos di setiap putaran final AFC Women Asian Cup dan lolos ke FIFA Women World Cup 2035. Hal ini merupakan cita cita besar seluruh bangsa Indonesia demikian pula Presiden Prabowo.

Widodo menambahkan, bahwa kehadiran atlet diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk membela Merah Putih.

Widodo juga menegaskan, komitmennya untuk mendukung semua proses naturalisasi untuk kepentingan prestasi olahraga nasional.

“Menteri Hukum sudah memberi arahan untuk mendukung dan mempercepat semua proses naturalisasi yang memiliki kepentingan prestasi nasional dan kebanggaan bangsa, tentu dengan ketentuan peraturan peundang-undangan di bidang kewarganegaraan” ujarnya

Pemerintah juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif.

 Tanjungpinang, 05 Juni 2025 - Kegiatan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota Batam tentang Pengelolaan Pengaduan merupakan salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Perundang-undangan. Rapat yang dilaksanakan secara vitual melalui zoom meeting ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum,  Zulhairi dan dihadiri oleh Pemrakarsa yang berasal dari Bagian Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam, Bagian Hukum, dan Inspekatorat Daerah Kota Batam. Pembentukan rancangan Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan sesuai kewenangan Atributif Wali Kota dalam hal pembinaan dan pengawasan pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam sebagaimana telah diitegaskan dalam ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023.

Dalam rapat ini telah disepakati adanya beberapa penyempurnaan terhadap substansi materi mauatan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Pengaduan, dikarenakan perlu penyesuaian dengan kearifan lokal dan kondisi pengaduan terhadap pelayanan publik di Kota Batam, khususnya di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan penyempurnaan terhadap Teknik penulisan sesuai dengan ketentuan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga pemrakarsa perlu memperbaiki kembali penyempurnaan rumusan yang berkaitan dengan pengaturan pengelolaan pengaduan dalam rancangan Peraturan Wali Kota ini.

Jakarta, 05 Juni 2025 - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Edison Manik menghadiri langsung Kegiatan Launching Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum, Pembukaan pelatihan paralegal dan Peacemaker Training. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas serta Wakil Menteri Hukum Eddy O.S. Hiariej, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal yang diwakili oleh Wakil Menteri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diwakili oleh Wakil Menteri, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan Tinggi Madya Dilingkungan Kementerian Hukum, Gubernur Seluruh Indonesia hadir secara virtual, serta Pimpinan Tinggi Pratama Unit Eselon I dan Kantor Wilayah, Perwakilan Organisasi Bantuan Hukum. Turut mengikuti secara virtual, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Zulhairi beserta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengikuti melalui aplikasi zoom meeting bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

Kegiatan diawali dengan pemutaran video Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum, Pembukaan pelatihan paralegal dan Peacemaker Training hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam memberikan keadilan Hukum. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan laporan ketua panitia dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Min Usihen yang dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting serta strategis dalam menghadirkan pelayanan hukum bagi seluruh masyarakat tidak memandang sosial, budaya, etnis golongan disamping itu juga beliau menyampaikan portal informasi hukum merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dimana masyarakat dapat mengakses layanan hukum baik itu Sidbankum atapun Informasi Hukum lainnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Stakeholder terkait. Sambutan Menteri Dalam Negeri dalam hal ini diwakilkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sang Made Mahendra Jaya. Dalam sambutannya beliaunya menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi terhadap Kementerian Hukum atas inisiasi Kegiatan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum, Pembukaan pelatihan paralegal dan Peacemaker Training yang dimana permasalahan hukum Tindak Pidana Ringan atau Tipiring dapat diselesaikan  di tingkat Desa/Kelurahan oleh Juru Damai atau paralegal dari Desa/Kelurahan.

Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Veronica Tan, beliau menyampaikan bahwa masih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan korban dari pelanggaran hukum. “Melihat perkembangan perilaku hukum masyarakat saat ini masih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban pelanggaran hukum sehingga tidak memperoleh kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ini diharapkan permasalahan dapat diselesaikan ditingkat Kelurahan/Desa sehingga masyarakat khususnya perempuan dan anak memperoleh keadilan hukum sehingga dapat tercapai Indonesia Emas 2045” tambahnya.

Selanjutkan disampaikan juga sambutan dari Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Riza Patria. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Kegiatan ini merupakan program yang sangat penting dimana masyarakat desa diharapkan dapat memperoleh keadilan hukum melihat perkembangan desa saat ini cukup banyak masyarakat desa yang kurang pehamanan terhadap hukum serta bagi Masyarakat yang sedang menghadapi pelanggaran hukum tidak dapat menyampaikan pengaduan serta konsultasi hukum dari balai desa. Melalui kegiatan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dengan adanya pos bantuan hukum diharapkan masyarakat memiliki juru damai (peacemarker) sehingga masyarakat desa dapat memperoleh keadian hukum, informasi hukum serta literasi hukum sehingga masyarakat dapat memperoleh keadilan hukum.

Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dikarenakan terdapat beberapa klasifikasi hukum serta hukum merupakan hak dari seluruh warga negara. Pada saat ini, jumlah Pos Bantuan Hukum di Indonesia mencapai 5.008, akan tetapi jumlah tersebut belum dapat mengakomodir Kelurahan/Desa di Indonesia. Untuk itu Kementerian Hukum memiliki target sampai dengan akhir tahun ini untuk setidaknya mendirikan 7.700 Pos Bantuan Hukum untuk dapat menjangkau Masyarakat yang lebih luas khususnya di Desa/Kelurahan.

Akhir kata beliau menyampaikan apresiasi terhadap jajaran Badan Pembinaan Hukum Nasional atas Kegiatan Launching Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum, Pembukaan pelatihan paralegal dan Peacemaker Training. Kegiatan ini merupakan salah satu cara Kementerian Hukum mensukseskan astacita yang dicanangkan Bapak Presiden Republik Indonesia. Acara dilanjutkan dengan penyamapaian keynote speech oleh Ketua Mahkamah Agung yang Mulia H. Sunarto. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis yang semakin mendekatkan akses keadilan kepada Masyarakat luas khususnya tingkat kelurahan/desa. Beliau juga menyampaikan bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan, kegiatan ini memiliki arti sangat penting memperkuat fungsi perdamaian dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa ditengah Masyarakat yang mana tidak saja meringankan tugas kerja peradilan, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Pos Bantuan Hukum dan Paralegal atau juru damai dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigas) serta memberikan banyak keuntungan dimasyarakat seperti meringankan beban litigasi, mencegah penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, serta hasil dari mediasi cenderung memberikan kemanfataan karena didasarkan kesepakatan bersama bukan putusan paksaan.

Tanjungpinang, 05 Juni 2025 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengadakan kegiatan Rapat Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan Peraturan Daerah Bupati Lingga tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun 2026 serta Rancangan Peraturan Bapati Lingga tentang  Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Biaya Tahun 2026, kegiatan harmonisasi dilaksanakan secara langsung dan daring melalui aplikasi zoom meeting.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Zulhairi mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dalam memimpin rapat harmonisasi menyampaikan bahwa pentingnya rapat pada hari ini tak lain adalah dalam rangka melaksanakan amanah dari Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa setiap penyusunan produk hukum daerah harus melalui tahapan pengharmonisasian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Dalam hal tahapan ini tidak dilaksanakan akan berimplikasi produk hukum daerah menjadi cacat formil sehingga berpotensi dilakukannya pembatalan. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini pelaksanaan harmonisasi dilaksanakan melalui aplikasi yang berbasis digital.

Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepada Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia melalui aplikasi “e-Harmonisasi” dalam setiap tahapan pengharmonisasian dan termonitor pada dashboard Menteri Hukum Republik Indonesia. Saat ini proses pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepada Daerah dilakukan lebih efisen dengan jangka waktu paling lama 5 hari sejak permohonan harmonisasi oleh pemerimtah daerah dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan telah dilakukan analisis konsepsi oleh perancang kantor wilayah.

Zulhairi mempersilahkan kepada pemrakarsa untuk menyampaikan maksud, tujuan dan urgensi dibentuknya 2 (dua) rancangan peraturan Bupati dimaksud dan selanjutnya mempersilahkan kepada masing-masing Kelompok Kerja Kantor Wilayah untuk menyampaikan hasil analisis konsepsi yang telah dilakukan guna diperoleh kesepahaman, masukan dan kesepakatan dalam penyusunan ranperbup ini baik dari sisi substantif dan teknis penulisan.